Kota Bima Gandeng Bappenas Tingkatkan Kapasitas Perencana Pembangunan

Kota Bima - Pemerintah Kota Bima menandatangani kerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memperkuat kapasitas aparatur perencana. Kesepakatan itu diteken dalam rangkaian Ministerial Lecture dan pelepasan penerima Beasiswa Bappenas di Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.

Wali Kota Bima H. A. Rahman menghadiri kegiatan tersebut didampingi Sekretaris Daerah Kota Bima Muhammad Fakhrunraji, Kepala BKPSDM Kota Bima, serta Kepala Bidang Pengembangan SDM BKPSDM.

Penandatanganan naskah kerja sama dilakukan bersama sejumlah pemerintah daerah. Fokusnya adalah pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga fungsional perencana agar mampu menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan sejalan dengan arah pembangunan nasional.

Acara itu dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy beserta jajaran pimpinan Bappenas, termasuk Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan (Pusbindiklatren) Wignyo Adiyoso. Sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi serta kabupaten dan kota juga mengikuti kegiatan tersebut.

Menurut Rahman, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi utama untuk menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

"Kerja sama ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan kompetensi aparatur perencana di Kota Bima. Dengan SDM yang semakin berkualitas, kita optimistis mampu menghadirkan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, inovatif, dan berorientasi pada hasil demi percepatan kesejahteraan masyarakat," kata Rahman.

Ia menilai aparatur perencana dituntut tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu menyusun perencanaan berbasis data dan menjawab kebutuhan riil masyarakat. Karena itu, kolaborasi dengan Bappenas dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Pemerintah Kota Bima berharap kerja sama tersebut dapat meningkatkan kompetensi tenaga fungsional perencana sekaligus memperbaiki kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. Langkah itu juga diharapkan mendukung sinkronisasi program pembangunan daerah dengan agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Bagi Pemerintah Kota Bima, penguatan kapasitas aparatur menjadi salah satu prasyarat untuk membangun pemerintahan yang profesional, adaptif, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif melalui perencanaan pembangunan yang terukur. (Red)