Reses di Sape, Ketua DPRD Kabupaten Bima Tegaskan Komitmen Kawal Kebutuhan Masyarakat

Bima — Mendengar langsung kebutuhan masyarakat menjadi bagian penting dari upaya memperjuangkan pembangunan yang tepat sasaran. Hal itu tercermin dalam kegiatan reses Ketua DPRD Kabupaten Bima Diah Citra Pravitasari di Kecamatan Sape, Rabu (21/10/2026), ketika warga menyampaikan beragam aspirasi terkait kebutuhan dasar, infrastruktur lingkungan, hingga fasilitas penunjang kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat mengusulkan sejumlah kebutuhan prioritas, mulai dari pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih, perbaikan jalan lingkungan atau gang, pembangunan bronjong di kawasan yang membutuhkan perlindungan, hingga saluran pembuangan limbah rumah tangga.

Warga juga menyampaikan kebutuhan bantuan peralatan memasak untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Beragam aspirasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada proyek berskala besar, tetapi juga menyentuh persoalan mendasar yang mereka hadapi setiap hari.

Ketua DPRD Kabupaten Bima menempatkan kegiatan reses sebagai ruang untuk mendengar langsung persoalan masyarakat sekaligus menghimpun masukan yang dapat diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

“Aspirasi masyarakat harus menjadi perhatian kita bersama. Kebutuhan air bersih, perbaikan jalan lingkungan, bronjong, dan saluran pembuangan limbah rumah tangga merupakan persoalan nyata yang berkaitan langsung dengan kenyamanan dan kesejahteraan warga,” ungkapnya usai pertemuan reses. 

Penyerapan aspirasi, menurutnya, tidak cukup hanya dilakukan melalui pertemuan dengan masyarakat. Usulan yang masuk juga perlu dikawal agar dapat dipertimbangkan dalam penyusunan program pembangunan sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.

“Kami ingin aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak berhenti sebagai catatan. Usulan tersebut akan menjadi bahan untuk diperjuangkan dan dikoordinasikan sesuai mekanisme yang berlaku, dengan tetap memperhatikan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat,” lanjut Dae Dita. 

Pendekatan tersebut menempatkan reses bukan sekadar agenda formal kedewanan, melainkan sarana untuk memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat yang diwakilinya.

Dalam sesi penyampaian aspirasi, warga berharap kebutuhan yang mereka sampaikan mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah bersama DPRD.

“Kami berharap usulan ini bisa diperjuangkan,  terutama bor dalam untuk kebutuhan air bersih. Dan kedua, saluran pembuangan limbah rumah tangga. Dua hal Ini yang paling penting sekarang,” ungkap salah satu warga, Agusalim dalam pertemuan reses. 

Warga juga berharap bantuan peralatan memasak dapat menunjang kegiatan sosial, gotong royong, serta aktivitas kemasyarakatan yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan bersama.

Bagi masyarakat, perhatian terhadap kebutuhan di tingkat lingkungan merupakan salah satu bentuk pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung. Karena itu, mereka sangat berharap untuk direalisasikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bima. 

Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, jalan lingkungan yang layak membantu memperlancar mobilitas warga, dan pembangunan bronjong dapat menjadi bagian dari upaya perlindungan kawasan yang rawan erosi atau kerusakan akibat aliran air.

Di sisi lain, saluran pembuangan limbah rumah tangga berperan dalam menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan. Adapun dukungan terhadap fasilitas sosial dapat memperkuat semangat gotong royong serta partisipasi masyarakat.

Melalui kegiatan reses di Kecamatan Sape, berbagai kebutuhan tersebut menjadi masukan bagi DPRD Kabupaten Bima untuk dibahas dan diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku.

Pada akhirnya, keberhasilan penyerapan aspirasi tidak hanya diukur dari banyaknya usulan yang dihimpun, tetapi juga dari sejauh mana aspirasi tersebut memperoleh tindak lanjut yang jelas dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan.

Masyarakat berharap komunikasi antara wakil rakyat dan konstituennya terus terjaga sehingga program pembangunan daerah semakin responsif terhadap kebutuhan nyata warga. (Red)