Pemkot Bima Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi, Penyelenggaraan MBG, dan Program 3 Juta Rumah

Kota Bima - Pemerintah Kota Bima yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Kota Bima bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bima menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Pembahasan Penyelenggaraan MBG di daerah serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Parenta Kota Bima, Senin (17/11/2025).

Wakil II Menteri Dalam Negeri Dr. Bima Arya Sugiarto dalam arahannya memaparkan perkembangan inflasi nasional. Berdasarkan data bulan Oktober 2025, tingkat inflasi Indonesia berada pada angka 2,86% dan menempatkan Indonesia pada peringkat ke-88 secara global. Disebutkan bahwa tekanan inflasi nasional tidak terlepas dari dinamika ekonomi global yang turut memengaruhi stabilitas harga di daerah.

Kenaikan harga emas perhiasan tercatat sebagai salah satu penyumbang utama inflasi, dengan peningkatan harga tertinggi sepanjang tahun 2025 pada bulan Oktober. Selain itu, komoditas pangan seperti bawang merah, cabai merah, dan telur ayam ras juga menjadi penyumbang signifikan terhadap tekanan inflasi. Pemerintah pusat memberikan atensi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi dan respons cepat dalam mengantisipasi potensi gejolak harga.

Terkait Penyelenggaraan MBG di Daerah Pemerintah menegaskan pentingnya penguatan tata kelola, peningkatan kualitas layanan publik, serta peran aktif perangkat daerah untuk memastikan implementasi MBG berjalan efektif dan tepat sasaran. Diharapkan sekitar sppg mendorong untuk bercocok tanam untuk memenuhi produksi dari bahan-bahan MBG.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat 1.850.501 penerima manfaat MBG, sementara secara nasional jumlah penerima manfaat mencapai 41.310.040 orang. Angka ini menunjukkan besarnya skala program dan pentingnya dukungan kuat dari pemerintah daerah agar pemanfaatannya berlangsung optimal dan berkelanjutan.

Tak hanya itu, Rakor juga membahas evaluasi peran pemerintah daerah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah, yang merupakan agenda strategis nasional untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat. Pemerintah daerah didorong untuk memberikan dukungan konkret, termasuk penyediaan lahan, percepatan perizinan, fasilitasi investasi, serta sinkronisasi data kebutuhan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah Kota Bima menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan program tersebut melalui penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi perencanaan daerah, serta percepatan proses administratif guna memastikan pembangunan hunian masyarakat dapat berjalan dengan lancar. (Red)