Aksi yang digelar oleh sejumlah elemen mahasiswa ini mendapat pengawalan ketat dari aparat TNI dan Polri. Para mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Bima menyuarakan berbagai tuntutan, mulai dari mendesak pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor, menolak tunjangan DPRD, hingga sorotan tajam terhadap mafia gas LPG 3 kilogram.
Setelah beberapa saat menyampaikan orasi, ketiga pimpinan DPRD keluar dari gedung dan duduk bersama para demonstran di halaman depan kantor wakil rakyat. Momen ini menjadi simbol keterbukaan DPRD dalam mendengarkan aspirasi mahasiswa.
Ketua DPRD Syamsurih menyampaikan komitmennya untuk membawa tuntutan mahasiswa ke tingkat nasional.“Terkait isu nasional yang disuarakan, kami siap membawa aspirasi ini langsung kepada Ketua DPR RI dan bahkan ke Presiden Republik Indonesia,” tegasnya.
Mengenai kelangkaan gas LPG 3 kg, Syamsurih menjelaskan bahwa DPRD melalui Komisi II telah melakukan pengawasan terhadap distribusi gas di Kota Bima. Ia memastikan bahwa tuntutan mahasiswa akan ditindaklanjuti demi kesejahteraan masyarakat.
Di akhir pertemuan, Syamsurih juga mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa atas konsistensinya dalam menyuarakan kepentingan rakyat dan menjaga semangat demokrasi.
Setelah menyampaikan aspirasi dan berdialog dengan para pimpinan dewan, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. (Red)
Sebagai informasi, sehari sebelumnya aksi serupa juga dilakukan oleh mahasiswa di depan kantor DPRD Kabupaten Bima dengan isu dan tuntutan yang sama.
Post A Comment:
0 comments: