Ribuan Aliansi Madrasah Menggugat Gelar Aksi di DPRD, Kemenag Bima dan Pemkab Bima Desak Regulasi PPPK untuk Guru Swasta

Bima – Dinamikambojo.Net Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Madrasah Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bima. Mereka menuntut adanya kejelasan regulasi terkait rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru madrasah dan sekolah umum swasta di seluruh Indonesia.

Dalam orasinya, massa aksi mendesak DPRD Kabupaten Bima untuk segera merekomendasikan kepada DPR RI, khususnya melalui komisi terkait, agar menetapkan regulasi yang adil dan inklusif untuk perekrutan PPPK bagi guru di lembaga pendidikan swasta.

“Kami menuntut agar guru-guru madrasah swasta dan sekolah umum swasta tidak terus-menerus dianaktirikan. Harus ada regulasi yang memungkinkan mereka ikut dalam seleksi PPPK, seperti guru di sekolah negeri,” teriak salah satu orator dalam aksi tersebut.

Selain itu, massa juga meminta agar pengangkatan langsung dilakukan bagi guru yang telah memiliki sertifikasi dan status inpassing, yang selama ini mengabdi di madrasah swasta namun belum mendapat kepastian status kepegawaiannya.

Aksi ini juga menyoroti ketimpangan perlakuan antara guru swasta dan negeri. Oleh karena itu, para demonstran mendesak Bupati Bima agar mengakomodir nasib guru-guru di sekolah swasta, agar memperoleh perlakuan dan kesempatan yang setara dengan guru di sekolah negeri.

Tak hanya itu, massa juga menyampaikan desakan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang membuka akses bagi guru honorer madrasah dan sekolah swasta untuk mengikuti tes PPPK.

Tuntutan lainnya ditujukan kepada Menteri Agama RI, agar seluruh formasi PPPK guru sebanyak 191.296 formasi, dapat diperuntukkan juga bagi guru-guru madrasah swasta yang telah lama mengabdi namun belum tersentuh oleh kebijakan pemerintah.

Terakhir, mereka juga meminta Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bima untuk segera memperjelas status guru honorer di madrasah swasta yang hingga kini belum mendapatkan sertifikasi maupun inpassing, agar keadilan dan pengakuan terhadap pengabdian mereka bisa segera terwujud.

Aksi berjalan damai dan tertib, dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Massa berjanji akan terus menggelar aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak mendapat tanggapan serius dari para pemangku kebijakan. (Red)