Rapat paripurna yang berlangsung khidmat dan penuh suasana kebersamaan ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan, S.Adm, dan dihadiri oleh Plh. Sekretaris Daerah Kota Bima Hj. Mariamah, SH yang hadir mewakili Wali Kota Bima.
Rapat paripurna tersebut digelar berdasarkan keputusan Badan Musyawarah DPRD Kota Bima Nomor 20 Tahun 2025, tentang penetapan jadwal kegiatan rapat-rapat DPRD pada Masa Sidang I Tahun Dinas 2025.
Agenda utama rapat kali ini adalah penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2026, penandatanganan nota kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Bima, serta penyampaian pandangan Fraksi-Fraksi DPRD terhadap perubahan keanggotaan alat kelengkapan dewan.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan, S.Adm menegaskan bahwa pelaksanaan rapat paripurna ini merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional DPRD dalam mengawal arah kebijakan pembangunan daerah.
Menurutnya, KUA dan PPAS merupakan dokumen penting yang menjadi pijakan awal dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.
“Melalui pembahasan KUA dan PPAS, DPRD berkomitmen memastikan arah kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi cerminan tanggung jawab kita bersama untuk menjaga keberlanjutan pembangunan Kota Bima,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Banggar dan perangkat daerah yang telah bekerja keras dalam menyiapkan dan membahas dokumen perencanaan tersebut, hingga akhirnya dapat dibawa ke forum paripurna untuk disepakati bersama.
Sementara itu, Plh. Sekretaris Daerah Kota Bima Hj. Mariamah, SH, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran DPRD Kota Bima yang telah menunjukkan kerja sama dan sinergi yang baik bersama pemerintah daerah dalam setiap tahapan pembahasan dokumen KUA dan PPAS.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bima sangat menghargai kemitraan konstruktif antara legislatif dan eksekutif yang selama ini berjalan selaras.
“Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Bima merupakan kunci utama dalam memastikan setiap kebijakan daerah memiliki arah yang jelas, terukur, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus menjaga kerja sama ini agar setiap program pembangunan berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi warga Kota Bima,” ungkap Hj. Mariamah.
Lebih lanjut, Plh. Sekda juga menambahkan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti hasil kesepakatan paripurna ini dengan langkah-langkah teknis penyusunan RAPBD Tahun 2026 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Rapat paripurna tersebut juga diselingi dengan penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap perubahan nama keanggotaan Komisi, Bapemperda, dan Banggar DPRD Kota Bima, serta pengambilan keputusan tentang perubahan keanggotaan alat kelengkapan dewan.
Dalam suasana rapat yang penuh semangat kebersamaan, DPRD Kota Bima juga kembali menunjukkan komitmen terhadap Program Kota Bima BISA (Bersih, Indah, Sehat, dan Asri). Seluruh peserta rapat diimbau untuk membawa tumbler pribadi sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pengurangan sampah plastik dan penerapan pola hidup ramah lingkungan.
Rapat paripurna berjalan tertib, lancar, dan penuh semangat kolaboratif. Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Bima yang terus terjaga menjadi bukti nyata bahwa pembangunan daerah tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan melalui kerja sama yang harmonis demi mewujudkan Kota Bima yang maju, bermartabat, dan berkelanjutan. (Red)
