Kota Bima – Dinamikambojo.Net, Dugaan masuknya tenaga honorer baru di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi sorotan tajam. Menanggapi hal ini, DPRD Kota Bima berjanji akan melakukan monitoring langsung ke seluruh OPD guna memastikan tidak ada lagi tenaga honorer baru yang diterima.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bima, Yogi Prima Ramadhan, menyampaikan komitmen ini saat menerima massa aksi LATSKAR pada Kamis, 31 Juli 2025. Dalam pertemuan tersebut, politisi PAN itu mengapresiasi aksi demonstrasi yang turut membantu mengawasi proses pemindahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan keberadaan honorer baru.

"DPRD sepakat bahwa tidak boleh ada lagi tenaga honorer baru. Komisi I dua minggu lalu telah mulai menjalankan fungsi pengawasan," tegas Yogi.

Ia menjelaskan, Komisi I sudah memanggil Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora), seluruh kepala sekolah, serta Dinas Kesehatan, termasuk monitoring langsung ke sekolah, puskesmas, dan RSUD Kota Bima.

Terkait aksi hari itu, massa menduga tenaga honorer baru juga tersebar di OPD lainnya. Menanggapi hal ini, DPRD akan memanggil pejabat terkait dan memastikan langsung ke lapangan.

"Kami telah menyampaikan temuan ini ke Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Beliau mendukung langkah pengawasan DPRD," ujarnya.

Sementara mengenai pemindahan PPPK, Yogi menyebut Komisi I sebelumnya sempat menunda pemanggilan BKPSDM, namun kini sudah menerima surat resmi terkait alasan dan aturan pemindahan tersebut.

"Jika ada data atau regulasi lain yang bertentangan dengan pemindahan PPPK, DPRD siap memanggil kembali pihak BKPSDM untuk klarifikasi," tambahnya.

Yogi juga menegaskan tidak boleh ada tenaga honorer titipan yang diselipkan diam-diam. Jika ada temuan di lapangan, masyarakat diminta menyampaikan data valid ke DPRD untuk ditindaklanjuti bersama.

Ia merujuk pada aturan dari Kemenpan-RB, BKN, serta Surat Edaran (SE) Pj. Wali Kota dan Wali Kota Bima yang secara tegas melarang perekrutan honorer baru.

Terkait isu lain, Yogi juga menyoroti anggaran outsourcing yang dialokasikan Pemkot Bima sebesar Rp 1,5 miliar dalam perubahan anggaran 2025. Meski anggaran itu disebut mendukung program kebersihan kota (BiSA), namun tetap akan ditelaah berdasarkan regulasi yang berlaku.

Untuk diketahui, Pemkot Bima pada Juni 2025 lalu memindahkan ratusan PPPK usai pelantikan. Pemindahan ini menuai kontroversi karena dianggap melenceng dari tujuan awal, yakni mengisi kekosongan formasi demi peningkatan kinerja pemerintah daerah. (Red)

Axact

Dinamika Mbojo

Portal Berita Daerah Bima dan NTB yang mengulas Geliat Pembangunan Pemuka dan Tokoh Masyarakat

Post A Comment:

0 comments: