Miris! Belanja Modal Pemkot Bima Baru 10 Persen di Tengah Tahun 2025

(Foto : Ilustrasi)

Kota Bima – Sejumlah anggota DPRD Kota Bima menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, menyusul rendahnya realisasi belanja APBD Tahun 2025 yang hanya mencapai sekitar 10 persen hingga Juli.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bima, Selasa 22 Juli 2025, saat penyampaian laporan realisasi semester pertama APBD serta prognosis enam bulan berikutnya oleh Asisten II, M. Saleh, yang mewakili Wali Kota Bima.

Dalam laporan tersebut terungkap, belanja modal dari Januari hingga Juli 2025 baru mencapai Rp 32 miliar dari total pagu sekitar Rp 300 miliar.

Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan—akrab disapa Dae Pawan—mengaku kaget dan prihatin atas laporan yang disampaikan. Menurutnya, angka tersebut sangat jauh dari ekspektasi realisasi semester pertama yang seharusnya mendekati 50 persen.

“Saya cukup prihatin dan miris melihat realisasi belanja APBD ini. Hanya 10 persen setelah tujuh bulan berjalan, ini sungguh ironis,” ungkap Dae Pawan.

Ia pun meminta agar Pemkot segera menyerahkan rincian lengkap laporan realisasi semester pertama agar bisa dibahas lebih dalam oleh seluruh komisi di DPRD.

Agar kita semua tahu, apa saja yang sudah dilakukan Pemkot Bima selama 7 bulan terakhir dengan anggaran yang baru terserap 10 persen,”* tegasnya.

Tidak hanya soal realisasi belanja, Dae Pawan juga menyesalkan ketidakhadiran para pejabat penting Pemkot Bima dalam rapat tersebut. 

Menurutnya, rapat paripurna yang membahas anggaran adalah agenda penting yang tidak seharusnya diwakilkan hanya oleh Asisten II.

Senada dengan itu, Anggota DPRD dari Fraksi PKS, Amir Syarifuddin, turut menyuarakan keprihatinan. Ia menilai angka realisasi belanja semester pertama tersebut sangat minim dan patut dipertanyakan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, dalam arahannya menekankan pentingnya membahas persoalan serapan anggaran karena berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.

“Kalau serapan rendah, roda ekonomi tidak berputar. Bagaimana kita bisa menekan inflasi jika anggaran tidak jalan. ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Syamsurih meminta seluruh komisi DPRD untuk segera menggelar rapat kerja membahas laporan realisasi semester pertama agar ditemukan solusi konkret terhadap lambatnya penyerapan anggaran. (Red)