Ratusan Hektare Sawah di Desa Piong Terancam Kekeringan, DAM Mini Jebol Dihantam Banjir

Bima – Ratusan hektare lahan pertanian di Desa Piong, Kecamatan Sanggar, terancam mengalami kekeringan setelah DAM mini sepanjang 12 meter jebol dihantam banjir. Para petani mendesak Dinas Pertanian, Dinas PUPR Kabupaten Bima, serta Balai Besar Wilayah Sungai (BWS) Provinsi NTB agar segera melakukan perbaikan.

Salah seorang petani padi di So Na’e, Agus, mengatakan kerusakan DAM mini yang berada di belakang Kantor Desa Piong tersebut harus segera ditangani guna mendukung program ketahanan pangan nasional.

“Perbaikan tersebut dalam rangka menjaga ketahanan pangan sesuai dengan program Bapak Presiden RI ,” ujar Agus, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, kondisi saat ini sangat darurat karena bertepatan dengan masa tanam padi. Sejak DAM jebol, saluran irigasi tidak lagi berfungsi sehingga air tidak dapat mengalir ke sawah para petani di So Na’e, Desa Piong.

“Saat DAM sudah jebol, air tidak bisa mengalir lagi ke sawah petani. Kami berharap kepada Dinas Pertanian, PUPR Kabupaten Bima dan BWS Provinsi NTB untuk segera memperbaiki DAM ini. Kalau tidak segera diperbaiki, ratusan hektare padi petani terancam gagal panen,” ungkapnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Piong, Daturahman, SE, mengaku telah meninjau langsung lokasi DAM yang rusak akibat banjir tersebut. Pemerintah desa juga telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas PUPR Kabupaten Bima terkait keluhan para petani.

“Kami sudah melakukan koordinasi ke Dinas Pertanian, namun dinas menyampaikan belum ada ketersediaan anggaran untuk perbaikan DAM tersebut. Kami juga sudah melaporkan ke Dinas PUPR Kabupaten Bima, bahkan telah mengirim foto dan video kondisi DAM yang jebol. Sampai saat ini belum ada jawaban,” jelasnya.

Ia menegaskan, apabila DAM mini sepanjang 12 meter tersebut tidak segera diperbaiki, sekitar 200 hektare lahan sawah petani padi terancam kekeringan dan gagal panen karena saluran irigasi tidak lagi berfungsi.

Daturahman berharap instansi terkait dapat segera merespons aspirasi masyarakat demi menjaga ketahanan pangan daerah, sejalan dengan program pemerintah pusat.

Hingga berita ini dipublikasikan, Dinas Pertanian, Dinas PUPR Kabupaten Bima, dan BWS Provinsi NTB masih diupayakan untuk dikonfirmasi terkait keluhan masyarakat tersebut. (Red)