Menurut Khairul, dalam berita tersebut terdapat penyampaian yang tidak sesuai dengan konteks sebenarnya, terutama mengenai pelaksanaan program pokok pikiran (pokir) dan penyaluran bibit jagung di Kabupaten Bima.
“Saya tidak pernah mengatakan bahwa pokir dikerjakan langsung oleh anggota dewan. Semua sudah sesuai prosedur dan kewenangan kami di bidang tanaman pangan,” tegas Khairul Munir saat dikonfirmasi, Jumat (24/10/2025).
Khairul menjelaskan, program bantuan bibit jagung merupakan kegiatan yang berada di bawah tanggung jawab bidang yang ia pimpin. Oleh karena itu, pelaksanaan dan penyaluran bantuan dilakukan langsung oleh pihak dinas, bukan oleh anggota DPRD.
“Proses pembagian dilakukan oleh dinas. Saya mewakili Kepala Dinas menyerahkan bantuan kepada ketua kelompok tani. Semua berdasarkan proposal yang masuk dan telah diverifikasi,” jelasnya.
Ia juga menepis tudingan bahwa pihak dewan terlibat langsung dalam proses pelaksanaan pokir tersebut. Menurutnya, mekanisme tetap berjalan sebagaimana mestinya, dengan melibatkan pejabat pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk urusan pihak ketiga.
“Terkait pihak ketiga, itu bagian dari kewenangan pejabat pengadaan dan PPK. Kami hanya melaksanakan sesuai dengan bidang dan tugas kami,” tambahnya.
Khairul pun menyayangkan pemberitaan Kawah NTB yang menurutnya terlalu mengarah pada opini dan tidak proporsional dalam menggambarkan konteks pernyataannya.
“Muklis ke kantor, dia minta kami kooperatif ketika dipanggil kejaksaan untuk memberikan keterangan. Saya bilang kami harus siap, siap menyampaikan apa yang kami tahu dan lakukan. Tapi beritanya terlalu tendensius menurut saya,” pungkasnya.
Dengan klarifikasi ini, Khairul berharap pemberitaan di media dapat tetap mengedepankan keseimbangan informasi dan tidak menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat. (Red)
Post A Comment:
0 comments: