Anggota DPRD Robbi Syahrir Kritik Lambannya Progres Pembangunan RSUD Kota Bima

Kota Bima – Anggota DPRD Kota Bima dari Komisi I, Abdul Robbi Syahrir, melayangkan kritik tajam terhadap lambannya progres pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bima. Ia menilai, pemerintah daerah gagal menjadikan pembangunan fasilitas kesehatan tersebut sebagai program prioritas.

Dalam pernyataannya, Robbi menekankan bahwa masyarakat kini semakin cerdas dan memahami proses penganggaran, sehingga dalih prosedural tidak lagi relevan.

“Jangan berapologi dengan prosedur dan tahapan. Rakyat sudah pintar, semua paham terkait mekanisme dalam penganggaran APBD,” tegasnya, Kamis (25/07/2025).

Ia juga menyoroti ketidakefisienan pengalokasian anggaran pasca pergeseran belanja daerah. Menurutnya, alih-alih memprioritaskan RSUD, justru muncul program-program yang tidak mendesak seperti penataan Lapangan Serasuba senilai Rp 4 miliar dan pengadaan lampu taman sebesar Rp 5 miliar.

Robbi menyebut hal ini bertentangan dengan amanat Inpres No. 1 Tahun 2025 dan SE Mendagri No. 900/833/SJ yang menekankan alokasi hasil efisiensi anggaran untuk sektor kesehatan.

“Kewenangan efisiensi dan pergeseran anggaran sepenuhnya ada pada eksekutif. Tapi mengapa justru muncul keluhan kekurangan dana untuk RSUD? Ini tidak masuk akal,” tambahnya.

Politisi muda ini juga menyarankan agar pemerintah melakukan survei terbuka kepada masyarakat untuk membuktikan bahwa rakyat lebih memilih pembangunan RSUD daripada program infrastruktur kosmetik.

Selain itu, Robbi juga mengkritik penganggaran proyek ruang rawat inap RSUD Kota Bima yang dilakukan setelah evaluasi RAPBD, dan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak prosedural.

“Kalau kita bicara prosedural, jangan pakai standar ganda. Yang dilakukan itu unprosedural,” tegasnya.

Terkait wacana tender multiyears, Robbi mengingatkan bahwa metode tersebut hanya dibenarkan dalam kondisi kahar (force majeure) sebagaimana diatur dalam PMK No. 93/2020, bukan karena ketidaksiapan anggaran.

Sebagai penutup, ia mendesak pemerintah agar berhenti menyembunyikan kegagalan eksekusi program prioritas dengan alasan teknis semata.

Jangan kita bodohi masyarakat. Segera kembali ke jalan yang benar dan prioritaskan pembangunan RSUD Kota Bima,” pungkasnya.(Red)