Articles by "Pemerintahan"
Tampilkan postingan dengan label Pemerintahan. Tampilkan semua postingan


Kota Bima – Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofyan, S.H., menggelar pertemuan dengan anggota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Aula Kantor Wali Kota Bima. Pertemuan yang berlangsung dengan khidmat ini turut dihadiri oleh Kepala BKPSDM, Kepala BPKAD, serta Kepala Bidang Bappeda guna mendengar aspirasi serta tuntutan para tenaga P3K.  

Dalam pertemuan ini, perwakilan dari anggota P3K menyampaikan aspirasi mereka agar pengangkatan resmi dapat dilakukan pada 10 April 2025, bertepatan dengan Hari Jadi Kota Bima. Mereka berpendapat bahwa Kota Bima telah siap dari segala aspek untuk melaksanakan proses tersebut. Para tenaga P3K berharap agar kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Bima dapat berpihak kepada mereka.  

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPSDM Kota Bima, Arif Roesman, menjelaskan bahwa proses pemberkasan bagi 1.300 lulusan P3K tahap pertama sedang berlangsung. Ia menegaskan bahwa proses ini memerlukan waktu yang cukup lama karena banyak tahapan yang harus dilalui sesuai ketentuan yang berlaku.  

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bima menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki keinginan yang sama dengan tenaga P3K. Ia mengakui bahwa perjalanan panjang yang dilalui oleh tenaga P3K penuh dengan perjuangan dan pengorbanan.  

"Kami akan mengkaji regulasinya lebih lanjut untuk mencari solusi terbaik. Pemerintah Kota Bima tetap mengikuti arahan dari pemerintah pusat, namun juga akan memperjuangkan yang terbaik untuk teman-teman P3K. Selambat-lambatnya pengangkatan dilakukan pada Oktober sesuai arahan pusat, tetapi jika memungkinkan untuk dipercepat, maka kami akan mengusahakan percepatan tersebut," ungkap Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofyan, S.H.  

Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai aturan, tanpa mengabaikan kepentingan tenaga P3K yang telah lama menantikan kejelasan status mereka. (***)


Bima - DinamikaMbojo, Diklat Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) lingkup Pemerintah Kabupaten Bima kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB tahun anggaran 2022 dibuka secara resmi Senin (13/6) diikuti para Kasubag Umum dan kepegawaian Perangkat Daerah berlangsung di Aula Hotel Lila Graha Kota Bima . 

Kegiatan tersebut berlangsung  selama enam hari kerja pada tanggal mulai tanggal 13 sampai dengan 18 Juni 2022 dan menghadirkan para widyaiswara dari BPSDMD dan Tenaga Pengajar dari Tim BKD Provinsi NTB.

Pada kegiatan yang juga turut dihadiri Kepala Biro Organisasi Pemprov NTB dan Kepala BKD Kabupaten Bima Drs Agus Salim M.Si tersebut, Bupati Bima yang diwakili Asisten III Setda Drs. H. Arifudin dalam sambutannya menjelaskan, "Aparatur Sipil Negara  (ASN) merupakan profesi yang memiliki kewajiban mempertanggung jawabkan mengelola dan kinerja dengan mengedepankan prinsip penilaian yang mengacu kepada kualifikasi kompetensi dan kinerja ASN. 

Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan diterbitkannya undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yang diarahkan untuk mewujudkan aparatur yang profesional kompetensi dan kompetitif sebagai bagian dari penjabaran informasi birokrasi". Kata mantan kepala Bakesbang ini.

Dihadapan 40  peserta yang merupakan pejabat  eselon IV terkait bidang kepegawaian OPD tersebut, H. Arifudin  mengatakan bahwa secara kelembagaan pemerintah daerah memandang tujuan penilaian kerja ini memiliki arti penting dalam menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan prestasi dan karir.

Penilaian ini sendiri dilakukan mencakup serangkaian analisa terhadap hambatan pelaksanaan pekerjaan ASN bersangkutan untuk mendapatkan umpan balik, dan pada saat yang sama juga menyusun rekomendasi perbaikan dan menetapkan hasil penilaian yang mengacu pada peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS. Tandasnya. 

Sebelumnya, Sekretaris BPSDMD Provinsi NTB Dewi Ritawati, SE, MM dalam sambutannya mengharapkan agar dalam pelaksanaan kegiatan ini semua peserta bersungguh-sungguh mempelajari apa yang sudah diniatkan awal dalam pelatihan. Ini sangat penting karena kita dihadapkan pada organisasi yang terus-menerus mengalami reformasi dimulai dari perubahan peraturan di tingkat pusat yang harus ditindaklanjuti".Jelasnya. 

Kepada para peserta, Dewi mengungkapkan agar meskipun dengan keterbatasan pelatihan yang ada, pemerintahan daerah bekerja sama dengan pemerintah provinsi melalui BPSDMD melaksanakan Diklat sebagai satu agenda yang sangat penting. 

Oleh karena itu diharapkan kepada para peserta agar sungguh-sungguh. "Manfaatkan dengan baik kesempatan mengikuti pelatihan agar  nanti ilmunya dapat diterapkan untuk membantu penyusunan sakit di masing-masing perangkat daerah". Imbuhnya. 

Pelaksanaan Diklat ditandai dengan pemasangan atribut secara simbolis kepada para peserta oleh Asisten III Setda Kabupaten Bima. (***)


Bima - DinamikaMbojo, Bagian Kesra Setda Kabupaten Bima mengadakan kegiatan penyuluhan Aku Bangga Aku Tahu (ABAT) di sekolah SMPN I Palibelo, pada hari Rabu 25 Mei 2022, dengan mengangkat Tema "Mari Kita Mencegah Generasi Dari Pergaulan Bebas" 

Penyampaian materi atau Narasumber pada kegiatan ABAT tersebut Haryanto, S.PdI. Adapun materi yang disampaikan terkait HIV, bahaya Pornografi dan kenakalan Remaja.

Sementara Kabag Kesra Setda Kabupaten Bima, melalui H. Agussalim SHi selaku jabatan fungsional analisis muda bidang kesejahteraan sosial, mengharapkan semoga kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan generasi tentang bahaya HIV, pornografi, dan kenakalan remaja.

"Adanya kegiatan ini kata H Agus, masyarakat semakin cerdas dan bijak dalam bertindak". Terangnya. (***)

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj Sitti Rohmi Djalillah MPd meminta para pihak duduk bersama menyelesaikan serah terima aset Pemerintah Kota Bima dari Pemerintah kabupaten Bima.

"Termasuk DPRD agar membantu verifikasi data seluruh aset dalam perjanjian serahterima," tegas Wagub Ummi Rohmi saat menerima Wakil Ketua DPRD Bima dan Ketua Komisi 2 Bidang Aset di ruang kerjanya, Selasa (14/06).

Dikatakan Wagub, penuntasan penyerahan aset tersebut diberikan tenggat waktu oleh Kementerian Dalam Negeri pada 20 Juni 2022.

Penyelesaian persoalan aset dan verifikasi yang tak kunjung selesai sejak terbentuknya pemerintah kota Bima pada 2002 lalu ini diharapkan dapat difasilitasi oleh DPRD dengan memanggil kedua belah pihak.

Ia pun menyarankan agar komunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan segera untuk meminta waktu penyelesaian verifikasi aset. (***)


Kota Bima - DinamikaMbojo, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN menggelar acara Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 tingkat Kota Bima dengan tema “Ayo Cegah Stunting Agar Keluarga Bebas Stunting” bertempat di halaman kantor DPPKB, Senin, 13 Juni 2022.

Harganas merupakan perwujudan pentingnya arti keluarga terhadap upaya memperkuat ketahanan nasional. Sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, keluarga menjadi pondasi penting awal pembangunan karakter bangsa. 

Acara tersebut dirangkaikan dengan lomba mewarnai untuk anak usia 3-5 tahun (PAUD/TK) yang menjadi momen untuk mengembalikan peran keluarga, terutama orang tua terhadap anak-anaknya.

Kepala DPPKB Kota Bima, Nurjanah, S.Sos menyampaikan ini adalah momentum penghargaan  bagi keluarga Indonesia yang telah melaksanakan partisipasi dalam keluarga berencana atau bangga kencana.

"Harganas 2022 ini adalah salah satu momentum baik untuk meningkatkan program kerja Bangga Kencana secara umum dan khususnya upaya penurunan stunting,” kata Nurjanah dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Nurjanah mengatakan tujuan acara tersebut untuk meningkatkan komitmen seluruh pihak dan bersama-sama untuk mendukung pembangunan keluarga dalam mewujudkan keluarga bebas stunting dan 8 aksi penurunan angka stunting.

"Saya harap doa dan dukungan Pemerintah Kota untuk seluruh PLKB bergerak, untuk memberikan contoh silahkan mendownload aplikasi SIFOKER dan Pemerintah Kota Bima bisa membantu memberikan bintang 5 guna memberikan sumbangsih kepada Kota Bima." Harap Kepala DPPKB tersebut.

Sementara itu mewakili Wali Kota Bima, Abdul Gawis selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial menyampaikan  peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat ditelusuri melalui berbagai indikator yang merupakan pencerminan 8 fungsi keluarga.

"Saya mengajak untuk menerapkan 8 fungsi keluarga tersebut, sesuai dengan pepatah "Kalau terencana, semua lebih mudah" , kata Asisten I .

Menutup sambutannya , Asisten I beharap semua pihak untuk dapat mengambil peran .

"Tolong dikoordinasikan agar langkah-langkah cerdas dapat diambil oleh Pemerintah Daerah terutama yaitu BKKBN, Dikes dan para kepala Puskesmas." Tutup Asisten dalam sambutannya.

Acara Harganas dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima, Kepala BNN Kota Bima, Ketua DWP Kota Bima, Ketua OPD Lingkup Kota Bima, Ketua IBI Kota Bima, DWP KB Kota Bima , Kader KB dan Kepala Puskesmas Kota Bima. (***)


Bima - DinamikaMbojo, Pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM di Kabupaten Bima menjadi kebutuhan yang sangat penting, terutama dalam peningkatan kemampuan Literasi dan Numerasi. Hal ini di sampaikan oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Bima, Suwandi, ST.MT, saat membuka kegiatan Inovasi, Berbagi Inspirasi Solusi dari Kemitraan Pemerintah dan LPTK untuk Literasi dan Numerasi Dasar di Provinsi NTB, bertempat di Hotel Marina Inn, Senin (13/06 ).

"Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi khusunya di Kabupaten Bima, masih menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak pemangku kepentingan, oleh karena itu dibutuhkan peningkatan SDM yang berkualitas melalui program INOVASI. "ujar Suwandi.

District Coordinator  INOVASI wilayah NTB, Toha Arifin, dalam penyampaiannya, mengatakan bahwa melalui kegiatan ini, diharapkan ada peningkatan capaian Literasi dan Numerasi, di lingkungan sosial, dan lingkungan akademik di satuan pendidikan usia dini, dan satuan pendidikan PKBM serta SKB.

Sementara itu, Hari Nurhadi, M.Pd Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Provinsi NTB, dalam sesi pemaparan materi menyampaikan, Rapor Pendidikan berperan sebagai " Single Source of Truth", dengan kata lain, Rapor Pendidikan, seharusnya dijadikan sebagai sumber utama dalam melakukan analisis, perencanaan, dan tindak lanjut, dalam upaya peningkatan kemampuan Literasi dan Numerasi. 

Pemaparan materi selanjutnya disampaikan oleh Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, Zunaidin S.Sos.MM, yang lebih menekankan kepada Pengaplikasian metode TaRL (Teaching at The Right Level), atau Pembelajaran berbasis kemapuan, telah di replikasikan disemua Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Bima.

Kegiatan ini, selain di hadiri oleh perwakilan guru Kabupaten Bima, perwakilan tim program Literasi, juga dihadiri oleh Perwakilan Pemerintah dari Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, dan Kota Bima. (***)


Bima - Dinamikambojo.com, Selain mendapatkan arahan dari Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE, Silaturahmi dan Pembinaan para Calon Kepala desa di Kecamatan Sape dan Lambu Jumat (10/6) juga dimanfaatkan Wakil Bupati Bima Drs H Dahlan M Noer untuk memberikan arahan kepada Panitia, Calon dan para Kades serta Ketua BPD yang akan mengikuti perhelatan Pilkades Serentak tahun ini.

Semua yang berkompetisi dalam Pilkades harus memiliki komitmen untuk membangun kerjasama, baik dengan masyarakat, pemerintah kecamatan, Muspika maupun dengan pemerintah daerah. Karena dengan hubungan yang baik, semua bisa dikomunikasikan dengan baik jika ada masalah". Ungkap Wabup.

Kepada para calon kepala desa, Panitia dan Ketua BPD dari Lima desa peserta Pilkades Serentak,  Wabup mengingatkan agar para calon dan Tim pemenangan menghindari perbedaan pandangan politik di masa lalu yang dikaitkan dengan Pilkades.
"Jangan ada lagi pihak yang mengungkit perbedaan pandangan politik saat Pilkada kemarin.  Saat ini  waktunya untuk bersama-sama membangun desa". Terang Wabup.

Senada dengan harapan Wabup Dahlan, Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE juga menyampaikan agar para Kades dan Muspika sering turun ke desa penyelenggara Pilkades untuk memastikan situasi keamanan dan mendorong partisipasi masyarakat mengikuti tahapan  pencoblosan tanggal 6 Juli 2022 mendatang.

"Sukses Pilkades bukan hanya pekerjaan panitia, tetapi yang paling penting adalah partisipasi dan dukungan aktif masyarakat mendukung kinerja panitia, kepala desa dan Muspika dan bagi para calon kades, sekarang saatnya meyakinkan masyarakat untuk menata desa".  Harap Bupati. 

Kepada para Panitia pelaksana Pilkades, Bupati IDP secara khusus menekankan pentingnya menjaga netralitas dalam bertugas. (***)
 

Kota Bima - DinamikaMbojo, Dewan Pengurus Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPC IWAPI) Kota Bima dan Kabupaten Bima periode 2022-2027 dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua DPD IWAPI NTB bertempat di Paruga Na'e Convention Hall, Selasa, 7 Juni 2022. 

Pelantikan dihadiri Ketua DPD IWAPI Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bupati Bima, Wakil Bupati Bima, Asisten I Setda Kota Bima, Ketua DPC Iwapi Kabupaten Dompu, Ketua DPC Kabupaten Sumbawa Barat dan pimpinan organisasi se- Kota Bima dengan mengusung tema "IWAPI Kolaboratif, Sinergis Menuju Kemandirian Ekonomi dan Peningkatan Kualitas UMKM Perempuan" . 

Dalam laporannya, Ketua Panitia menyebutkan pelantikan dan pengukuhan pengurus sebanyak 15 orang dari Kota Bima dan 25 orang dari Kabupaten Bima.

Mewakili Wali Kota Bima , Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Abdul  Gawis mengatakan IWAPI merupakan organisasi yang memiliki peranan cukup strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota maupun Kabupaten Bima.

“Karena peran wanita itu lebih dominan dan utama dalam menggerakkan usaha mikro yang ada di Kota Bima dan Kabupaten Bima,” Ucap Asisten I Setda Kota Bima.

Sehingga secara tidak langsung akan membantu pemerintah untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan juga perekonomian Daerah.

Sementara itu, Ketua DPC IWAPI Kota Bima periode 2022-2027, Hj. Elly Alwayni dalam sambutannya menjelaskan ada tiga program prioritas IWAPI yaitu penguatan struktural dan SDM, penguatan jejaring untuk pengembangan usaha dan penguatan sistem menejemen.

Menutup sambutannya, Umi Elly mengajak semua untuk bekerjasama, bahu membahu menjalankan organisasi DPC IWAPI Kota Bima dan beliau berharap agar mengedepankan Aspek-aspek Kehormatan dan etika di atas segala-galanya dan menjaga fakta integritas sebagai landasan utama kita menjalankan roda Organisasi ini.

Kegiatan diakhiri dengan pemberian cindera mata dari Ketua DPC IWAPI Kota Bima  kepada Ketua DPD IWAPI Nusa Tenggara Barat. (***)


Kota Bima - DinamikaMbojo, Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE mengahadiri kegiatan Validasi terjemah al-qur’an dalam bahasa bima yang dirangkaikan dengan penandatanganan MOU Puslitbang Lektur Kemenag Pusat UIN Mataram.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Pemerintah Kota, Turut dihadiri oleh Asissten III setda Kabupaten Bima, Ketua LP2M UIN Mataram, Guru Besar Uin Hidayatullah, Kepala Puslitbang, Tim Validasi, Serta Tim Penerjemah Al-Qur’an. Rabu 08 Juni 2022.

Kegiatan ini adalah Sebagai hasil tindak lanjut antara kerjasama UIN Mataram dengan Balitbang mengenai Validasi Penerjemahan Al-Qur’an dalam bahasa bima melalui lembaga penelitian dan Pengabdian masyarakat bekerjasama dengan Pusat Penelitian Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organinasi Balitbang Kementrian Agama.

Walikota bima H. Muhammad Lutfi SE menyampaikan bahwa ini hal yang pertama ada penerjemahan Al-Qur’an dikota Bima dan akan mendukung penuh kegiatan ini.

“Keberadan terjemahan Al-Quran ini sangat memudahkan anak-anak kita untuk menjaga bahasa dan budaya Bima, bangsa yang besar adalah bangsa yang mempunyai banyak bahasa dan budaya”. Ucapnya.

Melanjutkan sambutannya Walikota Bima akan mendukung penuh kegiatan ini sehingga Dengan adanya terjemahan Al-Qur’an akan  membumisasi Al-Qur’an di masyakat. 

“Saya sangat yakin generasi dikota bima akan menjadi generasi yang bertata krama dan berahklatul karimah”. Ujarnya

Ketua Lektur LP2M Prof, Dr atun Wardatun Dalam laporannya mengenai Validasi Penerjemahan Al-Qur’an sudah terbentuk TIM Validasi Yang hadir sebanyak 5 orang. 

“Kami sangat berbahagia menjadi bagian dari kegiatan ini dan kami akan terus bekerja sama dengan  pemerintah Kota Bima dan kami harap kerjasama kedepannya lebih erat dan semakin berkembang untuk kesejahteraan Masyarakat”. Ucapnya”.

Beliau berharap  agar Al-Qur’an bukan hanya menjadi hiasan tapi bisa di baca seluruh elemen masyarakat.

Selain itu Kepala Puslitbang Prof, Dr aska Salim menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk  membumikan alquran dan bagian dari pengabdian masyarakat mengingat bahwa wilayah Ntb mayoritas muslim.

“Program Penerjemahan Al-Quran ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2011 saat ini sudah ada 24 bahasa daerah dan masih berproses untuk bahasa2 lainnya”. Ucapnya

Ia menambahkan bahwa tugas ini untuk mewujudkan dan mendekatkan generasi dengan Al-Qur’an sehingga melahirkan masyarakat yang sholeh dan cerdas.

“Kami sangat ingin sekali proses ini selesai  tahun ini bisa di terbitkan, untuk itu kami sangat berharap dukungan penuh dari Pemerintah Kota Bima”. Tutupnya. (***)

 


Bima - DinamikaMbojo, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melalui bidang persandian melakukan sosialisasi  penerapan tanda tangan elektronik Lingkup Pemerintah Kota Bima di Aula pemerintah Kota Bima , Rabu 8 Juni 2022. 

Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Abdul  Gawis dan diikuti oleh kepala dinas Kominfotik Kota Bima, Kabag hukum Setda Kota Bima, Seluruh Perangkat Daerah , Kepala Bagian dan Camat se - Kota Bima.

Sekertaris Kominfotik Kota Bima, Drs. Ahmadi., M.Si selaku ketua panitia pelaksana menjelaskan sosialiasai ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengertian pemahaman tentang alasan pentingnya penerapan tanda tangan elektronik berdasarkan peraturan kepala lembaga sandi negara nomor 7 tahun 2017, Perwali nomor 10 tahun 2018 dan Perwali nomor 64 tahun 2021.

Sementara itu mewakili Wali Kota Bima, Asisten I Setda Kota Bima Abdul  Gawis menyampaikan pemerintah daerah menyambut baik pelaksanaan sosialisasi dan berharap peserta mengikuti dengan serius  dan sebaik-baiknya.

"Kepada para peserta ikuti sosialisasi ini sebaik-baiknya, agar pemerintahan yang bersih , efektif dan transparan untuk kepentingan bersama," kata Asisten I dalam sambutannya. 

Ditambahkannya  bahwa kemajuan teknologi  semakin berkembang sehingga Pemerintah Daerah harus terus memanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan masyarakat maupun birokrasi  di perkantoran. (***)

 

Bima - DinamikaMbojo, Dalam Rangka pelaporan kinerja Aksi Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting Tahun 2022 di Kabupaten Bima, dilaksanakan Rapat Koordinasi Pemetaan Aksi Analisis Situasi di Kabupaten Bima, Jum’at (10/6/2022) di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Bima.

Rapat yang dipimpin Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, Raani Wahyuni, ST.,MT.,M.Sc diharapkan mampu melakukan pemetaan desa sebagai lotus intervensi penanganan stunting di 18 Kecamatan wilayaah Kabupaten Bima.

“Berdasarkan Data Analisis Situasi (Ansit) diharapkan  mampu dipetakan desa yang akan diintervensi percepatan penanganan stunting, “ urainya.

Diakui, untuk pemenuhan pemetaan aksi #1 beberapa indikator belum terpenuhi dan adanya perbedaan data.

Disamping itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Tita Mashita, M.Si menyatakan bahwa Tim Konvergensi Stunting Kab. Bima siap melakukan monitoring penanganan stunting.

“Tim konvergensi stunting sudah sangat siap untuk melakukan monitoring ke desa. Tentunya, kolaborasi dengan berbagai stakeholder, “ tegas Tita Masita.

Namun demikian, terkait penanganan stunting, konvergensi tingkat kecamatan, aspek kelengkapan data masih perlu ditingkatkan. 

“Penanganan stunting bersifat multi sektor dan multi dimensi, karena itu, sinergi, kolaborasi serta komitmen bersama dari setiap elemen dirasa penting, disamping usaha berkesinambungan, " terang Tita Mashita.

Rosihan, dari DP3AP2KB Kab. Bima dalam rapat menyampaikan bahwa telah dilakukan berbagai upaya dalam percepatan penanganan stunting.

Diuraikannya, selain telah dilakukan audit kasus stunting, juga telah dibentuk tenaga pendamping keluarga sebanyak 1.888 orang yang tersebar pada 18 Kecamatan yang terbagi dalam 396 Tim. “Tim yang dibentuk terdiri dari unsur Kader KB Desa, Bidan Desa dan unsur PKK Desa, “ jelas Rosihan.

Ditambahkannya, tugas tim diantaranya memberikan penyuluhan, memastikan kesehatan dasar keluarga sasaran hingga memastikan bantuan sosial sesuai kebutuhan rumah tangga atau keluarga sasaran.

Diketahui bahwa telah ditetapkan sebanyak 20 desa sebagai lotus percepatan penanganan stunting dan akan diintervensi langsung sebagai upaya percepatan penanganan stunting di Kabupaten Bima. (***)

Bima - DinamikaMbojo, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Bima akan berlangsung pada Rabu, 6 Juli 2022 mendatang. Terdapat 57 desa pada 18 kecamatan se-Kabupaten Bima, yang akan melaksanakan pungut hitung suara pada pesta demokrasi tingkat desa tersebut.

Menjelang pelaksanaan pungut hitung suara, Panitia Pilkades se-Kabupaten Bima melaksanakan Deklarasi Pilkades Damai, Netral dan Lancar bersama Forkopimda Kabupaten Bima, Kapolsek Polres Bima Kota dan Kabupaten, jajaran Danramil Kodim 1608/Bima, para Kepala OPD lingkup Kabupaten Bima, Camat dan Ketua BPD. Deklarasi dilaksanakan di Aula DPMDes Kabupaten Bima, Kamis 9 Juni 2022.

Pada kegiatan tersebut, Ketua Panitia Pilkades dan BPD secara bersama-sama mengikrarkan tiga poin. Pertama, akan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pilkades secara damai, netral, lancar dan profesional, serta tidak memihak dan ataupun mendukung kepada salah satu calon kepala desa.

Kedua, akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai panitia Pilkades dan BPD dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan lain yang ada hubungannya dengan Pilkades.

Ketiga, akan menegakkan demokrasi dan keadilan dalam pelaksanaan Pilkades serta mengutamakan kepentingan negara, daerah dan desa dari pada kepentingan pribadi atau golongan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) Kabupaten Bima, H. Putarman, S.E dalam sambutannya menyampaikan, tujuan Deklarasi Damai ini agar penyelenggaraan Pilkades Serentak tahun 2022 di Kabupaten Bima dapat berjalan lancar, aman, damai, kondusif dan demokratis. 

Diharapkan, para calon kepala desa (Cakades) sepatutnya menebarkan kedamaian saat berinteraksi langsung dengan masyarakat. "Jangan sampai proses Pilkades justru menjadi alat memecah belah masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial," katanya.

Menurut mantan Asisten 1 Setda Kabupaten Bima itu, Pilkades kali ini merupakan momen penting bagi warga untuk menentukan Kades 5 tahun berikutnya.Tentukan pilihan dengan baik dan benar, sehingga  melahirkan pemimpin atau Kades yang berkualitas.

Ia mengingatkan Panitia Pilkades agar tetap menjaga netralitas berdasarkan peraturan Undang-undang. "Dalam aturan tidak ada istilah kedekatan atau hubungan darah antara panitia dengan Cakades. Karena itu jaga netralitas, agar Pilkades berjalan aman, damai dan lancar," tegasnya.

Kapolres Bima Kota diwakili Kabag OPS, Kompol Nusran Nugrahan mengajak semua pihak untuk bersama-sama menyukseskan Pilkades serentak 22 Juli mendatang.
"Mari kita menyatukan persepsi dan pendapat, agar Pilkades serentak 57 desa berjalan damai, netral dan lancar," ajaknya. 

Nusran menuturkan, netralitas sangat penting terutama untuk panitia. Sebab, selain perintah peraturan perundang-undangan, netralitas menjadi kunci Pilkades damai dan lancar. "Buat para Cakades diharapkan memberikan pencerahan buat warga dan  pendukung," harapnya.

Sementara, Kapolres Bima melalui Kabag OPS, Kompol Herman menyampaikan pesan kepada panitia, Cakades dan warga sebagai pemilih. Katanya, saling mengisi dan mengingatkan satu sama lain sangat penting, karena setiap manusia tidak luput dari kekeliruan dan kesalahan bahkan pelanggaran.

Ia mengimbau Panitia Pilkades agar melaksanakan tugas da tanggung jawab dengan benar. Sehingga Pilkades dapat berjalan aman sesuai yang diharapkan. "Jalankan tugas dengan baik dan benar, tentunya dengan tetap berpedoman pada aturan yang telah ditentukan," ingatnya.

Hal senada disampaikan Dandim 1608/Bima melalui Kapten Infanteri Ibrahim. Panitian Pilkades diharapkan netral, tidak memihak karena kedekatan atau punya hubungan dengan salah satu kandidat. "Berikan rasa nyaman kepada pemilih, jangan sekali-kali intervensi hak pemilih. Jadikan Pilkades serentak ini sebagai contoh untuk Pilkades selanjutnya," tutup Ibrahim. (***)

Dompu - DinamikaMbojo, Badan Pusat Statistik (BPS) memulai kegiatan sensus penduduk (SP2020) lanjutan yang akan berlangsung dari Bulan Mei hingga Bulan Juni 2022 dan dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Indonesia.

Untuk keperluan pendataan dimaksud BPS Kabupaten Dompu akan menyasar sejumlah penduduk di delapan wilayah kecamatan sebagai sasaran pendataan atau sampel pendataan.

Sensus dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dan akurat untuk bahan perencanaan pembangunan dalam banyak bidang. Hasil dari pendataan ini akan sangat menentukan terkait dengan perencanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan oleh pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dompu, Isa, SE., MM dalam Sosialisasi Sensus Penduduk 2020 Lanjutan yang digelar di Ruang Rapat Bupati Dompu, Rabu (08/06/22) dihadiri Wakil Bupati Dompu, Asisten Pembangunan dan Perekonomian, Pimpinan OPD, Sekertaris dan Kepala Bidang masing-masing OPD, Camat dan stakeholder lainnya.

Kata Isa ada misi besar yang dihajatkan dengan kegiatan sensus dimaksud yaitu Benchmark Indikator Kependudukan Indonesia, Potret Demografi Indonesia setelah melewati gelombang ke-2 Pandemi Covid-19, Evaluasi capaian pembangunan di bidang kependudukan pada SDGs dan RPJMN serta dasar penentuan kebijakan pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045.
“Keempat indikator inilah yang akan menjadi hajatan besar dari kegiatan sensus 2020 lanjutan yang dilakukan BPS”, sebutnya.

Berikutnya Isa menjelaskan SP2020 lanjutan menyediakan parameter demografi serta karakteristik penduduk lainnya untuk menghasilkan indikator SDGS dan RPJMN di bidang kependudukan.

“SP2020 yang dilakukan ini menyediakan parameter demografi serta karakteristik penduduk lainnya untuk indikator SDGS dan RPJM di bidang kependudukan”, ungkapnya.

Lanjutnya di Kabupaten Dompu SP2020 lanjutan akan menyasar sejumlah 6144 rumah tangga sebagai sampel di delapan kecamatan dengan melibatkan sebanyak 112 petugas sensus. “Dalam kegiatan SP2020 lanjutan ini BPS akan menyasar sebanyak 6144 rumah tangga sebagai sampel yang ada di delapan kecamatan”, terangnya.

Selanjutnya mengingat pentingnya pelaksanaan SP2020 lanjutan yang dilakukan BPS tersebut, Isa mengharapkan dukungan dari Pemda Dompu dan seluruh stakeholder yang ada untuk memberikan dukungan guna kelancaran serta kesuksesan pelaksanaan sensus dimaksud.

Untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan SP2020 lanjutan kami sangat mengharapkan adanya dukungan dari semua pihak Pemda Dompu bersama jajarannya serta stakeholder yang ada”, tuturnya.

Disela Waktu Wakil Bupati Dompu, H. Syahrul Parsan, ST.MT dalam arahannya di acara sosialisasi yang berlangsung mengatakan pelaksanaan sensus lanjutan oleh BPS sangat penting artinya untuk penyediaan data yang akurat dan valid untuk perencanaan program dan kegiatan pembangunan kedepannya.

“Pendataan ini memiliki nilai yang strategis dalam penyediaan data yang valid dan akurat untuk berbagai keperluan perencanaan pembangunan di Kabupaten Dompu pada khususnya dan juga data yang dihasilkan akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan”, ucapnya.

Sambungnya Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu mendukung dan bersinergi untuk kesuksesan pelaksanaan SP2020 yang pelaksanaan dimulai Bulan Mei hingga Bulan Juni ini.

Ditambahkannya penyediaan data yang valid dan akurat oleh BPS menjadi bagian dari gambaran kemajuan suatu daerah oleh karena itu pelaksanaan kegiatan dimaksud harus mendapatkan dukungan dari semua pihak untuk kelancaran pelaksanaanya.

Guna mendukung pelaksanaan SP2020 Lanjutan dapat berjalan lancar dan sukses dalam momen ini juga menghimbau semua Pimpinan OPD, Camat dan Instansi terkait lainnya untuk mendukung dan membantu kelancaran pelaksanaan pendataan oleh BPS dengan memberikan data atau informasi yang diperlukan.

“Untuk kelancaran pelaksanaan SP2020 lanjutan saya menghimbau kepada seluruh Pimpinan OPD, Camat dan Instansi terkait lainnya untuk ikut membantu kesuksesan kegiatan dimaksud”, pinta Wabup menyampaikan himbauannya. (DM.Prokopim)


Dompu - DinamikaMbojo, Perlahan tapi pasti, satu persatu 8 Kecamatan di Kabupaten Dompu melakukan Deklarasi 5 Pilar STBM. kali ini giliran Kecamatan Dompu mendeklarasikan hal tersebut diikuti dengan pencanangan Dompu “Berjasa”,  Jum’at Bersih, Sabtu Hijau dan Minggu sehat. Kamis (09/06/22) di halaman Kantor Camat Dompu.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Dompu, Ketua DPRD, Unsur Forkopimda, Pimpinan OPD, Ketua GOW, DWP, Kepala Puskesmas, Camat, Kades atau Lurah Se Kecamatan Dompu dan praktisi kesehatan.

Wakil Bupati Dompu H. Syahrul Parsan, ST. MT mengawali sambutannya mengatakan, mewujudkan 5 pilar STBM bukan hanya dideklarasikan akan tetapi harus di implementasikan dengan tulus dan ikhlas. “Hal ini penting dilakukan karena apa sudah diniatkan bukan hanya dalam bentuk wacana tapi harus dibuktikan” katanya.

Berbicara masalah kesehatan masyarakat, kaitannya dengan deklarasi STBM, Dinas Kesehatan merupakan Sektor utama dan Sub sektor pendukung lainnya  ada Dinas LH kaitannya dengan sampah, Perkim  dengan jamban sehat keluarga dan PUPR dengan drainase yang tertutup untuk penanganan limbah cair umah tangga.

Lintas OPD ini harus berkerjasama dan sama-sama bekerja berkolaborasi, bersinergi agar penuntasan masalah STBM untuk menciptakan keluarga yang sehat dan lingkungan yang bersih bisa terwujud” paparnya.

Kesempatan yang sama Camat Dompu Syahbudin, S.IP, M.Ak, melaporkan deklarasi 5 pilar STBM hari ini sebagai bentuk komitmen kuat kami bersama lurah dan Kades Se Kecamatan Dompu. “Besar harapan setelah deklarasi ini, diharapkan kepada masyarakat di wilayah yang kami pemimpin bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)” harapnya.

Selanjutnya Abi sapaan akrab Camat Dompu mengatakan Deklarasi 5 pilar STBM ini diikuti dengan pencanangan Dompu Berjasa.

Hal ini dibuktikan oleh Kepala Desa menyisipkan 20 persen dari Anggaran Dana Desa (ADD) untuk penghijauan dalam  bentuk pengadaan bibit dan ketahanan pangan desa perbaiki gizi pangan keluarga.

Melanjutkan, pada tahun 2022 dari anggaran yang dikumpul dibelikan 3400 bibit untuk ditanam disejumlah titik di Kabupaten Dompu. Dengan rincian bibit pengadaan, Desa Sori Sakolo 450, Mangge Na’e 750, Katua 1500, O’o 175, Karaba Bura 550 Pohon dan terakhir Desa Dore Bara 250 Pohon.

“ Saya ucapkan terima kasih kepada sejumlah Kepala Desa yang bekerja keras sekuat tenaga mendukung program Pemerintah Kabupaten Dompu, berupa sinkronisasi program dalam wilayah kerja masing-masing”. Pungkasnya. (DM.Prokopim)


Bima - DinamikaMbojo, Rangkaian pembinaan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada enam perangkat daerah Kamis (9/6) oleh Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri SE dan Wakil Bupati Drs H Dahlan M.Noer dimulai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jalan Soekarno-Hatta Raba Bupati Bima yang didampingi Inspektur Kabupaten Bima H. Abdul Wahab Usman SH M.Si dan Kepala BKD dan Diklat selanjutnya, melanjutkan kegiatan pembinaan ASN pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Bakesbangpol, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas PUPR Kabupaten Bima.

Bupati Dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kehadiran dirinya dan Wakil Bupati pada sejumlah OPD yang berkantor di wilayah kota Bima ditujukan untuk memberikan semangat agar ASN tetap fokus bekerja meskipun ditengah keterbatasan yang ada dan rencana penyerahan Barang Milik Daerah (BMD kepada Pemerintah kota Bima. 

Berkaitan dengan rencana penyelesaian aset kedua belah pihak, Pimpinan OPD perlu memetakan dan melakukan pendataan jenis aset untuk mengetahui luas lahan, volume bangunan, batasan dan memperhitungkan nilai aset di beberapa kecamatan, agar dapat melakukan secara bertahap pembuatan sertipikat lahan. Ini penting untuk bisa memastikan tidak hanya jumlah tetapi nilai dan harga aset tersebut". Ungkap Bupati. 

Dihadapan Kadis Amrin Munawar SE dan ASN Dinas Perindag Kabupaten, Bupati kembali mengingatkan pentingnya OPD bekerja sebagai sebuah tim yang solid. "Seluruh unsur pimpinan diminta tidak bekerja sendiri-sendiri dan karena semua bidang yang ada miliki hubungan kerja. Dengan bekerja sebagai tim, maka prestasi adalah kebanggaan bersama dan setiap permasalahan wajib diselesaikan secara bersama". Imbuh Bupati.

Wakil Bupati Drs. H. Dahlan M.Noer  yang juga memberikan arahan kepada para pejabat dan ASN Dinas Perindag mengungkapkan bahwa aspek disiplin harus tetap ditegakkan dan dilaksanakan karena sudah menjadi sumpah dan komitmen disamping perlu dipahami bahwa pelayanan lebih penting dari segalanya.  

Disamping itu, ASN harus taat kepada kebijakan pimpinan, jika berkinerja dan dengan baik maka peluang promosi ke jenjang lebih tinggi akan terbuka". Tandas Wabup. (***)


Bima - DinamikaMbojo, Penyerahan Barang Milik Daerah (BMD) pemerintah Kabupaten Bima kepada Pemerintah kota Bima dilaksanakan sesuai amanat Undang-undang nomor 13 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima dan proses tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun 2003

Mengacu pada ketentuan pasal 17 UU tersebut, ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan UU ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah dan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Secara normatif, dalam pasal 1 angka 43 Permendagri nomor 19 tahun 2016 tersebut menyebutkan bahwa "hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian", dimana  kriteria dan mekanisme pelaksanaannya mengacu pada pasal 329 dan Pasal 331 Permendagri tersebut.

Sejalan dengan kesepahaman yang ditandatangani Bupati Bima menindaklanjuti kesepakatan tersebut dengan melakukan pembentukan Tim Inventarisasi dan pendataan barang milik daerah dan melakukan pemetaan terhadap aset yang berada di wilayah Kota Bima.

Langkah lain yang dilakukan adalah melakukan verifikasi dan validasi jenis aset sesuai dengan neraca Pemkab Bima, melakukan klasifikasi aset yang akan diserahkan dan penelusuran kembali sejumlah aset baik bangunan kantor, tanah bangunan lainnya maupun tanah usaha tanah kosong serta rumah dinas yang ada.

Tahapan selanjutnya adalah melakukan rekonsiliasi data BMD Kabupaten Bima yang berada di wilayah kota Bima dengan pihak Pemerintah Kota Bima. Mengingat tahapan dalam mekanisme penyerahan barang milik daerah perlu dilakukan inventarisasi bersama baik administrasi maupun fisik aset secara menyeluruh sesuai ketentuan perundangan yang ada. Pada prinsipnya tetap mengacu pada hasil kesepakatan antara kedua belah pihak yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi NTB.

Bupati juga sudah melakukan pertemuan dengan unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Bima Rabu (8/6) jam 10.00 Wita untuk untuk menjelaskan kebijakan yang ditempuh dalam penyelesaian BMD. 

Pandangan unsur pimpinan DPRD selaras dengan Pemerintah daerah yang  menyepakati  penyelesaian BMD tersebut diatur  melalui satu mekanisme. 

Usai tatap muka dengan unsur Pimpinan DPRD, Bupati juga melakukan silaturahmi dengan Walikota Bima H Muhammad Lutfi, SE di Ruang kerja Bupati Bima untuk melakukan pembahasan awal penyelesaian BMD kedua pemerintah daerah. (***)


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar Kick off Bimbingan Teknis Pembentukan Desa Antikorupsi 2022 dengan tema “Berawal dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi”. 

Kegiatan ini menjadi pembukaan rangkaian kegiatan pembentukan desa antikorupsi 2022 yang akan diselenggarakan di Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Selasa (7/6).

Adapun tujuan Program Desa Antikorupsi ialah menyebarluaskan tentang pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa, memperbaiki tata laksana pemerintahan desa yang berintegritas, dan memberikan pemahaman serta peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.

Tahun ini, Desa Pakatto yang berada di wilayah Gowa, Sulawesi Selatan menjadi salah satu dari 10 calon percontohan desa antikorupsi yang ditetapkan oleh KPK. Sembilan desa lainnya ialah: Desa Kamang Hilla, Kab. Agam – Sumatera Barat; Desa Hanura, Kab. Pesawaran - Lampung; Desa Mungguk, Kab. Sekadau - Kalimantan Barat; Desa Cibiru Wetan, Kab. Bandung - Jawa Barat; Desa Banyubiru, Kab. Semarang - Jawa Tengah; Desa Sukojati, Kab. Banyuwangi - Jawa Timur; Desa Kutuh, Kab. Badung - Bali; Desa Kumbang, Kab. Lombok Timur - NTB; dan Desa Batusoko Barat, Kab. Ende - NTT.

Pemilihan 10 desa tersebut telah dimulai sejak awal Februari dengan empat tahapan. Pertama, tahap observasi. Tim KPK melakukan observasi terhadap 23 desa di 10 provinsi yang menjadi target untuk menilai kesiapannya menjadi percontohan desa antikorupsi. Kemudian didapatkan 10 desa terpilih di 10 provinsi. 

Tahapan kedua, adalah pelaksanaan kick off yang dimulai hari ini dan dilanjutkan dengan bimbingan teknis mulai 8 - 21 Juni 2022 kepada seluruh elemen masyarakat dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait upaya dan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pemenuhan komponen dan indikator desa antikorupsi.

Tahapan ketiga, dilakukan penilaian oleh KPK, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, konsultan dan beberapa pemerhati. Dan tahapan keempat, peresmian Desa Antikorupsi terpilih yang dilakukan pada November 2022 mendatang.

Kegiatan kick off akan digelar pada:
*Hari: Selasa, 7 Juni 2022*
*Lokasi: Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan*
*Waktu: 09:00 WITA*
*Live Youtube KPK RI*

Akan hadir dalam kick off tersebut Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri Desa PDDT A. Halim Iskandar, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman bersama sembilan Gubernur lainnya, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan, Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri Yusharto Huntoyungo, serta Bupati Gowa Adnan Purichta.

KPK berharap dengan kick off desa antikorupsi ini akan menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya untuk menjadikan desanya menjadi desa yang bersih dari praktik korupsi. Harapannya, budaya antikorupsi lahir dari level masyarakat desa dan terus menyebar hingga ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Kami mengundang teman-teman media untuk meliput kegiatan tersebut, baik langsung di lokasi maupun secara virtual melalui live streaming Youtube KPK RI. Demikian press rillis, Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding. (***)


Bima - DinamikaMbojo, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE bersama Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer, melakukan pembinaan pegawai serta silaturahmi dengan keluarga besar Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bima, Senin (6/6/2022).

Bupati Bima dalam arahannya menyampaikan bahwa tugas pelayanan publik harus menjadi prioritas. "Laksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya, tugas pelayanan publik harus menjadi prioritas bagi seluruh pegawai lingkup Dinas Kominfo dan Statistik Kab. Bima, " ujarnya.

Lanjutnya, persoalan sinyal terutama area "blank spot" untuk segera dituntaskan. Diakui, persoalan sinyal merupakan salah satu janji politik Bupati Bima - Wakil Bupati Bima.

"Saya berharap persoalan sinyal untuk segera dituntaskan, karena salah satu janji politik kami bersama Wakil Bupati adalah termasuk penuntasan area blank spot termasuk wilayah sinyal lemah, " tegas Umi Dinda sapaan akrab Bupati Bima.

Umi Dinda juga mengingatkan beberapa program dan kegiatan prioritas lainnya untuk segera dilaksanakan diantaranya, Tandatangan Elektronik dan Sistem Informasi Bima Satu Data (SIBISA).

"Progress (tahapan) tandatangan elektronik yang sudah berjalan dengan baik untuk segera dituntaskan tahapannya, begitupun SIBISA, " harapnya.

Menutup arahannya, Umi Dinda menekankan pentingnya kerjasama, sinergi serta kolaborasi.

Bupati Bima - Wakil Bupati Bima saat melaksanakan pembinaan didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik HAK, M.Si, Staf Ahli, para Asisten Setda Kab. Bima serta Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Bima. (***)


Bima - DinamikaMbojo, Peringatan Hari Perempuan Internasional (International Woman Day) tanggal 8 Maret sebagai sebuah momentum peringatan untuk perjuangan wanita dalam memperjuangkan keseteraan dan hak-hak perempuan tahun ini diisi dengan beragam kegiatan salah satunya adalah Webinar Nasional yang  digagas oleh program INOVASI NTB, Pemerintah Provinsi NTB dan Universitas Hamzanwadi (UNHAM) menampilkan keynote speaker Wakil Gubernur NTB Dr.Ir.Hj Sitti Rohmi Djalilah M.Pd dengan tiga orang pembicara.

Sebanyak 800 peserta yang terdiri dari berbagai daerah di NTB terdiri dari mahasiswa, pendidik, dan umum mengikuti secara virtual pemaparan tiga orang narasumber yaitu Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dengan materi “Kontribusi Kepemimpinan Perempuan Pada Ranah Publik, Ketua II Pimpinan Pusat NWDI Hj, Baiq Rohmayani, M.Pd dengan judul materi “Kontribusi Kepemimpinan Muslimat NWDI Dalam Pemberdayaan Perempuan” dan Manager of Management, Evaluation, Research & Learning (MERL)  INOVASI Rasita Purba Ph.D dengan materi “Hasil Kajian Kepemimpinan Perempuan di Sekolah”  yang dipandu Moderator Dr. Marzoan

Wakil Gubernur NTB  Dr. Ir. Hj Sitti Rohmi Djalilah M.Pd  sebagai Keynote Speaker menjelaskan bahwa perempuan tidak perlu bersaing dengan laki-laki karena setiap perempuan diberikan keistimewaan masing-masing. Hj. Rohmi juga memaparkan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam berkontribusi  lebih besar dalam membangun negara. Juga pada saaat yang sama harus menjadi pionir dalam pembangunan bangsa pada berbagai sektor.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE yang menjadi Narasumber I memaparkan peran perempuan dalam ranah publik mengungkapkan, "pejabat perempuan di Kabupaten Bima mampu menempati posisi strategis bukan hanya karena dia perempuan tetapi karena memiliki kemampuan bekerjasama dalam tim.  

Untuk berkiprah secara nyata, tidak cukup dengan gelar yang tinggi, tetapi diperlukan kompetensi agar mampu berkinerja dengan baik dan kehadiran perempuan dalam ranah publik bukan untuk bersaing dengan laki-laki".  Tegas Bupati 

Bupati perempuan pertama di NTB ini menjelaskan, dibawah kepemimpinannya visi membangun kabupaten Bima yang  Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal (RAMAH) secara berkelanjutan  telah dijabarkan dalam misi  Membangun sumber daya manusia (SDM) yang maju, mandiri, berdaya saing dan inovatif dengan pengarusutamaan gender yang menitik beratkan pada pemberdayaan perempuan dan pengarus utamaan gender.

"Program daerah di bidang pelayanan publik, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memfokuskan pada Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Aspek lainnya terang Bupati yaitu  Peningkatan kapasitas BPD perempuan melalui Sekolah Anggaran Desa (SEKAR Desa) dan  Pemberdayaan perempuan melalui Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan (La-RIMPU)".

Progam lainnya yang dijabarkan adalah "Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Perencanaan pembangunan inklusif melalui Musrenbang khusus kelompok perempuan, anak, berkebutuhan khusus dan Lansia, Memberikan Kesempatan Kepada Perempuan untuk menduduki jabatan struktural dan Jabatan Fungsional Strategis serta memberikan dukungan kepada organisasi perempuan baik PKK, GOW, IPEMI dan organisasi lainnya". Jelas Bupati. 

Diakhir paparan, Bupati mengucapkan selamat hari perempuan internasional kepada seluruh perempuan indonesia, "Mari Bergandengan Tangan Untuk Indonesia Lebih Maju". Tutupnya. (***)
  

Kota Bima - DinamikaMbojo, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Drs. Abdul Gawis menghadiri Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke -103 yang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia melalui Video Conference (Vicon), Selasa 1 Maret 2022.

Ditengah pandemi, HUT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Ke-103 Tahun 2022 diperingati dengan menggelar apel secara virtual di ikuti oleh Pemerintah Kota Bima dengan menerapkan protokol kesehatan di Aula Pemerintah Kota Bima.

Dalam arahannya, Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA saat menjadi Inspektur Upacara HUT Ke-103 Damkar menyampaikan apresiasi kepada seluruh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang telah menunjukkan dedikasinya dan profesionalismenya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

"Ijinkan kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemadam yang telah melaksanakan tugas dan tangung jawab terutama telah berpartisipasi dalam penanganan Covid-19," terangnya.

Pemadam kebakaran harus memiliki kompetensi dan kemampuan dalam memberikan layanan kedaruratan kepada seluruh warga masyarakat.

"Diharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan di pusat dan di daerah untuk menjadikan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjadi perangkat daerah yang profesional, berkemampuan, dan mandiri,” tutupnya.

Apel ini juga diikuti oleh Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan beserta Kabid dan jajaran Dinas Damkar Kota Bima. (***).