LSM LKPM NTB Soroti Rotasi ASN Kota Bima : ‘Merusak Kepercayaan Publik’

Kota Bima – Kebijakan rotasi dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan Pemerintah Kota Bima di bawah kepemimpinan Wali Kota H. A. Rahman H. Abidin menuai sorotan tajam. Senin (1/9/2025), ratusan massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LKPM NTB dan warga menggelar demonstrasi di Kantor DPRD dan Kantor Wali Kota Bima.

Dalam orasinya, Ketua LSM LKPM NTB, Amiruddin, menyebut bahwa kebijakan rotasi dan mutasi tersebut sarat dengan nuansa dendam politik dan cacat hukum.  “Kami menilai perubahan status dan penempatan jabatan ini tidak mengacu pada regulasi yang ada. Sistem pengaturan birokrasi yang tidak sesuai aturan jelas merusak kepercayaan publik,” tegas Amiruddin di depan massa aksi.

Situasi sempat memanas ketika massa mendorong gerbang Kantor Wali Kota hingga jebol. Meski demikian, aparat gabungan dari Polri dan TNI berhasil mengendalikan keadaan tanpa adanya insiden serius.

Aksi demonstrasi awalnya menemui jalan buntu. Namun, setelah melalui mediasi, Wali Kota Bima H. A. Rahman akhirnya menerima perwakilan massa untuk berdialog tertutup di ruang kerjanya. Liputan media dalam dialog ini dibatasi, hanya wartawan tertentu yang diizinkan masuk.

Menanggapi tudingan pelanggaran hukum, Kepala BKPSDM Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin, menyatakan bahwa proses rotasi dan mutasi telah dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan regulasi yang berlaku.  

“Penempatan dan perubahan posisi dalam kebijakan rotasi mutasi ini sudah mengacu pada aturan dan mekanisme yang sah,” jelas Alwi di hadapan massa.

Sementara itu, Wali Kota Bima H. A. Rahman menyampaikan kesiapannya menghadapi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika kebijakannya dianggap melanggar hukum.  

“Jika kebijakan ini dianggap bermasalah, kami siap menghadapinya di PTUN. Kami juga akan melakukan evaluasi menyeluruh agar penyegaran birokrasi tetap berjalan sesuai koridor hukum,” ungkap Wali Kota.

Ia juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi.

Aksi ini menandai babak baru dalam dinamika birokrasi Kota Bima. Publik kini menantikan langkah konkret dari evaluasi yang dijanjikan Wali Kota, serta perkembangan lebih lanjut apabila konflik ini berlanjut ke jalur hukum. (Red)