BIMA – Sebanyak sembilan fraksi di DPRD Kabupaten Bima menyampaikan Pemandangan Umum (PU) Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Pilkades) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bima yang digelar pada Jumat, 17 Juli 2026.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Erwin, S.I.P., M.IP., didampingi Wakil Ketua DPRD Murni Suciyanti. Hadir dalam rapat tersebut anggota DPRD Kabupaten Bima, Bupati Bima yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes), unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, serta jajaran pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
Dalam sidang tersebut, sembilan perwakilan fraksi secara bergantian menyampaikan pandangan umum masing-masing terhadap Raperda Pilkades yang diajukan pemerintah daerah.
Secara umum, seluruh fraksi menyatakan menerima Raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan tahapan yang berlaku di DPRD Kabupaten Bima.
Meski menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan, masing-masing fraksi juga menyampaikan sejumlah catatan, pertanyaan, serta masukan. Salah satu perhatian utama yang disampaikan adalah pentingnya peningkatan sosialisasi serta bimbingan teknis (Bimtek) kepada seluruh penyelenggara Pilkades di tingkat desa.
Fraksi-fraksi menilai pemahaman yang baik terhadap aturan dan prosedur setiap tahapan Pilkades sangat penting agar pelaksanaan pemilihan kepala desa berjalan tertib, transparan, dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
DPRD berharap pemerintah daerah dapat memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkades memiliki pemahaman yang sama terhadap regulasi yang akan diterapkan.
Sesuai agenda yang telah ditetapkan, pembahasan Raperda akan dilanjutkan pada Senin, 20 Juli 2026 dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi sekaligus pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang akan membahas Raperda tersebut secara lebih mendalam. (Red)
Post A Comment:
0 comments: