Fraksi PPP DPRD Kabupaten Bima Dorong Bupati dan Wabup Bima Lakukan Perampingan Sejumlah OPD

Kabupaten Bima - Fraksi PPP DPRD Bima secara tegas mendorong Bupati Adi Mahyudi dan Wabup Irfan Zubaidy untuk melakukan perampingan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini diusulkan sebagai solusi strategis untuk mengatasi komposisi anggaran yang timpang dan dinilai tidak produktif.

Menurut Fraksi PPP, efisiensi bisa dilakukan dengan menggabungkan beberapa dinas yang fungsinya serumpun. Dalam pandangan umum atas Raperda Pertanggungjawaban APBD Bima 2024, PPP mengusulkan:

Dinas Pertanian dan Perkebunan digabung dengan Dinas Ketahanan Pangan.

Dinas Perpustakaan Daerah digabung dengan Dinas Pariwisata.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan digabung dengan Dinas Koperasi dan UMKM.

Usulan ini berakar dari analisis Fraksi PPP terhadap APBD Bima 2024. Mereka menyoroti tingginya belanja operasional—yang mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, serta bantuan sosial—mencapai Rp 1,5 triliun, atau sekitar 75% dari total APBD yang bernilai lebih dari Rp 2 triliun. Ironisnya, alokasi untuk belanja modal (pembangunan) hanya sebesar Rp 212 miliar.

"Perampingan OPD akan menghemat anggaran. Dana yang dihemat bisa kita alihkan untuk fokus membiayai belanja pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat," ungkap Fraksi PPP dalam dokumennya.

Dengan melakukan restrukturisasi, PPP meyakini pemerintah daerah dapat mengoptimalkan perangkat yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi belanja pegawai.

Mereka berharap Bupati dan Wabup dapat mempertimbangkan langkah "reformatif dan revolusioner" ini dengan serius untuk menciptakan struktur pemerintahan yang "miskin struktur, kaya fungsi." (Red)