Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Nusa Tenggara Barat beserta jajaran di kantor BPK NTB, Mataram.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya DPRD Kabupaten Bima dalam memperkuat fungsi pengawasan, khususnya terkait pengelolaan aset daerah dan optimalisasi pendapatan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan Pansus melakukan konsultasi serta diskusi terkait mekanisme pemeriksaan, rekomendasi hasil audit, serta langkah-langkah strategis dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Erwin, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk memperoleh masukan dan arahan teknis dari BPK guna memastikan pengelolaan aset dan pendapatan daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami berharap melalui konsultasi ini, Pansus Aset dan Pendapatan dapat merumuskan rekomendasi yang komprehensif demi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan NTB menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen BPK dalam memberikan pendampingan serta masukan sesuai kewenangan yang dimiliki, guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan sinergi antara DPRD Kabupaten Bima dan BPK Perwakilan NTB semakin solid dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Red)
Post A Comment:
0 comments: