Kota Bima - Pemerintah Kota Bima menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE, didampingi Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH, di Aula Maja Labo Dah, Selasa (30/06/2026).
Rakor tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian, Camat, serta Lurah se-Kota Bima.
Dalam arahannya, Wali Kota Bima menegaskan tiga fokus utama yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Bima, yakni peningkatan inovasi daerah, pengawasan distribusi LPG bersubsidi, serta optimalisasi penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat.
Pada bidang inovasi, Wali Kota menargetkan Kota Bima mampu meraih predikat sebagai kota yang inovatif. Untuk itu, setiap kepala perangkat daerah diwajibkan mengajukan sedikitnya dua inovasi yang diinput ke dalam sistem inovasi daerah.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) menyampaikan bahwa hingga saat ini baru tujuh perangkat daerah yang telah menginput inovasi. Sementara sejumlah OPD, khususnya yang menyelenggarakan pelayanan dasar seperti Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, BPBD, serta DPMPTSP masih belum menyampaikan data inovasi.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan menurunnya semangat bekerja dan berinovasi.
"Jangan karena kondisi fiskal kita terbatas, kinerja ikut menurun. Ingat, kerja adalah ibadah dan amanah. Jika diniatkan sebagai ibadah, maka prosesnya akan terasa ringan dan hasilnya pun akan baik. Terlebih perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan dasar memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat," tegasnya.
Selain itu, Rakor juga membahas perkembangan penanganan kelangkaan dan kenaikan harga LPG bersubsidi. Wali Kota menyampaikan bahwa pemerintah telah menindaklanjuti persoalan tersebut melalui rapat koordinasi bersama Babinsa, Bhabinkamtibmas, Bagian Koperindag, dan Bagian Ekonomi. Ia meminta seluruh pihak terkait terus turun ke lapangan untuk memantau dinamika distribusi LPG agar potensi kelangkaan maupun lonjakan harga dapat diantisipasi secara maksimal.
Dalam laporannya, Kepala Bagian Koperindag menyampaikan bahwa hasil inspeksi mendadak menunjukkan tren distribusi LPG mulai membaik. Beberapa pangkalan yang terbukti menjual di luar ketentuan telah diberikan teguran dan dikonfirmasi kepada Pertamina untuk diberikan sanksi berupa pembatasan kuota apabila pelanggaran terus berulang.
Selain itu, koordinasi dengan agen terus diperkuat agar bertindak tegas terhadap pangkalan yang menjual LPG di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Pemerintah juga menyoroti masih adanya pengecer yang tidak memiliki izin, sementara pengawasan pemerintah hanya dapat dilakukan terhadap pangkalan resmi.
Sementara itu, Kepala Bagian Ekonomi menjelaskan bahwa pemerintah telah memperkuat koordinasi bersama aparat Kelurahan Nae, Penaraga, dan Rabangodu Utara dengan menghadirkan agen dan seluruh pangkalan LPG di wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran LPG bersubsidi tepat sasaran sesuai ketentuan. Pemerintah Kota Bima melalui Bagian Ekonomi juga telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk penambahan pasokan (extra dropping), sehingga telah disalurkan tambahan sebanyak 2.060 tabung LPG guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menanggapi laporan tersebut, Wali Kota meminta camat, lurah, RT/RW, serta unsur tiga pilar kelurahan terus membangun komunikasi dengan masyarakat dan aktif melakukan pengawasan distribusi LPG. Ia menegaskan, setiap dugaan penyimpangan harus segera dilaporkan kepada Bagian Koperindag agar dapat segera ditindaklanjuti.
Wali Kota juga meminta Bagian Koperindag dan Bagian Ekonomi melakukan inspeksi secara rutin, tidak hanya ketika terjadi persoalan.
"Pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan. Jangan hanya saat ada masalah. Berikan sanksi tegas kepada pelaku yang melakukan penyimpangan agar menimbulkan efek jera," ujarnya.
Di sisi lain, Wali Kota juga mengingatkan pentingnya penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat. Ia meminta seluruh perangkat daerah memanfaatkan media sosial resmi masing-masing agar masyarakat mengetahui setiap tindak lanjut atas berbagai aspirasi maupun pengaduan yang telah disampaikan.
"Publikasikan setiap tindak lanjut yang telah dilakukan pemerintah. Masyarakat kita kritis dan perlu mengetahui bahwa setiap persoalan yang disampaikan benar-benar ditindaklanjuti," pesannya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bima menegaskan bahwa semangat kerja menjadi kunci dalam menghadirkan pemerintahan yang responsif dan inovatif. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa pelayanan dasar merupakan kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi secara optimal, sementara persoalan distribusi LPG dapat diselesaikan apabila seluruh unsur pemerintah bekerja secara sistematis, cerdas, dan saling bersinergi hingga ke tingkat kelurahan dan RT/RW.
"Responsif dan inovatif lahir dari semangat kerja. Selama kita bekerja dengan niat pengabdian dan ibadah, maka setiap persoalan akan dapat kita selesaikan bersama," pungkas Wakil Wali Kota. (Red)
