Pemanggilan tersebut disebut-sebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 lalu, terutama menyangkut berita program air bersih yang dikaitkan dengan kepemimpinan saat itu.
Namun, Syahwan mempertanyakan alasan pemanggilan yang terjadi setelah lebih dari 10 bulan berlalu sejak Pilkada. Ia menilai langkah BKPSDM ini justru dilakukan menjelang pelaksanaan rotasi dan mutasi ASN.
“Itu jadi alasan BKPSDM mengeluarkan surat pemanggilan, padahal sudah berlalu 10 bulan dan harusnya diberlakukan sejak dulu, bukan menjelang rotasi dan mutasi,” sesalnya.
Syahwan menduga kuat bahwa pemanggilan ini hanya dalih untuk memuluskan rencana mutasi ASN, termasuk dirinya. Ia juga meminta agar seluruh ASN yang diduga melanggar netralitas dan sempat diperiksa Bawaslu turut dipanggil, bukan hanya dirinya.
“Saya siap, namun harus adil. Semua yang kemarin diduga telah diperiksa harus juga dipanggil, jangan hanya pada satu sisi saja,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan harapannya agar pemimpin daerah bersikap arif dan bijaksana, serta tidak membawa dendam politik ke ranah birokrasi, khususnya terhadap ASN yang hanya menjalankan tugas profesional.
“Harusnya seorang pemimpin, arif dan bijak, dan tak menjolimi masyarakat serta ASN atas dendam politik saat pilkada lalu,” katanya.
Kendati demikian, Syahwan menyatakan kesiapannya untuk dimutasi ke posisi mana pun selama sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia mengaku sudah pernah menghadapi ketidakadilan serupa saat era kepemimpinan sebelumnya.
“Saya sudah cukup melawan kejoliman kepala daerah, bahkan pernah non-job dan menggugat ke PTUN. Saya menang,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Syahwan berharap kejadian serupa tidak menimpa ASN lainnya dan meminta kepala daerah untuk menjadi pelindung, bukan justru sumber tekanan bagi para abdi negara.
“Saya tidak akan membuka rahasia negara dan kepala daerah, meski saya diperlakukan tidak adil. Tapi biarlah masyarakat menilai pemimpinnya,” pungkasnya. (Red)
Post A Comment:
0 comments: