Articles by "KPM"
Tampilkan postingan dengan label KPM. Tampilkan semua postingan

Kota Bima - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Hj. Mariamah, SH membuka Kegiatan Bimbingan Teknis Aparatur Kelurahan dan Pembinaan Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) di Aula Maja Labo Dahu Kantor Wali Kota Bima, Kamis 6 November 2025.

Pada kegiatan tersebut Hj. Mariamah menyampaikan kemajuan Kota Bima tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja, melainkan aparatur kelurahan sebagai ujung tombaknya yang setiap hari melayani masyarakat serta di para Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) yang menjadi jembatan antara warga dan pemerintah.

"Karena itu, kegiatan ini saya pandang sangat strategis. melalui bimtek ini, saya ingin kita bersama-sama memperkuat kapasitas, memperbaiki cara kerja, dan menumbuhkan semangat kolaborasi," jelasnya.

Saat ini lanjutnya, Pemerintah Kota Bima sedang berupaya kuat mewujudkan Program Kota Bima BISA (Bersih, Indah, Sehat, dan Asri). Untuk mewujudkannya butuh kerja bersama dari semua pihak.

"Semua itu tidak akan terwujud hanya melalui aturan, tetapi melalui partisipasi warga bahkan mulai dari kita semua," tegasnya.

Ia berharap para Kader KPM menjadi teladan, saling mendukung, dan berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat. Sebab aparatur kelurahan dan KPM bukan hanya pelaksana program, tapi motor penggerak perubahan di tengah masyarakat.

Untuk itu, Pj Sekda berharap dan mengajak peserta bimtek ini mengikuti kegiatan dengan serius, terbuka belajar, dan sepulangnya nanti langsung menerapkan apa yang didapat di wilayah kerja masing-masing.

"Mari kita kuatkan semangat gotong royong dan kerja sama, agar apa yang kita cita-citakan bersama benar-benar terwujud di setiap kelurahan'" tutupnya. (Red)


Kabupaten Bima - Dinamikambojo.Net, Setelah dilakukan proses tahap demi tahap terhadap regulasi pencairan anggaran dana desa di tahun 2024 oleh pemerintah Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima. Ternyata pada bulan Juli ini ada kabar gembira untuk masyarakat dengan adanya kebijakan langkah kongkrit pemerintah pusat dalam upaya membantu beban ekonomi masyarakat melalui penanggulangan kemiskinan ekstrem masyarakat indonesia, tidak ketinggalan desa dena pun masuk dalam kebijakan tersebut. 

Di Tahun ini melalui bantuan langsung tunai yang bersumber dari anggaran dana desa tahun 2024 (BLT-DD) dianggarkan 11 persen. Demikian ungkap langsung Sektretaris Desa Dena Firmansah, S.Pd.I pada media ini saat menyerahkan BLT-DD untuk 21 keluarga penerima manfaat (KPM) Jumat tanggal 05 Juli 2024 diruang aula kantor Desa Dena setempat. 

Sekdes Dena Firmansyah,S.Pd.I menjelaskan Berdasarkan regulasi dan hasil musyawarah serta kesepakatan bersama pemerintah desa terkait BLT-DD yang kami bagikan atau serahkan langsung pada hari ini adalah merupakan anggaran yang bersumber dari belanja anggaran dana desa 2024 pencairan 3 bulan dengan jumlah 21 warga keluarga penerima manfaat (KPM) dari BLT-DD kali Rp.300.000 perbulan per-KPM terhitung mulai bulan Juli, Agustus, September, "Jelasnya. 

Semantara itu dirinya pun berharap semoga adanya bantuan yang bersumber dari anggaran dana desa ditahun 2024 yang dianggarkan oleh pemerintah tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat keluarga penerima manfaat yang membutuhkan.

Semoga dengan bantuan ini pun bapak dan ibu dapat dipergunakan dengan sebaik - baiknya sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah. "Harapnya. (DM.004). 


Kabupaten Bima - Tahap demi tahap pencairan anggaran dana desa di tahun 2023 menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 telah dicairkan. Berdasarkan keputusan pemerintah pusat tentang Dana Desa telah menuangkan kefokusan minimal 25 persen penggunaan anggaran dana desa ditahun 2023 ini untuk bantuan langsung tunai (BLT-DD), kebijakan tersebut merupakan dalam rangka untuk membantu warga yang terdampak terhadap ekonomi pasca adanya pandemi Covid -19. 

Kepala Desa Dena, Abdul Haris, HMS kepala desa dena mengungkapkan bahwa ditahun 2023 ini adalah merupakan sebuah kabar gembira yang masih menggembirakan untuk warga masyarakat desa, adanya upaya pemerintah dalam rangka membantu beban ekonomi masyarakat ditengah pasca keadaan Covid -19 di tanah air republik Indonesia ini.

Berdasarkan Keputusan pemerintah pusat bahwa ditahun ini minimal 25 persen mampu menjadi payung hukum berbagai langkah taktis dalam penanganan pasca adanya dampak pandemi Covid -19 di tanah air ini. 

Salah satu implementasi dalam rangka upaya pemerintah, di tahun 2023 ini untuk anggaran dana desa minimal 25 Persen telah difokuskan untuk bantuan langsung tunai (BLT-DD). Demikian Ungkap Kades Dena, Selasa (18/04/2023).

Lanjut kata Abdul Haris, pemerintah desa dena didampingi Babinsa dan Bhabinkamtibmas menyerahkan langsung anggaran untuk BLT-DD kepada 26 keluarga penerima manfaat (KPM) yang disentuh dari lansia sesuai hasil pendataan yang dimasukan oleh kami dalam musdes ditahap pertama terhitung Rp. 900.000

Sementara itu, Abdul Haris berharap kepada seluruh KPM yang menerima bantuan yang bersumber dari BLT-DD agar mempergunakannya sebagaimana apa yang diharapkan oleh pemerintah dengan tujuan anggaran pemerintah."Harapnya. (DM.004)