Baznas Kota Bima Salurkan 500 Paket Bantuan Beras dan Bantuan Tunai

Kota Bima - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bima menyalurkan ratusan paket bantuan zakat fitrah kepada masyarakat yang berhak menerima (mustahik). Penyaluran tersebut merupakan bagian dari program bertema “Zakat Menguatkan Indonesia” yang digagas Baznas RI.

Sebanyak 500 paket bantuan berupa beras dan bantuan tunai disalurkan kepada warga kurang mampu di Kota Bima menjelang Idulfitri. Program ini diklaim sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan masyarakat selama bulan Ramadan.

Kepala Baznas Kota Bima H. A. Latif mengatakan, tema Zakat Menguatkan Indonesia tidak sekadar slogan, tetapi dimaksudkan sebagai komitmen agar zakat benar-benar berdampak bagi masyarakat miskin.

“Zakat fitrah yang disalurkan hari ini diharapkan menjadi pilar penguat ketahanan masyarakat, khususnya ketahanan pangan di bulan Ramadan,” kata Latif dalam kegiatan penyaluran bantuan di Kota Bima.

Ia menjelaskan, setiap paket bantuan terdiri dari beras premium sebanyak 5 kilogram dengan harga sekitar Rp14.800 per kilogram, serta tambahan bantuan dari Baznas senilai Rp100 ribu bagi penerima manfaat.

Menurutnya, total 500 paket disalurkan pada kegiatan tersebut. Sebelumnya, Baznas Kota Bima juga telah menyalurkan 500 paket bantuan serupa, sehingga total bantuan yang telah disalurkan mencapai 1.000 paket.

Namun, distribusi zakat tersebut juga memunculkan sorotan terkait ketepatan sasaran penerima. Baznas mengakui proses distribusi masih dilakukan melalui perwakilan dari 31 kelurahan, sementara sebagian bantuan lainnya akan dibagikan langsung ke wilayah yang dinilai belum tersentuh bantuan.

“Paket beras ini difokuskan kepada fakir miskin yang benar-benar membutuhkan, khususnya menjelang Idulfitri agar tidak ada keluarga yang mengalami kekurangan pangan,” ujar H. Latif.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin mengingatkan agar bantuan zakat tidak disalahgunakan dalam proses pendistribusian di tingkat kelurahan.

Ia secara terbuka meminta para lurah dan pihak terkait agar tidak memasukkan kepentingan pribadi dalam menentukan penerima bantuan.

“Bantuan ini adalah hak masyarakat yang berhak menerima. Jangan dilihat dulu keluarga kita atau orang dekat kita. Lihat dulu siapa yang paling miskin dan paling membutuhkan,” tegas Rahman.

Wali Kota juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah tengah menghadapi tekanan fiskal akibat penurunan anggaran dari pemerintah pusat. Ia menyebut APBD Kota Bima yang sebelumnya sekitar Rp1 triliun kini turun menjadi sekitar Rp700 miliar.

Meski demikian, pemerintah tetap berupaya menjalankan sejumlah program bantuan sosial, termasuk Program PKH Daerah yang akan diberikan kepada 1.200 warga miskin, lansia, dan penyandang disabilitas.

“Walaupun kondisi keuangan daerah sedang sulit, pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan,” ujarnya.

Bantuan zakat dan program sosial yang disalurkan menjelang Idulfitri ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat. Namun, publik juga menaruh perhatian agar penyalurannya benar-benar transparan, tepat sasaran, dan tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan. (Red)