Kota Bima – Wali Kota Bima H. A. Rahman, S.E menerima audiensi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bima di ruang kerja Wali Kota. Pertemuan tersebut turut didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan.
Dalam pertemuan tersebut, Pimpinan Cabang Organda Rafik Rahman menyampaikan bahwa sebelumnya telah dilaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) sebagai bagian dari penguatan organisasi. Organda juga menyampaikan dua poin utama yang menjadi perhatian, yakni peningkatan pendapatan daerah serta penertiban lokasi parkir angkutan.
Selain itu, Rafik Rahman mengungkapkan bahwa pihak Organda telah berkoordinasi dengan Pelindo dan KSOP terkait penyediaan lahan parkir bagi armada angkutan. Ia menegaskan bahwa armada yang memanfaatkan fasilitas tersebut diharapkan merupakan kendaraan berplat Kota Bima (EA), sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ekonomi lokal.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bima menyampaikan apresiasi atas peran aktif Organda dalam mendukung mobilitas masyarakat dan roda perekonomian daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperhatikan sektor transportasi sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan kota.
“Kita ingin menertibkan semua, karena Kota Bima mengusung konsep BISA (Bersih, Indah, Sehat, dan Asri). Saat ini masih ditemukan parkir liar yang menimbulkan kesan kumuh. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegas Wali Kota.
Wali Kota juga berharap Organda dapat berperan aktif sebagai organisasi yang menaungi seluruh pelaku usaha angkutan untuk turut mengedukasi dan mengoordinasikan anggotanya agar tidak parkir sembarangan.
Lebih lanjut, Wali Kota menginstruksikan kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk segera menetapkan titik-titik atau lahan parkir khusus, terutama bagi armada bus malam dan angkutan antar kota, guna menciptakan ketertiban serta kenyamanan di ruang publik.
Terkait peningkatan pendapatan daerah, Organda mengusulkan perlunya penerapan aplikasi Blue Full Cycle uji KIR di Kota Bima. Selama ini, pelaksanaan uji KIR masih dilakukan di daerah lain seperti Sumbawa, sehingga potensi pendapatan daerah belum optimal.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bima menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk menghadirkan layanan uji KIR di Kota Bima.
Lebih lanjut, disampaikan bahwa pelaksanaan uji KIR saat ini masih bersifat bagi hasil dengan pemerintah pusat, mengingat fasilitas uji KIR belum tersedia di Kota Bima. Oleh karena itu, ke depan pemerintah daerah akan berupaya menghadirkan fasilitas tersebut guna meningkatkan pelayanan sekaligus mengoptimalkan potensi PAD. (Red)
Post A Comment:
0 comments: