Articles by "MBG"
Tampilkan postingan dengan label MBG. Tampilkan semua postingan

di 0

Kota Bima - Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH., menghadiri acara Launching Dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) Berdikari yang berlokasi di Kelurahan Sarae, Kota Bima. Acara tersebut dihadiri oleh Asisten III Sekda Kota Bima, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, Kepala Dinas Dikpora Kota Bima, Camat Rasanae Barat, dan Lurah Sarae, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Selasa, (6/1/2025).

Launching dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) ini, menjadi salah satu langkah nyata dalam mendukung program peningkatan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak usia sekolah, kelompok rentan, dan anak-anak terdampak kasus stunting.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Bima menyampaikan apresiasi kepada pimpinan pengelola dapur MBG, atas inisiasi dan kontribusinya dalam mendirikan dapur MBG Berdikari Kelurahan Sarae. Ia menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis ini  merupakan salah satu program prioritas Pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat sejak usia dini.

"Dengan launchingnya dapur MBG ini, saya atas nama Pemerintah Kota Bima mengucapkan terima kasih, dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengelola atas inisiasinya, dapur MBG Berdikari ini, diharapkan berperan aktif, dalam membantu pemunuhan gizi bagi anak-anak kita di Kota Bima," ujarnya.

Selain itu, Wakil Wali Kota Bima juga berharap kepada pengelola dan seluruh tim SPPG, (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), agar di dalam implementasinya harus mengedepankan standar kelayakan pemenuhan gizi, yang sehat dan higienis, karena menurutnya, telah banyak terjadi kasus, anak-anak yang keracunan akibat tidak memperhatikan standar kelayakan terhadap bahan pangan yang sehat dan higienis.

"Saya berharap, agar bahan pangan yang di olah, harus memenuhi standar kelayakan, agar anak-anak kita bisa mengkonsumsi makanan yang sehat, bergizi, dan higienis," tuturnya.

Lauching dapur MBG Berdikari di Kelurahan Sarae ini, di sambut baik oleh Pemerintah Kota Bima, dan warga sekitar, dengan mengucap bismillah, akhirnya Wakil Wali Kota Bima, secara resmi, meresmikan dapur MBG Berdikari Kelurahan Sarae Kota Bima.

Di akhir kegiatan, Wakil Wali Kota Bima, bersama jajaranya, mengunjungi dapur MBG Berdikari Kelurahan Sarae, untuk memastikan kesiapan dan kelayakannya. (Red)

Continue reading

di 0
Bima - Prose1si peluncuran (launching) gerai  Makanan Bergizi Gratis  (MBG) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Lewintana 2 yang dikelola oleh Yayasan Peduli Umat Sabtu (6/12) menandai beroperasinya dapur/gerai masak tersebut. 

Wakil Bupati dr.H. Irfan Zubaidy yang hadir bersama Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo, S.IK,. M.IK  dan Camat Soromandi Julkifli, SH., M.Hum  dalam sambutannya pada launching SPPG di Dusun Lewintana tersebut mengungkapkan bahwa keberadaan dapur  MBG harus memiliki daya ungkit untuk memperbaiki masalah gizi anak sekolah'.

Namun demikian lanjut Wabup,  pengelolaan MBG perlu mengedepankan prinsip  kehati-hatian karena mengurus makanan dalam jumlah banyak cukup sensitif.

"Perhatikan faktor higienis dan jangan sampai ada keteledoran, karena ada potensi kontaminasi kuman dan lain sebagainya". Terang Wakil Bupati dihadapan Danramil,  Kapolsek, Donggo  unsur masyarakat dan pengelola MBG.

Dijelaskan Wabup, pengelolaan MBG mendapatkan perhatian khusus pemerintah untuk memastikan pemenuhan gizi bagi semua anak sekolah. Untuk ini, saya berpesan agar bukan hanya menjadikan MBG sebagai warung gratis, tetapi ada misi untuk memperbaiki gizi masyarakat.

Hal ini penting,  kata Wabup mengingat Kabupaten Bima memiliki angka stunting tinggi sehingga salah satu intervensi pemerintah pusat dan daerah adalah melalui pemberian makanan bergizi gratis". Ungkapnya. 

Kepada para pengelola MBG, Wabup juga menghimbau agar memprioritaskan kerrjasama pembelanjaan bahan masakan dengan warga setempat. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat lokal.  

Menutup arahannya, Wabup meminta agar para pengelola bukan hanya melakukan distribusi makanan tetapi juga perlu melakukan koordinasi yang lebih baik dengan Puskesmas, kader Posyandu dan pemerintah desa terkait data serta memastikan ketersediaan data stunting, anak kurang guzi yang akurat dan mutakhir (update) (Red)
Continue reading

di 0

Kota Bima - Pemerintah Kota Bima yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Kota Bima bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bima menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Pembahasan Penyelenggaraan MBG di daerah serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Parenta Kota Bima, Senin (17/11/2025).

Wakil II Menteri Dalam Negeri Dr. Bima Arya Sugiarto dalam arahannya memaparkan perkembangan inflasi nasional. Berdasarkan data bulan Oktober 2025, tingkat inflasi Indonesia berada pada angka 2,86% dan menempatkan Indonesia pada peringkat ke-88 secara global. Disebutkan bahwa tekanan inflasi nasional tidak terlepas dari dinamika ekonomi global yang turut memengaruhi stabilitas harga di daerah.

Kenaikan harga emas perhiasan tercatat sebagai salah satu penyumbang utama inflasi, dengan peningkatan harga tertinggi sepanjang tahun 2025 pada bulan Oktober. Selain itu, komoditas pangan seperti bawang merah, cabai merah, dan telur ayam ras juga menjadi penyumbang signifikan terhadap tekanan inflasi. Pemerintah pusat memberikan atensi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi dan respons cepat dalam mengantisipasi potensi gejolak harga.

Terkait Penyelenggaraan MBG di Daerah Pemerintah menegaskan pentingnya penguatan tata kelola, peningkatan kualitas layanan publik, serta peran aktif perangkat daerah untuk memastikan implementasi MBG berjalan efektif dan tepat sasaran. Diharapkan sekitar sppg mendorong untuk bercocok tanam untuk memenuhi produksi dari bahan-bahan MBG.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat 1.850.501 penerima manfaat MBG, sementara secara nasional jumlah penerima manfaat mencapai 41.310.040 orang. Angka ini menunjukkan besarnya skala program dan pentingnya dukungan kuat dari pemerintah daerah agar pemanfaatannya berlangsung optimal dan berkelanjutan.

Tak hanya itu, Rakor juga membahas evaluasi peran pemerintah daerah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah, yang merupakan agenda strategis nasional untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat. Pemerintah daerah didorong untuk memberikan dukungan konkret, termasuk penyediaan lahan, percepatan perizinan, fasilitasi investasi, serta sinkronisasi data kebutuhan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah Kota Bima menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan program tersebut melalui penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi perencanaan daerah, serta percepatan proses administratif guna memastikan pembangunan hunian masyarakat dapat berjalan dengan lancar. (Red)

Continue reading

di 0

Kota Bima - Komisi I DPRD Kota Bima yang dipimpin oleh Yogi Prima Ramadhan, S.E menggelar rapat dengar pendapat terkait permasalahan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bima. Selasa, 11 November 2025.

Rapat yang berlangsung di Ruangan Komisi I DPRD Kota Bima tersebut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kota Bima, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora), serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan. 

Selain itu, turut hadir pula peserta program MBG se-Kota Bima serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap pelaksanaan program tersebut.

Dalam rapat tersebut, berbagai masukan dan saran disampaikan oleh peserta dan LSM, di antaranya perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pelaksanaan program MBG agar tujuan utama meningkatkan gizi anak-anak di Kota Bima dapat tercapai secara maksimal.

Menanggapi hal itu, Komisi I DPRD Kota Bima menyampaikan apresiasi atas partisipasi semua pihak dan menegaskan akan menindaklanjuti hasil rapat dengan langkah-langkah evaluatif dan koordinatif bersama pemerintah daerah.

Ketua Komisi I, Yogi Prima Ramadhan, S.E, menegaskan bahwa DPRD berkomitmen untuk memastikan program MBG berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Program ini sangat baik dan harus terus dikawal agar pelaksanaannya sesuai dengan harapan bersama,” ujarnya. (Red)

Continue reading

di 0

Kota Bima - Wali Kota Bima memimpin langsung rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aula Kantor Wali Kota Bima. Rapat ini digelar untuk memperkuat fungsi dan peran Satgas dalam memastikan pelaksanaan program MBG berjalan maksimal dan tepat sasaran. Selasa, 28 Oktober 2025.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Parenta Kota Bima tersebut turut di hadiri oleh Pj. Sekda Kota Bima, Asisten, Sekretaris Bapedda, Kadis Dikpora, Kadis Kesehatan, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Koperindag serta Ketua TP-PKK Kota Bima.

Dalam arahannya, Wali Kota Bima menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat melalui program MBG yang digerakkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes),

“Pemerintah Kota Bima memiliki peran penting dalam mendukung program pemerintah pusat. Saya berharap Satgas MBG dapat berperan aktif memastikan masyarakat, terutama anak-anak penerima manfaat, benar-benar merasakan dampak positif dari program MBG ini,” ujar Wali Kota.

Beliau juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kondisi dapur dan kualitas makanan yang disajikan di sekolah-sekolah penerima manfaat. Satgas diminta untuk turun langsung ke lapangan bersama pihak terkait seperti Dinas Kesehatan dan BPOM guna memastikan keamanan pangan.

“Kita mulai dari awal. Saya ingin program MBG memberikan manfaat sebesar-besarnya. Satgas harus turun ke dapur untuk mengecek langsung kondisi pengolahan makanan. Libatkan BPOM agar pengawasan lebih kuat,” tegasnya.

Selain itu, H. Man meminta agar Satgas MBG segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama unsur pelaksana program, yaitu SPPG, SPPI, dan Relawan SPPG, beliau menekankan bahwa ketiga unsur tersebut harus difasilitasi oleh pemerintah daerah agar mampu menghasilkan makanan yang sehat, aman, dan bergizi.

“SPPG itu harus sesuai syarat, karena menyangkut keamanan makanan. Operasional sistem dapur harus menggunakan air bersih. Pemerintah daerah wajib melakukan evaluasi dan perbaikan serta memastikan ketersediaan pasokan dan kualitas bahan pangan,” jelasnya.

Satgas bersama SPPG dan SPPI diinstruksikan untuk segera menggelar rapat tindak lanjut guna menyusun SOP, mengevaluasi pelaksanaan di lapangan, dan memperbaiki jika ditemukan permasalahan dalam implementasi program MBG.

Beliau juga mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif mendukung keberlanjutan program ini dengan melakukan penguatan pemberdayaan masyarakat. “Karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita, mari kita lakukan peran semaksimal mungkin. Lakukan penguatan pemberdayaan masyarakat, misalnya melalui program budidaya ayam petelur dan kegiatan pendukung lainnya,” pesannya.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Bima dapat berjalan lebih efektif, aman, dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesehatan serta konsentrasi belajar peserta didik. (Red)

Continue reading
Langganan: Postingan (Atom)