Komisi III DPRD Kota Bima Bahas Penataan Parkir Pelabuhan, Dorong Potensi PAD dan UMKM

Kota Bima - Menindaklanjuti surat dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bima terkait rekomendasi permohonan Tri Party, Komisi III DPRD Kota Bima menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Pemerintah Kota Bima dan sejumlah pihak terkait.

Rapat tersebut turut dihadiri pihak Pelindo, KSOP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan (Dishub), Camat Rasanae Barat serta Lurah Tanjung.

Raker tersebut membahas kondisi perparkiran di kawasan Pelabuhan Bima yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sekaligus menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kota Bima.

Dalam pembahasan, penataan dan penyediaan lahan parkir di kawasan pelabuhan dinilai penting untuk mengurai persoalan kemacetan, khususnya pada saat aktivitas bongkar muat meningkat, seperti pada musim jagung.

Pihak Pelindo dan KSOP menyambut baik gagasan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk menyediakan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penataan parkir. Namun, pelaksanaannya tetap harus melalui mekanisme, ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Komisi III DPRD Kota Bima menyambut positif respons dari Pelindo dan KSOP tersebut. Rencana penataan parkir diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan potensi PAD, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kelancaran arus kendaraan serta aktivitas perekonomian masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan.

“Potensi pendapatan bisa kita raih, kemacetan pada saat musim ramai bongkar muat seperti musim jagung akan terurai dan efek ekonomi bagi UMKM pun bisa ditingkatkan,” demikian harapan yang mengemuka dalam rapat tersebut.

Komisi III selanjutnya berencana membawa hasil pembahasan tersebut ke tingkat pimpinan DPRD Kota Bima untuk mendapatkan pembahasan dan tindak lanjut lebih lanjut.

Selain itu, Komisi III juga akan kembali melakukan rapat bersama pihak Pemerintah Kota Bima untuk mengkaji gagasan tersebut dari sisi aturan dan regulasi sebelum nantinya memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Bima, dalam hal ini Kepala Daerah.

Antusiasme Pelindo dan KSOP dalam merespons gagasan penataan kawasan parkir menjadi salah satu poin positif dalam Raker tersebut. Dengan adanya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, Pelindo, KSOP dan pihak terkait lainnya, penataan kawasan pelabuhan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka peluang peningkatan PAD Kota Bima. (Red)