Articles by "Penjabat"
Tampilkan postingan dengan label Penjabat. Tampilkan semua postingan




Kota Bima - Dinamikambojo.Net, 10 bulan menjabat Pj Wali Kota Bima, HM Rum mampu membuktikan kerja nyatanya dengan menuntaskan masalah kebutuhan air bersih diseluruh wilayah Kota Bima, termasuk di tahun 2024 menambah 15 titik bor air baru.

15 titik bor air bersih yang sedang dan telah dikerjakan diantaranya, di Kelurahan Sambinae, Dara, Manggemaci, Melayu, Paruga, Pane, Monggonao, Oi Foo dua titik, Kelurahan Penanae tiga titik dan lainnya.

Pengoboran ini bertujuan untuk menyelesaikan persoalan air bersih yang sudah belasan tahun menyengesarakan masyarakat. Hasil dari kerja HM Rum pun terbukti dan sudah dirasakan masyarakat.

HM Rum mengatakan, air bersih adalah kebutuhan dasar sangat penting bagi masyarakat, saat dilantik menjadi PJ Wali Kota Bima di akhir tahun 2023 lalu, dirinya selaku pemimpi langsung menindaklanjutinya.

”alhamdulillah beberapa diantaranya telah diselesaikan dan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” ungkap Aji Rum sapaan akrabnya pada awak media.

Kemudian di APBD tahun 2024 dialokasi anggaran lanjutan untuk pengeboran air bersih, ada 15 titik pengeboran dan ada sudah selesai dan ada pula masih dalam proses pengerjaan. tentunya ini sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat membutuhkan. 

Karena ini berkaitan hajat hidup masyarakat banyak, dirinya saat menjabat PJ langsung memerintahkan untuk mengalokasikan anggaran untuk penuntasan kebutuhan air masyarakat, termasuk berhasil mendapatkan anggaran tambahan dari Pemerintah Pusat.

Alokasi anggaran dari APBD Kota ditambah bantuan dari APBN, dilakukan peremejaan sejumlah infrastruktur yang ada termasuk pembangunan jaringan tambahan.

Buktinya, kini beberapa wilayah pemukiman yang sebelumnya selalu alami kekurangan ari sudah dapat teratasi.

Untuk itu, kalaupun masyarakat Kota Bima memilihnya di pilakda Kota Bima Tahun 2024 ini, maka mulai tahun 2025 kedepannya sudah tidak ada lagi masyarakat Kota Bima mengeluhkan masalah air bersih.

“ Saya pastikan semuanya akan tuntas dan masyarakat tidak perlu lagi beli air, ini juga bagian ikhtiar saya melanjutkan program sudah dicancangkan mantan Wali Kota Bima, HM Lutif,” jelasnaya.

Aji Rum saat ini juga maju sebagai salah satu Paslon Wali Kota Bima mengaku terpanggil untuk ikut di pilkada Kota Bima Tahun 2024, ini sepenuhnya untuk pengabdian untuk tanah kelahiran.

Walaupun harus meminggalkan jabatan mentereng sebagai Pj Wali Kota dan Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, dirinya sudah menyerahkan sepenuhnya untuk pengabdian bagi masyarakat Kota Bima.

Selain masalah air bersih, Aji Rum mengaku juga di saat dirinya menjabat Pj Wali Kota Bima sudah membangun komunikasi dan lobi-lobi dengan Kementerian Kesehatan untuk membangun Rumah Sakit yang represtatif di Kota Bima.

Itupun sudah disetujui dan perdana dimulai dengan membangun gedung transfusi darah di belakang Kantor Dinas Kelautan dan di Tahun 2025 akan kembali dilanjutkan. (***)


Kota Bima - Penjabat (Pj) Wali Kota Bima, Drs. H. Mukhtar, M.H menghadiri acara Pelantikan dan Pengambilan sumpah Penjabat Sekda Kota Bima, bertempat di Aula Kantor Wali Kota, pada Kamis, (22/8/2024).

Pelantikan dan Pengambilan sumpah Penjabat Sekda Kota Bima ini berdasarkan persetujuan SK Pj. Gubernur NTB, nomor : 800.1.3.3/2467/BKD/2024 tentang Persetujuan Pengangakatan Penjabat Sekda Kota Bima atas usulan Penjabat Wali Kota Bima.

Pelantikan Penjabat Sekda Kota Bima, Drs. Supratman, M.AP oleh Pj. Wali Kota Bima tertuang dalam surat Keputusan Wali Kota Bima, nomor : 800.1.3.3/4347/BKPSDM/VIII/2024 tentang Pengangkatan Penjabat Sekda Kota Bima.

Pj. Wali Kota Bima, Mukhtar, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Plh. Sekda Kota Bima, Drs. Adisan yang telah banyak membantu dan bekerjasama pasca pelantikan beberapa waktu lalu.

"Selamat kepada Pj. Sekda, Supratman yang hari ini di lantik. Inilah yang namanya takdir, semua orang tidak ada yang tahu. Kuncinya perbaiki habluminannas kita", ujar Pj. Wali Kota.

Pj. Wali Kota Bima mengajak untuk selalu mengedepankan komunikasi yang baik antara sesama.

"Mari sama-sama mendukung kinerja kita masing-masing untuk membangun Kota Bima yang lebih baik". Tutupnya. (DM.Red)


Kota Bima - Dinamikambojo.Net, Setelah silaturahim ke sejumlah tokoh, Pj Wali Kota Bima, Drs H Muhtar Landa, usai sholat Jum’at (16/8/2024) mendatangi kediaman mantan Pj Wali Kota Bima juga Bacalon Wali Kota, HM Rum di Kelurahan Rabadompu Barat.

Kegiatan Road Show dan silaturahim oleh Pj Wali Kota Bima setelah dirinya dilantik pada minggu (11/8/2024) lalu. Karena HM Rum baru kembali dari luar daerah, Pj Wali Kota Bima langsung menemuinya.

Pj Wali Kota Bima H. Mukhtar Landa tiba di kediaman mantan pejabat Wali Kota Bima sekira pukul 14.40 WITA.

Pj Wali Kota Bima didampingi Kabag Prokopim Setda Kota Bima Syahrial Nuryadin disambut hangat oleh M Rum dan keluarga.

Kabag Prokopim Setda Kota Bima Syahrial Nuryadin, menjelaskan, bahwa kehadiran Pj. Wali Kota Bima adalah kunjungan biasa saja, bersilaturrahim. Menurutnya, ini adalah silaturrahim yang kesekiankalinya dengan mantan Kepala Daerah.

“Alhamdulillah pembicaraan seputar menyikapi kondisi daerah agar lebih kondusif, aman dan damai, terutama di suasana politik tahun ini,” terang Kabag Prokopim.

Selain itu juga, Pj Wali Kota  Bima dalam agenda silaturrahimnya  menyerahkan undangan upacara HUT RI, sekaligus diminta kehadiran untuk meramaikan bersama dengan masyarakat Kota Bima. Pertemuan Pj. Wali Kota Bima dan Mantan orang nomor satu di Kota Bima berlangsung hampir 1 jam, diakhiri foto bersama. (DM.Red)


Kalimantan Timur - Dinamikambojo.Net, Usai dilantik dan dikukuhkan sebagai Penjabat Wali Kota Bima, Drs. H. Mukhtar, MH dijadwalkan bertolak ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam rangka memenuhi undangan Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, bertempat di Gedung Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Selasa, 13 Agustus 2024.

Kunjungan Drs. H. Mukhtar, MH ke Ibukota Nusantara ini mengawali tugasnya sebagai Penjabat Wali Kota Bima bersama 552 kepala daerah, terdiri dari Gubernur, Bupati dan Wali Kota se Indonesia, baik penjabat maupun kepala daerah definitif dalam rangka mendengarkan arahan Presiden Jokowi.

Adapun arahan Presiden Jokowi kepada para kepala daerah tersebut meliputi, perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara, pentingnya akselerasi antara pembangunan pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu Serentak 2024, menjaga keamanan dan ketertiban menjelang Pilkada serta pasca Pilkada berlangsung.

Sebelum menerima arahan dari Presiden RI, para kepala daerah seluruh Indonesia diarahkan untuk meninjau proses pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa melalui pembangunan IKN, pemerintah ingin menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun ibu kota negara sesuai keinginan dan desain pemerintah, meskipun memakan waktu yang cukup lama.

Jokowi mengaku bahwa pemerintah telah melakukan groundbreaking pembangunan hotel-hotel swasta di IKN. Ia meyakini bahwa dengan hadirnya hotel-hotel swasta, kendala kekurangan kamar hotel dapat diatasi.

Hal lain yang disampaikan Presiden Jokowi kepada kepala daerah se Indonesia berkaitan dengan peran penting kepala daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 serta menjaga keamanan dan ketertiban di daerah.

Dalam pengarahan tersebut turut mendampingi Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri PUPR sekaligus Ketua OIKN, Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni. (DM.Red)


Mataram - Dinamikambojo.Net,
Drs. H. Mukhtar, MH resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Bima oleh Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hasanuddin, menggantikan Ir. H. Mohammad Rum, MH, yang telah menyelesaikan masa tugasnya sebagai Pj Wali Kota Bima. Pelantikan ini menandai awal masa jabatan Drs. H. Mukhtar, MH sebagai Pj Wali Kota Bima. Bertempat di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Minggu, 11 Agustus 2024.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur NTB Hasanuddin menekankan pentingnya integritas dan dedikasi dalam menjalankan tugas sebagai Pj Wali Kota. Ia juga menegaskan bahwa pengambilan sumpah jabatan ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat Kota Bima.

Pada kesempatan yang sama, Ny. Hj. Salmah H. Mukhtar, S.Pd.I, turut dilantik sebagai Pj Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bima. Ny. Hj. Salmah menggantikan Ny. Hj. Dewi Wahyuni H. Mohammad Rum, yang sebelumnya menjabat sebagai Pj Ketua TP PKK. Pelantikan ini dilakukan oleh Pj Ketua TP PKK Provinsi NTB dan diharapkan dapat terus melanjutkan program-program pemberdayaan keluarga di Kota Bima.

Acara pelantikan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan Pj Ketua Posyandu Kota Bima yang baru, yang diharapkan dapat memperkuat pelayanan kesehatan dasar di tengah masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak.

Drs. H. Mukhtar, MH menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia berkomitmen untuk bekerja keras bersama semua pihak dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kota Bima. Ny. Hj. Salmah H. Mukhtar, S.Pd.I, juga menyatakan siap melanjutkan program-program PKK yang telah berjalan, dengan penekanan pada pemberdayaan perempuan dan keluarga.

Acara pelantikan dan pengukuhan ini diakhiri dengan doa bersama, diikuti dengan pemberian ucapan selamat dari para hadirin. menandai awal baru bagi Kota Bima di bawah kepemimpinan Drs. H. Mukhtar, MH. (DM.Red)


Kota Bima - Dinamikambojo.Net,
Asisten I Setda Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin, M.AP memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka persiapan pelantikan Penjabat Wali Kota Bima yang baru secara virtual, berlangsung di ruang rapat Wali Kota, pada Jum'at, 9 Agustus 2024.

Rapat koordinasi secara virtual ini dihadiri oleh Asisten I Setda Kota Bima, Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, Kepala BPKAD Kota Bima, perwakilan Bappeda Kota Bima, Kepala Kesbangpol Kota Bima, Kepala Bagian Umum Setda Kota Bima, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima dan Kasubag Protokol Prokopim Setda Kota Bima.

Asisten I Setda Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin, M.AP mengatakan, Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Mukhtar Landa, MH ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai Penjabat Wali Kota Bima yang baru menggantikan Pj. Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, MT yang mengundurkan diri untuk mengikuti Pilkada 2024.

"Pelantikannya hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 di Mataram dilantik oleh Pj. Gubernur NTB", ujarnya.

H. Alwi berharap kepada seluruh jajaran Sekretariat Daerah lingkup Pemkot Bima untuk mempersiapkan pelantikan Pj. Wali Kota Bima yang baru dan setelah pelantikan dilakukan, terutama mempersiapkan rumah dinas yang akan ditempati.

"Pj. Wali Kota Bima yang baru akan mengisi roda pemerintahan di Kota Bima selama kurang lebih 5 bulan kedepan", jelasnya. (DM.Red).


Dinamikambojo.Net, Setelah Pj. Walikota Bima, H. Muhammad Rum mengundurkan diri, masyarakat Kota Bima mulai memperbincangkan sosok Pj. Walikota yang akan melanjutkan kepemimpinan Kota Bima hingga dilantiknya Walikota defenitif pasca Pilkada November 2024. 

Tiga nama sudah diajukan
oleh DPRD Kota Bima, H. Muhtar Landa, Sekda Kota Bima, M. Natsir, salah seorang pejabat di
Kabupaten Bima, dan Dr. Muhammad Sumitro, SH, M.AP. yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan, pada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Meskipun usulan DPRD Kota Bima bukan menjadi satu-satunya sumber usulan, namun ketiga nama
tersebut sudah ramai dibicarakan oleh ASN, politisi, dan masyarakat kota Bima umumnya.

Pengamat politik, Prof. Dr. Kadri, M.Si mengatakan bahwa Kota Bima butuh figur Pj. Walikota yang netral dan bersih dari persoalan hukum. “masyarakat dan ASN sudah mulai terkotak-kotak jelang Pilkada November mendatang. 

Oleh karena itu, Penjabat Walikota Bima harus seorang figur yang netral dan mampu mempersatukan agar kota Bima tetap kondusif di tengah ketatnya
kontestasi Pilkada”, demikian tutur Prof. Kadri saat menjawab pertanyaan wartawan Ahad (14/7).

Ketika ditanya syarat lainnya, Guru Besar Komunikasi UIN Mataram ini menyebut pentingnya Pj. Walikota Bima yang berintegritas dan steril dari persoalan hukum agar tidak tidak tersandera dan diganggu oleh siapa dan kelompok manapun saat bekerja.

“Kita tidak ingin penjabat
Walikota Bima disibukkan dengan melayani demo atau memenuhi panggilan APH atas persoalan hokum yang dihadapinya”, sambung Prof. Kadri.

Sebelum menutup telpon selulernya, Ketua Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik UIN
Mataram tersebut menawarkan satu syarat lagi. “syarat ‘gaul’ harus ada dalam diri penjabat Walikota Bima, yakni gaul turun ke masyarakat melihat kondisinya, gaul dengan birokrasi untuk koordinasi, dan gaul dengan pejabat provinsi dan pusat”. 

Perbincangan diperpanjang lagi oleh wartawan untuk menanyakan terkait nama yang memenuhi kriteria tersebut, Prof. Kadri mengakui kalau tidak ada figur calon Penjabat Walikota yang sempurna dengan memenuhi secara penuh dan maksimal tiga kriteria tersebut. 

Tapi paling tidak ada yang mendekati dilihat dari rekam jejak dan pengalamannya. “Bila harus
menyebut nama, dari nama calon yang beredar, saya menilai Dr. Sumitro berpotensi memenuhi
syarat yang disebut tadi. Beliau pejabat pusat yang tidak memiliki beban persoalan dan relasional masa lalu dengan pemerintahan Kota Bima sehingga beliau diprediksi akan bersikap netral dalam mengawal Pilkada dan bisa bekerja secara professional”. 

Apalagi, tambahnya, Dr.
Sumitro pernah terlibat sebagai anggota tim perumus dan pembahas RPP ASN dan KORPRI, yang di dalamnya terkait dengan bagaimana seharusnya ASN dan KORPRI bersikap netral dalam setiap kontestasi politik. 

Moderator Debat Calon Walikota Bima tahun 2018 ini juga menilai kalau Dr. Sumitro clean dari persoalan hukum sehingga beliau tidak akan tersandera oleh siapapun dan bisa bekerja dengan tenang dan professional jika dipilih menjadi Penjabat Walikota Bima Terkait dengan syarat gaul, Prof. Kadri memprediksi kalau Dr. Sumitro punya nilai lebih dibanding nama-nama calon lain yang beredar di masyarakat. 

Pengalamannya di beberapa organiasi kemasyarakatan menjadi modal baginya untuk bisa beradaptasi dengan masyarakat.

Demikian juga dengan kemampuannya untuk memimpin dan berkoordinasi dengan birokrasi di Kota Bima, Prof Kadri sangat yakin dengan kemampuan Dr. Sumitro karena pengalamannya sebagai Direktur SDM Kearsipan dan pengalaman menangani masalah pemerintah daerah selama menjadi Direktur Kearsipan Daerah. Dan yang paling penting adalah prestasinya untuk
bisa mengikuti pendidikan PPRA LEMHANNAS, yang merupakan level pendidikan tertinggi dan
terlama di LEMHANNAS”. 

“lewat pendidikan Lemhannas inilah Dr. Sumitro memiliki wawasan
luas dan kawan yang banyak dari unsur TNI, POLRI, Kejaksaan, Kehakiman, ASN, Parpol, dan
LSM. Semua ini bisa menjadi mitra multihelix dalam membangun Kota Bima.”, demikian Prof
Kadri menutup perbincangannya dengan sejumlah wartawan. (DM.Red)


Dinamikambojo.Net, Salah satu nama calon pengganti PJ Wali Kota Bima, Dr Muhammad Sumitro di usulkan DPRD Kota Bima sebulan terakhir menjadi perbicangan publik di Kota Bima.

Lalu siapakah sosok beliau, data diterima media ini, Muhammad Sumitro saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Hukum, kerjasama dan humas pusat pengkajian dan pengembangan Sistem Kearsipan.

Merupakan putra Bima yang dilahirkan dari pasangan Saima dan H Muhiddin di Desa Ntori, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima.

Beliau merupakan alumni SMAN 1 Bima angkatan Tahun  1987, kemudian melanjutkan studi ilmu hukum di UNRAM tahun 1987 jurusan Hukum Tata Negara. Disamping kuliah, beliau juga aktif pada organisasi Menwa Rinjani. 

Muhammad Sumitro memiliki istri yang memiliki latar belakang pendidikan Al Quran di Institut Ilmu Alquran Jakarta, merupakan Qoriah Nasional (pernah meraih juara 1 MTQ tingkat perguruan tinggi), dan sering rekaman di RRI dan TVRI serta sering terlibat di kegiatan di masjid istiqlal Jakarta dengan sesama Qori dan Qoriah Alumni PTIQ dan IIQ.

Setamat kuliah tahun 1992, mengadu nasib di jakarta dengan dengan niat awal untuk mendaftarkan diri mengikuti wamil, namun Allah berkehendak lain, pada tahun 1992 mengikuti seleksi pns dan diangkat pada tahun 1993. 

Selama berkarier sebagai pns, diawali kariernya sebagai kasub sekuriti. Pada saat sebagai kasubag sekuri , disamping mengikuti pendidikan tentang pengamanan, juga pernah mengikuti pendidikan dasar reserse intelijen. 

Selanjutnya diangkat dalam jabatan kasubag protokol dan hubungan antara lembaga, kasubag hukum dan kerjasama. Pada saat menjabat sebagai direktur SDM, memiliki pengamalan merumuskan kebijakan tentang SDM kearsipan yang berlaku secara nasional dan melakukan pembinaan terhadap secara nasional, termasuk menyelenggarakan kegiatan di Kota Bima dengan menghadirkan pimpinan tinggi ANRI. 

Pada saat menduduki direktur SDM kearsipan dan sertifikasi, disamping merumuskan kebijakan dan melakukan pembinaan, juga bertindak sebagai tim penilai angka kredit dan asesor nasional bagi arsiparis. Disamping itu, sebagai ketua tim perumusan kebijakan tentang pemerintah daerah baik dalam pembahasan undang-undang pemerintahan daerah maupun peraturan pelaksanaanya, khususnya dalam bidang kearsipan. 

Sementara dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sering terlibat pembahasan dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk unit kerja terkait di kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah.

Muhamad sumitro disamping melaksanakan tugas kedinasan juga berpengalaman dalam organisasi KORPRI cukup lama, khususnya dalam bidang pembinaan jiwa korsa dan olah raga.

Disamping itu juga aktif dalam organisasi profesi Asosiasi Arsiparis Indonesia sebagai komandan Tagana AAI dan asesor nasional AAI.

Memiliki pengalaman dalam membina pemerintah daerah tidak hanya pada saat menjabat sebagai direktur SDM Kearsipan dan sertifikasi, tetapi juga ketika menduduki jabatan Direktur Kearsipan Daerah 1. 

Sebagai direktur kearsipan, telah malang melintang dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintah daerah, khususnya di bidang kearsipan dilingkungan wilayah indonesia timur, termasuk kota bima. 

Tentunya dalam untuk mendukung pelaksanaan dalam membina pemerintah daerah, kordinasi dengan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah sudah menjadi tugas rutin.

Muhamamd sumitro, memiliki jiwa yang kuat, disiplin dan integritas yang tinggi namun sangat sederhana (tidak ingin dilihat orang sebagai pejabat tinggi). Mungkin ini merupakan pengaruh Pendidikan orang tuanya seorang pendidik dan latar belakang ilmu hukum yang di dalami nya, mulai dari S1 di FH Unram, S2 Administrasi Publik, STIA LAN, S2 FH Universitas Muhammadyah Jakarta, dan S3 Ilmu Hukum di Universitas Krisna Dwipayana.

Disamping mengikuti Pendidikan formal, juga telah mengikuti ADUM, SPAMA, PKN 2 dan PKN 1. Disamping itu juga telah mengikuti pendidikan regular di Lembaga ketahanan Nasional selama tujuh setengah bulan pada tahun 2018. Kajiannya, tentang optimalisasi penyelesaian penyalahgunaan wewenang melalui peradilan tata usaha negara’

Pada tahun 2018 disamping menyelesaikan Pendidikan di Lemhannas dengan sangat memuaskan, juga menyelesaikan pendidikan S 3 Hukum di Universitas Krisnadwipaya, dengan indeks prestasi 4.0, kajiannya disertasinya “ prinsip pemidanaan perbuatan hukum administrasi negara (studi kasus penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan wewenang). 

Karena kecintaannya dalam penegakan hukum, pada tahun 2010 telah mengikuti pendidikan khusus advokat dan pada bulan lalu telah mengikuti ujian profesi advokat yang diselenggarakan oleh peradi. Dari konsentrasi tulisan dan pendidikan khusus yang diikuti, ini menunjukan komitmennya dalam penegakan hukum, khususnya terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat dan uang negara (korupsi).

Disamping senang belajar dan olah raga, Muhammad sumitro juga senang memanfaatkan lahan yang terlantar untuk menanam pohon dan berkebun. Karena itu, pada saat libur disamping digunakan untuk melakukan olahraga juga digunakan berkebun.

Dalam melaksanakan tugas selalu memegang teguh pada prinsip, jika bisa dipermudah jangan dipersulit, jika bisa dipercepat jangan diperlambat. Karena tujuan utama sebagai pegawai apalagi pejabat adalah disamping mengabdi pada negara sekaligus memberikan pelayanan kepada Masyarakat.

Semakin tinggi jabatan semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat. Karena itu tidak jarang dalam menyelesaikan masalah, senantiasa dilakukan dengan cepat dan langsung turun kelapangan. 

Dengan latar belakang Pendidikan dan pendidikan pelatihan yang diikuti serta jabatan yang di emban, tentunya memiliki kawan/sahabat yang begitu banyak dan pergaulan luas, baik dilingkungan ASN, TNI POLRI dan  Politisi serta LSM serta masyarakat. 

Tidak biasa nongkrong, karena tidak bisa menikmati rokok dan kopi serta buang waktu yang sia-sia.

Memiliki prinsip bahwa jika ingin merubah orang lain, maka harus dimulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil dan dimulai dari sekarang. Karena prinsipnya seperti itu, tidak jarang dalam menyelenggarakan rapat, akan selalu datang lebih awal dari peserta yang lain.

Bahkan beberapa kali berhasil mempengaruhi rekan sejawatnya di kementerian PANRB dan kementerian dalam negeri untuk rapat mulai dari jam 06.00 WIB pagi dan 06,30 guna membahas kebijakan yang bersifat nasional, khususnya terkait dengan kearsipan nasional, termasuk pada pemerintahan daerah. 

Saat ini sebagai Tim Pembahas Antar Kementerian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Perlindungan Data Pribadi.(DM.Red)


Kota Bima - Penjabat (Pj) Wali Kota Bima Ir. H. Mohammad Rum, MT memberikan penjelasan terhadap teguran Pj. Gubernur NTB yang tertuang pada surat Gubernur No. 800/887/BKD/2024 Tanggal 26 Februari 2024 atas pelanggaran Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam mutasi pejabat.

Dalam surat No. 800/1780/BKPSDM/II/2024 H.M Rum menyampaikan 6 poin diantaranya, Pelantikan terhadap 4 orang pejabat pada tanggal 25 September 2023 lalu belum mendapatkan rekomendasi KASN sehingga menimbulkan gejolak pro dan kontra dari ASN.

Menyikapi hal tersebut, Pj. Wali Kota Bima sebelum melakukan pengembalian Jabatan ke Jabatan semula, telah melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan KASN.

Berdasarkan poin kedua, KASN dan Kemendagri mengeluarkan pernyataan bahwa mengembalikan 4 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah dilantik tanpa rekomendasi KASN dan mengembalikan Pejabat Administrator pada jabatan semula karena melanggar peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan surat rekomendasi KASN dan surat penjelasan Kemendagri kepada Pj. Gubernur NTB tidak adanya penjelasan atau arahan bahwa pengembalian jabatan ke jabatan semula harus mendapat izin Mendagri. Maka atas dasar itu dilakukan pengembalian pejabat ke jabatan semula tanpa mengajukan izin lagi kepada Kemendagri.

Kemudian terkait surat BKN No. 649/B-AK.02.02/SD/F/2024 Tanggal 25 Januari 2024 perihal penyampaian hasil pengawasan dan pengendalian terhadap pengembalian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Bima, BKN menyampaikan bahwa pengembalian jabatan ke jabatan semula sudah sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam mutasi jabatan.

Karena banyaknya jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang kosong setelah dilakuakan pengembalian jabatan maka kami telah mengajukan izin seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut melalui Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dan telah ditindaklanjuti dengan mengeluarkan pengantar untuk mendapatkan izin Kemendagri yang sampai saat ini belum usai.

Untuk itu, dalam surt tersebut Pj. Wali Kota Bima meminta Kepada Pj. Gubernur NTB untuk memfasilitasi percepatan agar mendapat izin Kemendagri. Sehingga Pemerintah Kota Bima segera melakukan seleksi untuk mengisi jabatan yang kosomh tersebut dan pelaksanaan tugas pemerintah dapat berjalan dengan lancar. (DM.002)


Kota Bima - Minggu, (4/2/24) PJ. Walikota Bima, Ir. HM. Rum, MT menerima kunjungan silaturrahmi Ketua dan Sekjen DPP Aliansi Kajian Jurnalis Independen Indonesia (AKJII) di Pendopo Kediamannya Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima. 

Kehadiran Ketua dan Sekjen DPP AKJII Pusat ditemani seluruh pengurus DPC AKJII Bima mendapat sambutan positif dari PJ. Walikota Bima. 

Pertemuan diinisiasi Ketua DPC AKJII Bima, Nasaruddin membuahkan beberapa hal dari pertemuan Ketua dan sekjen DPP AKJII Pusat dengan PJ. Walikota Bima. Diantaranya, AKJII akan menjadi patner sebagai organisasi pers yang independen bisa saling memberikan kontribusi untuk kemajuan daerah, bangsa dan negara. 

"AKJII siap mendorong ditingkat pusat, untuk meningkatkan dan memperhatikan segala unggulan potensi yang di miliki oleh Kota Bima".

Perbincangan dari pertemuan Ketua dan Sekjen DPP AKJII Pusat dengan PJ Walikota Bima begitu menarik hingga memakan waktu kurang lebih dua jam lebih. 

Ketua DPP AKJII Pusat berharap kepada PJ. Walikota Bima dapat memperhatikan AKJII DPC Bima, membantu dan memberikan arahan untuk pengembangan organisasi AKJII DPC BIMA. 

Sebagai bentuk dukungannya, PJ. Walikota Bima memberikan support, untuk kesuksesan pelantikan pengurus. Disamping gedung, mobil antar jemput Ketua dan sekjen juga berupa 100 jajan kotak. 

Beberapa kepala OPD juga ikut menyumbang. Baik moril maupun materil. Kendati pertemuan Ketua dan Sekjen DPP AKJII Pusat dan PJ. Walikota Bima begitu singkat, tapi dari silaturahmi tersebut melahirkan berbagai hal dalam menuju proses pembangunan PJ. Walikota Bima. 

PJ. Walikota Bima cukup bangga dengan kehadiran AKJII DPC Bima dan berharap organisasi AKJII bisa berkembang dan maju dalam kemitraan. PJ. Walikota Bima juga berjanji siap membantu AKJII DPC Bima untuk pengembangan agar menjadi organisasi yang maju dan mandiri. 

Tidak ada pembicaraan yang cukup spesifik dari pertemuan. Tapi keakraban dan hubungan mulai terjalin dengan baik. 

"AKJII siap membantu pemerintah selama masih dalam koordinasi dengan baik". (DM.002)

Kabupaten Bima - Surat Keputusan  nomor : 188.45/19/07.2 Tahun 2024 menandai pengangkatan Suwandi, ST,. MT yang saat ini menjabat Kepala Dinas PUPR sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bima yang akan memimpin koordinasi pelaksanaan kegiatan tugas Sekretariat Daerah dan seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah sampai pelantikan Sekretaris Daerah definitif.

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE.,M.IP  yang didampingi Wakil Bupati H.Dahlan M.Noer, Inspektur Drs.Agus Salim  M.Si dan Kepala BKD dan Diklat H.Abdul Wahab Usman SH.,M.Si dalam sambutannya sesaat  setelah prosesi pelantikan Jumat (12/1) mengatakan "Pelantikan Suwandi  sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bima memiliki makna  penting untuk menjalankan amanat yang menjadi tanggung jawab untuk menyelesaikannya.

Amanat tersebut pertama agar  proses  penjabaran APBD bisa berjalan sesuai tahapan dan yang paling utama adalah penjabat serta harus mengawal terlaksananya kegiatan seleksi Sekretaris Daerah definitif secara aman dan sukses".

Dihadapan para Staf Ahli, Asisten,  Kepala OPD dan Kabag Lingkup Sekretariat Daerah yang menghadiri pelantikan tersebut, Bupati Bima meminta agar seluruh pimpinan OPD membantu penjabat Sekda dan menyelesaikan administrasi kegiatan masing-masing unit kerja.

Menutup arahannya Bupati berharap kepada Penjabat Sekda untuk menjalankan tugas dengan amanah dan penuh rasa tanggung jawab. (DM.001)

Kota Bima - Setelah menyapa masyarakat di Kelurahan Matakando, Penjabat Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, MT  bersama Penjabat Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si bergeser untuk menyapa masyarakat di Kelurahan Ntobo, Kecamatan Raba, Sabtu, 2 Desember 2023.

Kelurahan Ntobo sebagai Kelurahan Sentra Tenun yang masyarakatnya 95% mayoritas bertenun, sisanya bergerak di bidang pangan atau bertani. Ratusan produk Tembe Nggoli Ntobo telah berhasil masuk pasar regional bahkan pasar nasional.

Terbukti, pada acara Kenari Fashion Show dan Kenari Fashion Street yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi NTB di Mataram pekan lalu, salah satu Sentra Tenun Yuyun UKM Dina Kelurahan Ntobo berhasil mendapat perhatian dari masyarakat, sebanyak 500 tenun laku terjual. Sebagian besar yang laku terjual adalah bahan baju Galendo dan Tembe Nggoli.

Walaupun demikian, para pelaku tenun di Kota Bima masih membutuhkan peran dan upaya dari pemerintah agar membuka peluang pasar seluas-luasnya bagi pengrajin tenun, sehingga dapat mewujudkan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan pendapatan ekonomi.

HM. Rum mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTB khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB yang telah banyak berkontribusi bagi pengembangan Sentra Tenun di Kota Bima.

Ia mengaku bahwa Ntobo memang salah satu sentra tenun yang ada di Kota Bima yang produknya bisa dikirim keluar daerah. Sementara untuk bantuan permodalan pihaknya sudah membangun kerjasama dengan pihak Bank di Bima melalui program KUR.

"Perajin tenun cukup menyediakan proposalnya untuk mendapatkan modal di Bank, jaminannya cukup dari Pemkot Bima, tidak perlu lagi masyarakat jaminkan sertifikat tanah atau agunan berbentuk lain," tutupnya.

Masyarakat yang hadir dikegiatan Jumat Salam terlihat antusias dan menyambut dengan hangat orang nomor satu di NTB tersebut. Masyarakat pada kesempatan ini mengusulkan perbaikan 2 waduk sebagai sarana irigasi pertanian yang saat ini kondisinya perlu diperbaiki. (DM.003)

 

 

 



Jakarta - Seusai mengikuti rangkaian kegiatan APKASI Procurement Network, Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum, terus aktif mengoptimalkan tugas perjalanan luar daerah dengan melaksanakan audiensi bersama Kedeputian Penanganan Darurat serta Kedeputian Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah membangun link yang kuat dalam upaya penanganan, antisipasi, serta mitigasi ancaman bencana banjir di Kota Bima. Selasa, 28 November 2023.

Dalam pertemuan tersebut, H. Mohammad Rum menyampaikan komitmen Pemerintah Kota untuk bekerja sama secara erat dengan BNPB guna meningkatkan kapabilitas dalam menghadapi potensi bencana banjir. 

Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, diharapkan langkah-langkah strategis dapat diimplementasikan secara efektif.

Pj. Wali Kota Bima menekankan pentingnya kolaborasi dalam upaya pencegahan, respons, dan rehabilitasi pasca-bencana. Bersama-sama dengan BNPB, mereka merancang langkah-langkah konkret untuk memperkuat infrastruktur, sistem peringatan dini, dan koordinasi antar lembaga guna meminimalkan dampak bencana banjir di wilayah Kota Bima sebagai salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana banjir yang cukup tinggi.

Selain itu, H. Mohammad Rum juga menyoroti aspek logistik dan peralatan yang diperlukan dalam situasi darurat. Kedeputian Logistik dan Peralatan BNPB turut memberikan masukan serta komitmen untuk menyediakan dukungan yang diperlukan agar penanganan bencana dapat dilakukan dengan optimal.

Dengan adanya upaya bersama ini, diharapkan Kota Bima dapat membangun ketangguhan yang lebih baik dalam menghadapi ancaman banjir, serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.

Ir. H. Mohammad Rum, MT, yang pernah menjabat ketua Satgas Penanganan Bencana Banjir Kota Bima 2016 ketika menjabat sebagai Kepala BPBD Provinsi NTB menjelaskan bahwa dalam pertemuan krusial tersebut terungkap beberapa informasi penting yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan alokasi anggaran kebencanaan dari BNPB RI. 

Dokumen yang perlu dipersiapkan oleh daerah untuk mendapatkan alokasi anggaran kebencanaan dari BNPB umumnya mencakup Rencana Kontinjensi Bencana (RKB) yaitu Dokumen strategis yang merinci skenario bencana yang mungkin terjadi di daerah dan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk penanganan, mitigasi dan pemulihan.

Selanjutnya dokumen laporan evaluasi dampak bencana terkini berupa analisis dampak bencana terbaru beserta kerugian yang diakibatkannya. Dokumen ini membantu memahami kebutuhan anggaran yang spesifik.

Lebih jauh HM. Rum mengungkapkan bahwa dokumen profil risiko bencana daerah yang menyajikan informasi terkait potensi risiko bencana di daerah tersebut, melibatkan analisis kerentanan dan kapasitas juga sangat diperlukan untuk mendapatkan pemetaan awal dalam menangani potensi bencana.

Dan yang terakhir Pj. Wali Kota Bima menjelaskan bahwa menurut arahan dari Direktur Kedeputian Penanggulangan Darurat dan Direktur Kedeputian Logistik dan Peralatan BNPB, Pemerintah Kota Bima harus segera memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan Berbasis Risiko Bencana (RPBRB) guna menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional.

Disamping itu, Pj. Wali Kota Bima, yang akrab disapa Abi Rum ini mengungkapkan bahwa dokumen pendukung teknis dan kelembagaan yang menjelaskan struktur organisasi, kemampuan teknis, dan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan kegiatan kebencanaan juga merupakan hal yang patut dipersiapkan Pemerintah Kota Bima.

Diakhir keterangannya, H. Mohammad Rum menjelaskan bahwa satu lagi dokumen yg diperlukan adalah Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat Wali Kota sebagai dasar penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) dan yang lebih penting lagi adalah dokumem back-up administrasi penggunaan dana tersebut yang sekiranya pada tahun-tahun sebelumnya belum dilengkapi, agar segera dipenuhi. 

"Dengan demikian Dana Siap Pakai kebencanaan dapat langsung digunakan untuk respons cepat dalam situasi darurat. Dana ini memungkinkan penyedia bantuan dan lembaga kemanusiaan untuk segera menyediakan bantuan pangan, perlindungan, perawatan medis, dan kebutuhan mendesak lainnya kepada korban bencana tanpa menunggu proses pengumpulan dana yang panjang", tegas H. Mohammad Rum.

"Dengan menyusun dokumen-dokumen ini, diharapkan Kota Bima dapat memberikan gambaran komprehensif kepada BNPB tentang kondisi dan potensi kebencanaan, upaya yang telah dilakukan, dan alasan mengapa alokasi anggaran dan kolaborasi dari BNPB diperlukan untuk memperkuat kapasitas tanggap bencana daerah", pungkas Ir. H. Mohammad Rum. (DM.004)


Kota Bima - Penjabat Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, MT dalam lawatannya kali ini bukan sekedar jalan-jalan biasa, melainkan fokus menuntaskan masalah kebersihan Kota Bima dengan menggandeng dan membangun kemitraan dengan berbagai pihak.

Pj. Wali Kota melakukan Penandatanganan MoU Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Bima dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang Komitmen Pemanfaatan Bank Sampah Induk (BSI) dan Optimalisasi Program Pengurangan Sampah di Kota Bima. Senin, 27 November 2023.

Perjanjian kerja sama ini tak lepas dari dukungan dan fasilitasi Anggota Komisi IV DPRI, DR HM Syafrudin ST.,MM. Oleh karenanya, HM. Rum yang didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Dr. HM. Syafrudin, ST.,MM atas peranan beliau dalam mendorong terealisasinya bantuan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berupa satu unit Bank Sampah Induk (BSI) sebagai bentuk tanggungjawab Pemerintah dalam pengelolaan dan pengurangan sampah yang ramah lingkungan.

Lebih lanjut, H. Rum menegaskan bahwa untuk memaksimalkan peran Bank Sampah Induk (BSI) dalam upaya melakukan pengelolaan dan pengurangan sampah, Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima akan mensupport BSI sepenuhnya dalam rangka penyiapan anggaran dan kegiatan pendukung di Tahun 2024.

“Saya mau Bank Sampah Induk masuk dalam program prioritas pembangunan di tahun depan, untuk itu saya minta kepada Kepala Bappeda dan Kepala DLH Kota Bima untuk memasukkan kegiatan ini di Rancangan APBD Tahun 2024. Tahun depan BSI harus sudah mulai beroperasi” Pungkas HM. Rum.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima Syarief Rustaman, S.Sos., M.AP menambahkan, Bank Sampah Induk (BSI) adalah bank sampah yang dibentuk di setiap kota dan kabupaten administrasi yang berfungsi untuk menampung sampah yang sudah terpilah dari Bank Sampah Unit (BSU) dan menyalurkannya ke industri daur ulang dan/atau di manfaatkan untuk keperluan lainnya. 

Disamping itu juga, dengan hadirnya BSI diharapkan mampu bekerja sama dengan TPS3R dan di dapat memotivasi BSU yang ada untuk kembali  bergeliat dalam melakukan pengelolaan dan pengurangan sampah di Kota Bima.

“Bank Sampah Induk merupakan wadah penyangga untuk menampung sampah terpilah sekaligus motivator bagi geliat Bank Sampah Unit dibawahnya. Harapan kami, Bank Sampah Induk juga bisa menjadi support system TPS3R yang ada di Kelurahan Ule” Terangnya.

Lebih lanjut, Syarif Rustaman yang akrab disapa Bang Ayieff, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima mengatakan bahwa kapasitas produksi Bank Sampah Induk (BSI) 2 ton Perhari terdiri dari olahan sampah Organik dan An-organik. 

Selain bantuan berupa bangunan Bank Sampah Induk (BSI), Kota Bima juga mendapatkan bantuan berupa satu unit alat press dan satu unit mesin pencacah. Sedangkan target mulai beroperasinya Bank Sampah Induk (BSI) akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

“Kapasitas produksinya kurang lebih 2 ton perhari Organik dan An-organik, insyaallah setelah dilakukan serah terima, awal tahun depan BSI sudah mulai jalan. Selain gedung BSI, kami juga menerima bantuan berupa alat press dan mesin pencacah. Untuk anggaran operasionalnya, saat ini sedang dilakukan proses penggodokan” pungkas Kepala DLH Kota Bima. (DM.003)


Kota Bima - Dalam rangka memastikan program kerja selama Tahun 2024 berjalan maksimal dan terukur, Penjabat (Pj) Wali Kota Bima Ir. H. Mohammad Rum, MT memimpin Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Camat dan Lurah se-Kota Bima di Aula Kantor Wali Kota Bima, Kamis, 23 November 2023.

HM. Rum sengaja mengumpulkan para Camat dan Lurah se Kota Bima ini untuk mendiskusikan serta menyamakan persepsi tentang keamanan, ketertiban dan kebersihan di Kota Bima. Mengingat Camat dan Lurah sebagai ujung tombak Pemerintah yang terdepan membantu tugas Kepala Daerah dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

Mengingat sebentar lagi tahun politik dan memasuki tahapan kampanye lanjutnya, banyak hal yang tidak bisa dihindarkan yang sewaktu-waktu dapat terjadi di tengah masyarakat. Mengantisipasi hal itu tidak terjadi, Lurah diharapkan sebagai garda terdepan menjaga ketertiban dan keamanan jelang Pemilu 2024 di wilayah masing-masing.

"Saya inginkan para Lurah buatkan spanduk ajak warganya ke TPS Tanggal 14 Februari 2024," ujarnya.

Hal lain yang disampaikan HM Rum yakni memastikan dan menekan perkelahian antar kampung tidak terjadi lagi. Selain itu juga, segera lakukan pemetaan potensi kerawanan yang dapat terjadi. Mengedukasi masyarakat terutama para orang tua untuk menghindari kasus kriminal seperti panah memanah, narkoba, miras, perkelahian, judi dan bahkan untuk menghindari prostitusi yang bertentangan dengan agama Islam.

"Saya minta tegakkan aturan, para Camat dan Lurah betul-betul pahami kondisi wilayahnya," ungkap Penjabat Wali Kota saat menyampaikan arahan dihadapan 41 Lurah se-Kota Bima.

HM. Rum juga menyinggung masalah kebersihan. Mengingat ancaman banjir akan tetap ada menghantui masyarakat dan juga pemerintah. Untuk itu, ia berharap agar dapat memastikan drainase dan gorong-gorong yang ada bebas dari sampah yang dapat memicu genangan akibat air tersumbat.

"Tahun 2024 kita siapkan reward hadiah umroh gratis bagi kelurahan dengan kategori kelurahan bersih dan kelurahan yang terjaga keamanannya," ucapnya.

Baginya, setiap kebaikan yang dilakukan maka Allah akan berikan kebaikan dan kemudahan bagi umatnya.

Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut yakni para Staf Ahli Wali Kota, Kepala Kesbangpol Kota Bima, Kabag Pemerintahan Setda Kota Bima, Wakapolres Bima Kota dan Kasdim 1608 Bima serta Camat dan Lurah se-Kota Bima. (DM.003)

Kota Bima - Penjabat (Pj) Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, MT pimpin rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah membahas sejumlah poin penting dalam rangka menyamakan persepsi untuk Kota Bima yang jauh lebih baik. Rabu, 22 November 2023.

Rapat koordinasi yang di gelar di Bukit Jatiwangi tersebut membahas sejumlah poin, diantaranya kesiapan pemerintah daerah menghadapi pemilu 2024, kamtibmas, kelangkaan air bersih, mitigasi bencana jelang musim hujan, kebersihan kota, penataan wajah kota hingga penertiban pedagang kaki lima.

Hadir dalam rapat Forkopimda tersebut antara lain, Pj. Wali Kota Bima, Sekda Kota Bima, Kapolres Bima Kota, Dandim 1608 Bima, Kepala Pengadilan Negeri Raba Bima, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bima serta Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Bima.

Ir. H. Mohammad Rum menyampaikan berhubung saat ini memasuki musim hujan, perlu adanya kesiapan mitigasi bencana khusus kepada kelurahan-kelurahan yang rawan banjir. Perlu dilakukan pemetaan lokasi rawan langganan bencana, sehingga pada saat bencana terjadi, pemerintah sudah tahu siapa yang melakukan apa dan siapa yang berbuat apa.

H. Rum juga menyoroti ketika terjadi bencana, sering dijumpai di lapangan lambannya distribusi bantuan tanggap darurat bagi korban bencana.

"Saya minta siapkan payung hukum kaitan itu, siapkan jalur evakuasi dan logistik dari sekarang," ujarnya.

Penjabat HM Rum menambahkan, hingga saat ini masih terjadi pembiaran kepada masyarakat yang berjualan diatas trotoar yang seharusnya bagi pengguna jalan kaki. Ia berharap jajaran Pol PP lakukan diplomasi dengan para PKL.

"Jangan kalah sama preman, bersihkan seluruh trotoar di Kota Bima dari para pedagang, karena mereka berjualan diatas tempat yang bukan seharusnya". Tandasnya. (DM.002)


Kota Bima - Ir. H. Mohammad Rum,MT., Pj. Wali Kota Bima, mengadakan audiensi dengan PT. PLN Persero Cabang Bima. Tujuan utama pertemuan tersebut adalah untuk memastikan ketersediaan pasokan listrik yang stabil, khususnya menjelang pelaksanaan pemilu dan dalam rangka mengantisipasi potensi bencana di Kota Bima. Kamis 23 November 2023.


Dalam audiensi yang berlangsung dengan penuh kehangatan tersebut, HM. Rum menyampaikan kebutuhan mendesak akan jaminan pasokan listrik yang terjamin selama periode pelaksanaan pemilu. Beliau menekankan pentingnya kelancaran proses pemilu sebagai fondasi demokrasi yang kuat, yang memerlukan dukungan penuh dari sektor kelistrikan.

"Permintaan ini tentunya bukan sesuatu yang tidak beralasan, disamping tugas yang dibebankan negara sebagai Pj. Wali Kota Bima, untuk menjamin stabilitas ketersediaan infrastruktur penyelenggaraan pemilu dimana didalamnya isu ketersediaan pasokan listrik adalah salah satu isu vital yang perlu diatensi dalam prosesi penyelenggaraan pemilu. 

Padamnya listrik dapat berpotensi menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, untuk itu kita harus memastikan dalam situasi apapun ketersediaan listrik harus kita jamin", tegas H. Mohammad Rum.

Selain itu, HM. Rum juga mengutarakan keprihatinannya terhadap potensi bencana yang mungkin melanda Kota Bima. Dalam konteks ini, beliau mengusulkan pengadaan genset alternatif sebagai langkah proaktif untuk mitigasi dampak bencana. Genset ini diharapkan dapat menjadi sumber daya cadangan yang kritis dalam situasi darurat, memastikan kelangsungan aktivitas vital masyarakat.

Sementara itu, PT. PLN Persero Cabang Bima menyambut baik inisiatif dan perhatian HM. Rum terhadap keberlanjutan pasokan listrik di wilayah Kota Bima. Manajer PT. PLN UPT III Bima, Adrian Sitompul, ST menyatakan komitmen perusahaan untuk bekerja sama dalam menjaga stabilitas listrik selama pemilu dan mendukung upaya mitigasi bencana di Kota Bima.

Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan untuk menyusun proposal resmi yang akan membahas secara rinci rencana penyediaan genset alternatif dan langkah-langkah konkret untuk memastikan ketersediaan listrik yang handal. 

Keterlibatan aktif masyarakat dan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, seperti PT. PLN Persero, diharapkan akan menghasilkan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk kepentingan bersama.

Keduanya berkomitmen untuk terus mengikuti perkembangan selanjutnya terkait implementasi langkah-langkah konkret yang dapat diambil dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu dan mitigasi potensi bencana di Kota Bima. (DM.003)


Kota Bima - Penjabat Wali Kota Bima Ir. H. Mohammad Rum, MT melakukan pertemuan dengan perwakilan eks Pegawai PDAM yang tergabung dalam Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PKFSBSI) di Ruang Kerja Wali Kota Bima pada Senin 20 November 2023.

Pertemuan tersebut dihadiri pula oleh Kadis PUPR Kota Bima dan Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima. Pertemuan ini membahas isu ketersediaan air bersih bagi warga Kota Bima.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan eks Pegawai PDAM yang tergabung dalam PKFSBSI menyampaikan keluhan mereka terkait ketersediaan air bersih di Kota Bima. Mereka mengungkapkan bahwa saat ini banyak warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih di rumah mereka.

Ir. H. Mohammad Rum, MT selaku Penjabat Wali Kota Bima menyambut baik pertemuan ini dan berjanji akan mencarikan solusi terbaik untuk masalah ini. Beliau memahami pentingnya akses terhadap air bersih bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam diskusi tersebut, Kadis PUPR Kota Bima dan Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima juga turut memberikan masukan dan saran untuk meningkatkan ketersediaan air bersih di Kota Bima. Mereka mengusulkan beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain peningkatan kapasitas produksi air PDAM, optimalisasi sumber air, dan peningkatan infrastruktur distribusi air.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga disepakati untuk membentuk tim kerja yang terdiri dari perwakilan PDAM, Pemerintah Kota Bima, dan PKFSBSI. Tim kerja ini akan bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyediaan air bersih di Kota Bima, mencari solusi terbaik, dan melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan.

Setelah pertemuan tersebut, Ir. H. Mohammad Rum, MT berkomitmen untuk terus memantau dan mengawasi proses peningkatan ketersediaan air bersih di Kota Bima. Beliau berharap agar masalah ini dapat segera diselesaikan demi kesejahteraan masyarakat Kota Bima. (DM.001)


Kota Bima - Minggu, 19 November 2023, Se-usai pelaksanaan Gotong royong di Kelurahan Tanjung Kota Bima, Pj. Wali Kota Bima, HM Rum, memimpin Tabligh Akbar di Masjid Terapung Kota Bima, dengan tema "Masjidil Aqsa Amanah Muslimin untuk perjuangan rakyat Palestina, menjadi wujud nyata dari solidaritas dan empati Pemerintah Kota Bima terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Dalam sambutannya, HM Rum menekankan pentingnya terus menggaungkan dukungan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina dan memastikan perdamaian serta kesejahteraan mereka.

Acara ini dihadiri oleh masyarakat Kota Bima dan tokoh agama untuk bersama-sama mendoakan keselamatan dan keadilan bagi saudara-saudara kita di Palestina. Acara tabligh Akbar ini juga dirangkaikan dengan kegiatan open donasi kemanusiaan guna mensuport rakyat Palestina yang sedang dilanda peperangan melawan Zionis Israel.

Lebih lanjut Ir. H. Mohammad Rum, MT secara lugas menjelaskan bahwa tujuan diadakannya Tabligh Akbar di Kota Bima adalah untuk menyatukan masyarakat dalam upaya mendukung perjuangan rakyat Palestina melawan agresi militer zionis Israel.

"Tabligh Akbar ini menjadi platform untuk menyampaikan pesan solidaritas dan empati dari seluruh warga Kota Bima, serta upaya mengajak partisipasi aktif seluruh warga masyarakat dalam memberikan dukungan moral dan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita di Palestina", ujar HM. Rum.

"Saya atas nama pribadi dan mewakili keluarga, mengutuk keras kekejaman tentara zionis Israel terhadap rakyat Palestina. Dan berharap agar seluruh umat muslim dunia menggalang solidaritas kemanusiaan bagi perjuangan rakyat Palestina", tegas Muhammad Rum.

Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai ajang penggalangan dana atau bantuan untuk membantu meringankan beban rakyat Palestina yang mengalami berbagai tantangan bencana kemanusiaan akibat agresi zionis Israel. Dengan demikian, Tabligh Akbar menjadi cara efektif untuk menggalang dukungan dan kesadaran masyarakat terhadap isu kemanusiaan yang dihadapi oleh rakyat Palestina.

Diakhir sambutannya H. Mohammad Rum menjelaskan harapannya bahwa Tabligh Akbar Solidaritas Palestina di Kota Bima adalah mencapai beberapa tujuan utama berupa
peningkatan kesadaran dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi sulit yang dihadapi rakyat Palestina, sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan merespons isu kemanusiaan ini dengan lebih berempati.

Tabligh Akbar ini adalah momentum untuk mengajak masyarakat agar bersatu dalam memberikan dukungan moral dan kemanusiaan kepada rakyat Palestina, termasuk mendorong partisipasi dalam berbagai bentuk aksi solidaritas dan penggalangan dana.

Pemerintah Kot Bima berkomitmen menyediakan wadah bagi masyarakat untuk berkontribusi secara finansial, dengan harapan dapat mengumpulkan dana yang dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan mendesak dan mendukung rekonstruksi di Palestina. Serta mengajak masyarakat untuk menjadi agen perubahan, terlibat aktif dalam isu-isu kemanusiaan, dan memperjuangkan perdamaian serta hak asasi manusia di berbagai forum.

"Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, diharapkan Tabligh Akbar dapat menjadi langkah nyata dalam memperkuat solidaritas dan empati masyarakat Kota Bima terhadap perjuangan rakyat Palestina. Doa dan dukungan moral adalah bentuk Jihad nyata yang bisa kita diaplikasikan dalam menyelami duka rakyat Palestina", jelas HM. Rum.

"Saya menghimbau kepada seluruh warga untuk senantiasa menggalang kegiatan sholat berjamaah di masjid-masjid di Kota Bima dan meminta kepada para jamaah agar disetiap rakaat terakhir sholat berjamaah untuk mengumandangkan Doa Qunut Nazillah yang dihajatkan untuk kedamaian Palestina. Semoga doa dan dukungan kita diijabah oleh Allah dan segera mengangkat duka dan penderitaan rakyat Palestina", tutup H. Mohammad Rum. (DM.001)


Kota Bima - Penjabat Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, MT buka secara resmi penyelenggaraan event Pacuan Kuda Kota Bima Piala Wali Kota Bima Cup Tahun 2023. Bertempat di arena pacuan kuda, Kelurahan Sambinae, pada Kamis, 16 November 2023.

Pacuan kuda merupakan agenda rutin pemerintah Kota Bima yang secara terus menerus digelar tiap tahun melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Bima yang memiliki beberapa manfaat, termasuk meningkatkan pariwisata lokal, menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat, serta mempromosikan budaya dan tradisi kuda yang khas di Kota Bima.

Selain itu, event ini dapat memberikan hiburan kepada penduduk setempat dan pengunjung, menciptakan ikatan komunitas, dan memberikan peluang bagi para penjual makanan dan pedagang lokal untuk memperluas usahanya.

Penjabat Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum mengatakan pacuan kuda merupakan ikon nya Kota Bima. Kedepan, pacuan kuda akan menjadi industri. Bukan hanya untuk sekedar hobi semata, tapi akan disiapkan menjadi industri sehingga bisa memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat.

Bahkan, HM Rum bermimpi di Kota Bima harus ada showroom kuda. Semua keperluan kuda ada dalam satu tempat. Tidak berhenti pada pacuan kuda saja, tahun 2024 kita buat parade kuda, berkuda sambil memanah.

"Karena bagi saya, di Mandalika punya MotoGP, sumbawa punya MXGP, Kota Bima punya Pacoa Jara, itu yang terus kita kembangkan menjadi industri," ucap H. Rum saat membuka secara resmi event pacuan kuda di Sambinae.

Sementara itu, laporan panitia penyelenggara event pacuan kuda, Sudirman DJ, SH menyampaikan, atas nama Pordasi dan mewakili seluruh pecinta kuda mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Bima yang selalu menyupport pelaksanaan pacuan kuda rutin tiap tahun.

 "Jumlah kuda pacuan yang terdaftar hingga hari ini sebanyak 718 ekor". Tutupnya. (DM.003)