Ketua dan Wakil Ketua DPRD Bima Temui Massa Aksi, Janji Kawal Tuntutan hingga Tingkat Pusat

Bima — Dinamikambojo.Net, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima akhirnya turun langsung menemui massa aksi yang tergabung dalam sejumlah organisasi kemahasiswaan dan masyarakat sipil, di antaranya PB HMI MPO Bima, SMI, LSPIP, dan SEMMI, pada Rabu (3/8/2025) di halaman Kantor DPRD Bima.

Aksi demonstrasi tersebut membawa lebih dari 16 poin tuntutan, mulai dari isu ekonomi, hukum, hingga kebijakan lokal dan nasional. Beberapa tuntutan utama antara lain: penolakan terhadap kenaikan PPN 12%, penolakan Inpres No.1 Tahun 2025, desakan untuk menolak kenaikan tunjangan DPD, dan desakan pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor.

Selain itu, massa juga menuntut DPRD segera menjalankan standarisasi pendidikan, membentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) untuk perlindungan serta pemberdayaan petani, menyelesaikan kasus dugaan malpraktik yang menimpa Arumi, serta pemberantasan mafia gas LPG yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Erwin didampingi Ketua dan wakil ketua II dan anggota DPRD Kabupaten Bima menyampaikan apresiasi atas keberanian mahasiswa dan masyarakat yang aktif mengawal kinerja pemerintah.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Bupati Bima. Saya pastikan tidak ada kenaikan pajak untuk masyarakat di Kabupaten Bima," tegas Erwin.

Terkait desakan untuk regulasi yang mendukung petani, Erwin menyatakan pihaknya mendukung penuh aspirasi tersebut.

"Kami sepakat dengan tuntutan teman-teman dan akan mendorong pemerintah daerah untuk segera menerbitkan Perbup dan Perda bagi petani," ujarnya.

Terkait isu kelangkaan dan harga gas LPG yang tinggi, Erwin mengaku DPRD akan berkoordinasi lebih intensif dengan pihak-pihak terkait dan akan membawa aspirasi ini hingga ke DPR RI.

"Kami akan menindaklanjuti segala persoalan yang ada, termasuk mafia gas LPG dan pelanggaran HAM. Aspirasi teman-teman ini akan kami rekomendasikan ke tingkat pusat," tutupnya. (Red)