Penandatanganan kontrak tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Beringin Sila, Kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) NTB I, Narmada, Kabupaten Lombok Barat.
Selaku Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kesepahaman ini sebagai bentuk langkah nyata pemerintah pusat dan daerah dalam meminimalisir risiko banjir di Kota Bima. Ia mengingatkan bahwa masyarakat Kota Bima masih menyimpan trauma atas banjir bandang akhir tahun 2016 yang mengakibatkan kerugian materiil mencapai kurang lebih Rp1,7 triliun.
“Di tengah kondisi fiskal keuangan daerah yang relatif rendah, kesepahaman dan pembangunan kolam retensi ini menjadi sebuah anugerah besar bagi seluruh masyarakat Kota Bima. Ini adalah wujud nyata perhatian pemerintah pusat terhadap keselamatan dan masa depan Kota Bima,” ungkap Syamsurih.
Lebih lanjut, Syamsurih berharap agar pelaksanaan proyek pembangunan kolam retensi Ama Hami dan Taman Ria dapat memperoleh dukungan penuh dari seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target waktu, mutu, dan manfaat yang telah ditetapkan.
Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kota Bima, serta dalam kedudukannya sebagai pimpinan lembaga legislatif, Syamsurih menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kepala Balai Besar Wilayah Sungai NTB I, serta Saudara Dinul Hayat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas komitmen dan kontribusinya dalam mendukung upaya pengendalian banjir di Kota Bima.
“Semoga proyek ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan pembangunan Kota Bima,” pungkasnya.(Red)
Post A Comment:
0 comments: