Articles by "Inflasi"
Tampilkan postingan dengan label Inflasi. Tampilkan semua postingan

di 0

Kota Bima - Dalam rangka menjaga ketersediaan dan keterjangkauan barang dan jasa, serta terus menjaga lonjakan harga pangan, Pemerintah Kota Bima melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Perum Bulog Cabang Bima akan menggelar operasi pasar murah dua kali sehari tiap kelurahan.

Hal itu diungkapkan Muhammad Hasyim usai mengikuti rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual dalam kegiatan monitoring pengendalian inflasi tahun 2026 dengan seluruh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia, di Aula Parenta Pemerintah Kota Bima, pada Senin (19/01/2026).

"Pemkot Bima dan Perum Bulog Cabang Bima akan melakukan operasi pasar gerakan pangan murah. Dalam sehari, TPID akan menyasar 2 Kelurahan. Insyaallah operasi pasar akan dimulai besok tanggal 20 hingga 29 Januari 2026," ungkapnya.

Hasyim yang juga selaku Jubir Pemkot Bima ini menjelaskan, operasi pasar gerakan pangan murah 2026 ini merupakan perpanjangan waktu dari Badan Pangan Nasional terkait realisasi pasokan dan harga beras di tingkat konsumen pada awal tahun 2026 dalam menjaga stabilisasi pangan.

"Penyaluran SPHP beras tingkat konsumen periode Juli-Desember 2025 diperpanjang hingga 31 Januari 2026. Ini semua wujud komitmen pemerintah dalam memastikan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat," tegas Hasyim.

Ia juga mengimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan operasi pasar gerakan pangan murah ini dengan sebaik-baiknya, harga lebih terjangkau dan relatif lebih murah.

"Lokasi penyaluran SPHP ini di gelar di kelurahan Tanjung, Dara, Jatiwangi, Jatibaru Timur, Santi, Matakando, Rite dan Ntobo. Operasi pasar akan dimulai pada pukul 08.30 sampai dengan 10.00 WITA," pungkasnya. (Red)

Continue reading

di 0

Kota Bima - Pemerintah Kota Bima yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Kota Bima bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bima menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Pembahasan Penyelenggaraan MBG di daerah serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Parenta Kota Bima, Senin (17/11/2025).

Wakil II Menteri Dalam Negeri Dr. Bima Arya Sugiarto dalam arahannya memaparkan perkembangan inflasi nasional. Berdasarkan data bulan Oktober 2025, tingkat inflasi Indonesia berada pada angka 2,86% dan menempatkan Indonesia pada peringkat ke-88 secara global. Disebutkan bahwa tekanan inflasi nasional tidak terlepas dari dinamika ekonomi global yang turut memengaruhi stabilitas harga di daerah.

Kenaikan harga emas perhiasan tercatat sebagai salah satu penyumbang utama inflasi, dengan peningkatan harga tertinggi sepanjang tahun 2025 pada bulan Oktober. Selain itu, komoditas pangan seperti bawang merah, cabai merah, dan telur ayam ras juga menjadi penyumbang signifikan terhadap tekanan inflasi. Pemerintah pusat memberikan atensi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi dan respons cepat dalam mengantisipasi potensi gejolak harga.

Terkait Penyelenggaraan MBG di Daerah Pemerintah menegaskan pentingnya penguatan tata kelola, peningkatan kualitas layanan publik, serta peran aktif perangkat daerah untuk memastikan implementasi MBG berjalan efektif dan tepat sasaran. Diharapkan sekitar sppg mendorong untuk bercocok tanam untuk memenuhi produksi dari bahan-bahan MBG.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat 1.850.501 penerima manfaat MBG, sementara secara nasional jumlah penerima manfaat mencapai 41.310.040 orang. Angka ini menunjukkan besarnya skala program dan pentingnya dukungan kuat dari pemerintah daerah agar pemanfaatannya berlangsung optimal dan berkelanjutan.

Tak hanya itu, Rakor juga membahas evaluasi peran pemerintah daerah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah, yang merupakan agenda strategis nasional untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat. Pemerintah daerah didorong untuk memberikan dukungan konkret, termasuk penyediaan lahan, percepatan perizinan, fasilitasi investasi, serta sinkronisasi data kebutuhan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah Kota Bima menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan program tersebut melalui penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi perencanaan daerah, serta percepatan proses administratif guna memastikan pembangunan hunian masyarakat dapat berjalan dengan lancar. (Red)

Continue reading

di 0

Kota Bima - Dalam upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok dan mencegah terjadinya inflasi, Pemerintah Kota Bima kembali menggelar Operasi Pasar Gerakan Pangan Murah bekerja sama dengan Perum Bulog Cabang Bima.

Kegiatan pasar murah kali ini berlangsung di halaman Kantor Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kamis (30/10/25).

Hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Abdul Haris, S.E, yang turut didampingi oleh seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bima, Camat Mpunda, serta Lurah Monggonao.

Dalam pelaksanaan operasi pasar murah tersebut, Pemkot Bima menyediakan sejumlah komoditas kebutuhan pokok, antara lain 300 kilogram beras premium, 2.000 kilogram beras SPHP, 120 liter minyak goreng, dan 150 kilogram gula pasir.

Adapun harga yang ditetapkan untuk masing-masing komoditas yaitu beras premium Rp75.000 per unit, beras SPHP Rp57.000 per unit, minyak goreng Rp15.700 per liter, dan gula pasir Rp17.500 per kilogram.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Bima berharap dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menekan potensi kenaikan harga di pasaran. Program pasar murah ini juga menjadi bagian dari langkah konkret Pemkot Bima dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di daerah. (Red)

Continue reading

di 0
Kabupaten Bima - Dinamikambojo.Net, Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan inflasi daerah yang berlangsung Senin (29/09/2025) di Ruang Rapat Bappeda dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Iwan Setiawan SE ditujukan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi.

Rakor yang juga dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bima Ir.H.M. Natsir, Sekretaris Bappeda Dadang Erawan, ME, para pejabat terkait Dinas  Perindag,  Peternakan dan Kesehatan Hewan,  BPS Kabupaten Bima,  Tim Satgas Pangan.  Pada sesi akhir pertemuan tersebut, Iwan Setiawan memaparkan  simpulan rapat. 

Setelah melewati sesi pembahasan yang cukup dinamis, Rakor menyimpulkan beberapa poin.


Program SPHP disalurkan melalui berbagai antara lain pedagang pasar tradisional, koperasi desa/kelurahan merah putih, pemerintah daerah melalui outlet pangan binaan dan gerakan pangan murah (GPM), instansi pemerintah, BUMN, binaan Bulog dan retail modern. 


Unit pemasaran di atas dapat bekerja sama dengan Perum Bulog cabang Bima untuk percepatan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP khususnya pada lokasi yang mengalami kenaikan harga beras di atas harga eceran tertinggi (HET).

Berdasarkan masukan para peserta rapat, Plt. Asisten II berharap agar para pimpinan OPD terkait agar data yang sudah diinput oleh emunerator di padusarasikan terlebih dahulu (sinkronisasi) dengan data yang berasal atau sumber dari instansi terkait lainnya". 

Untuk mengurangi laju inflasi, OPD terkait baik Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bulog bersama Satgas Pangan perlu melakukan langkah-langkah konkret seperti operasi pasar agar daya beli masyarakat bisa kembali normal". Terangnya. (Red)
Continue reading

di 0


Kota Bima - Pemerintah Kota Bima mengikuti video conference (vicon) terkait pemantauan inflasi tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Senin, 10 Maret 2025.

Selain membahas isu inflasi, Vicon kali ini juga dirangkaikan dengan pembahasan antisipasi cuaca ekstrem menjelang periode Idul Fitri 1446 H.

Dalam vicon tersebut, Plt Asisten II , Ahmad Mufrad S. Sos , beserta sejumlah pejabat Daerah lainya mendengarkan paparan terkait langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk menanggulangi inflasi, khususnya dalam menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pokok. Diharapkan, melalui sinergi antara pemerintah Pusat dan Daerah, dapat menciptakan perekonomian yang stabil di tengah tantangan global.

Selain itu, pembahasan mengenai cuaca ekstrem menjadi fokus penting, mengingat cuaca yang tidak menentu diperkirakan akan terjadi menjelang Idul Fitri. Pemerintah Kota Bima telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk mengurangi dampak buruk, seperti potensi bencana alam, yang dapat terjadi selama musim mudik dan perayaan hari raya.

Dalam kesempatan tersebut, berbagai instansi terkait diharapkan dapat berkoordinasi dengan baik untuk memastikan kesiapan Daerah dalam menghadapi kedua tantangan besar ini.

Dengan adanya vicon ini, Pemkot Bima berkomitmen untuk terus memantau situasi dan beradaptasi dengan kondisi yang berkembang, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat selama masa-masa penting tersebut. (***)

Continue reading

di 0


Kota Bima - Dinamikambojo.Net, Pemerintah Kota Bima menghadiri rapat koordinasi virtual (vicon) terkait pengendalian inflasi daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan persiapan angkutan Lebaran tahun 2025. Rapat ini dihadiri oleh  Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kabag Ekonomi, Perwakilan Kepala BPKAD Serta Kepala OPD yang mendapat Undangan berbagai instansi, termasuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Daring, guna memastikan kesiapan transportasi dan stabilitas harga menjelang Ramadhan dan Idulfitri 1446 H. Senin, 17 Februari 2025.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam hal ini menyampaikan bahwa pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.6.1/749/SJ tentang kesiagaan pemerintah daerah dalam mendukung arus mudik Lebaran 2025. Dalam surat tersebut, Pemkot dan Pemprov diminta untuk mengecek kondisi infrastruktur, termasuk jalan yang mengalami overload dan berpotensi menyebabkan kemacetan. Selain itu, kesiapan dermaga dan bandara juga harus menjadi perhatian mengingat tingginya angka kecelakaan transportasi setiap tahun. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran arus mudik tahun 2025.

Selain membahas angkutan Lebaran, rapat ini juga menyinggung penanganan inflasi daerah. Mendagri menyoroti apresiasi Presiden terhadap sejumlah daerah yang berhasil menekan inflasi. Inflasi pada Januari 2025 tercatat hanya 0,76%, dengan faktor utama penyumbang deflasi berasal dari sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar.

Sementara itu,  Kemenhub menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis untuk memastikan kelancaran arus mudik tahun ini. Beberapa kebijakan yang akan diterapkan menjelang Lebaran 2025 meliputi:

1. Dukungan atas penyelenggaraan mudik gratis guna membantu masyarakat dan mengurangi kepadatan kendaraan pribadi di jalan raya.

2. Pertimbangan pelaksanaan kebijakan Work from Anywhere (WFA) untuk mengurangi kepadatan lalu lintas pada puncak arus mudik.

3. Penyediaan rest area yang memadai selama penyelenggaraan angkutan Lebaran guna meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pemudik.

4. Monitoring dan antisipasi daerah rawan kecelakaan dan kemacetan dengan berkoordinasi bersama instansi terkait untuk memastikan kelancaran lalu lintas.

Dengan berbagai langkah strategis ini, Kemenhub berharap arus mudik Lebaran 2025 dapat berjalan lebih lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat “Ini langkah awal, kami berharap bisa berkoordinasi secara intens agar pelayanan angkutan semakin baik. Penataan transportasi di Indonesia harus dilakukan dengan lebih matang, Kami terus bersinergi dalam memberikan pelayanan terbaik, terutama dalam angkutan Lebaran. Ini adalah langkah awal, dan kami berharap dapat berkoordinasi secara intens sehingga pelayanan transportasi semakin baik. Penataan transportasi di Indonesia harus dilakukan dengan lebih matang," Tutup  Menteri Perhubungan.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan angkutan Lebaran tahun ini dapat berjalan lancar, serta pengendalian inflasi tetap terjaga demi kesejahteraan masyarakat. (***)

Continue reading

di 0


Kota Bima – Dinamikambojo.Net, Pemerintah Kota Bima mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi, yang dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman terkait kerja sama dalam pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah tahun 2025. Acara yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) ini berlangsung di Ruang Parenta Wali Kota Bima pada Selasa, 4 Februari 2025.

Rakor ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mengendalikan inflasi serta memastikan transparansi dan efektivitas dalam sistem perizinan di daerah.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam arahannya menegaskan bahwa kerja sama dalam pengawasan penyelenggaraan perizinan merupakan langkah penting dalam meningkatkan transparansi serta mencegah praktik pungutan liar yang menghambat investasi. Dengan sistem perizinan yang lebih terawasi dan akuntabel, pemerintah berharap dapat memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, sehingga investasi di daerah dapat berkembang dengan lebih baik.

"Nota kesepahaman ini adalah bentuk komitmen kita bersama dalam meningkatkan pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah, sehingga dapat mewujudkan kemudahan berinvestasi yang bebas dari pungli," ujar Mendagri.

Selain membahas pengawasan perizinan, Rakor ini juga menyoroti strategi pengendalian inflasi. Pemerintah daerah diminta untuk terus memantau harga bahan pokok, memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, serta melakukan intervensi pasar jika diperlukan guna menjaga daya beli masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mengurangi dampak lonjakan harga terhadap masyarakat.

"Dengan kerja sama yang erat dan komitmen yang kuat, saya yakin kita dapat menciptakan sistem perizinan yang lebih transparan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat," tambah Tito Karnavian.

Melalui Rakor ini, Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menciptakan kebijakan yang pro-investasi, transparan, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi Pemkot Bima dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif. (***)

Continue reading

di 0


Kota Bima - Dinamikambojo.Net, Plt. Asisten II Setda Kota Bima Ahmad Mufrad S.Sos menghadiri Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dirangkaikan dengan Sosialisasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis di hari Ulang Tahun. Kegiatan Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Mendagri Drs. Jenderal Muhammad Tito Karnavian M.A., Ph.D secara virtual pada hari ini Senin, 20 Januari 2025. 

Kegiatan Vicon yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Bima tersebut dihadiri oleh Kadis Kesehatan, Kepala BPS, Kepala Perangkat Daerah yang Mendapat Undangan dan Kabag Ekonomi.       

Sosialisasi kebijakan pelaksanaan pemeriksaan  kesehatan gratis di hari ulang tahun, berlandaskan dari 8 Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Quick Win dan terdapat dalam 17 Prorgram Prioritas.

Mendagri dalam sambutannya menyampaikan bahwa untuk mencapai generasi emas di tahun 2045, pemerintah perlu melakukan inovasi dalam bidang kesehatan.

Mendagri juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional, termasuk dalam upaya menjaga stabilitas inflasi serta meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

"Kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama. Pengendalian inflasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan publik, termasuk kesehatan. Pemeriksaan gratis ini adalah langkah strategis untuk mendukung kesehatan wa masyarakat," ujar beliau.

Di samping itu, terkait inflasi di minggu ke-3 bulan januari terdapat 35 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH dan 3 Provinsi yang mengalami penurunan IPH dibandingkan bulan sebelumnya dan Komoditas penyumbang andil IPH disebagian provinsi tersebut adalah beras, cabai rawit dan daging ayam.

Dengan pelaksanaan Rakor dan sosialisasi kebijakan ini, diharapkan Kota Bima dapat menjadi salah satu daerah yang mampu mengintegrasikan pengendalian inflasi dan peningkatan layanan kesehatan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Continue reading

di 0


Kota Bima - Dinamikambojo.Net, Pj. Walikota Bima, Drs. H. Muhktar , M.H, mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi tahun 2025 yang diselenggarakan secara virtual (vicon) oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Ruang Parenta Wali Kota Bima , Senin ,13 Januari 2025.

Rakor ini juga dihadiri oleh berbagai pejabat dari kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat.

Dalam rakor tersebut, Pj Wali Kota Bima bersama Kepala Daerah lainnya di seluruh Indonesia mendengarkan arahan langsung dari Menteri Dalam Negeri terkait dengan cara mengendalikan inflasi di tahun 2025.

Fokus utama pertemuan ini adalah untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga barang dan kebutuhan pokok, serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi di tengah tantangan inflasi global.

Selain itu, Rakor ini juga membahas berbagai upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah, seperti peningkatan ketahanan pangan, penguatan distribusi barang kebutuhan pokok, serta pengawasan harga di pasar untuk menghindari gejolak harga yang merugikan masyarakat.

Dengan adanya arahan dan dukungan dari pemerintah pusat, diharapkan pengendalian inflasi di daerah dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. (***)

Continue reading

di 0


Kota Bima - Penjabat (Pj) Wali Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH didampingi Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima, Kepala OPD terkait bertempat di Aula Parenta Kota Bima mengikuti Vicon rapat pengendalian inflasi daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri RI secara rutin pada Senin, 21 Oktober 2024.

Rapat pengendalian inflasi daerah dipimpin langsung oleh Plt. Sekjen Kementerian Dalam Negeri RI Tomsir Tohir  yang dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting dan di ikuti oleh seluruh Kepala Daerah beserta Kepala Perangkat Daerah se-Indonesia membahas tentang berbagai isu penting seperti pemantauan harga-harga kebutuhan pokok, peran sektor terkait dalam menjaga stabilitas pasokan barang dan jasa serta upaya-upaya kolaboratif  antar daerah dalam meningkatkan produksi dan distribusi.

Plt Sekjen Kementerian Dalam Negeri RI Tomsir Tohir dalam sambutannya menekan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  dalam merumuskan strategis pengendalian inflasi secara efektif. (***)

Continue reading

di 0


Kota Bima - Pemerintah Kota Bima melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bima kembali mengikuti rapat rutin koordinasi pengendalian inflasi daerah 2024. Rapat yang berlangsung secara virtual ini digelar pada Senin pagi, 14 Oktober 2024, dan bertempat di Ruang Rapat Wali Kota Bima/Aula Paruga Parenta.Rapat tersebut dipimpin oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Restuardy Daud, dan diikuti oleh sejumlah pejabat tinggi madya dan pratama dari berbagai kementerian dan lembaga, serta para gubernur, bupati, dan Wali Kota dari seluruh Indonesia.

Dalam paparannya, Restuardy Daud menyampaikan bahwa kondisi inflasi nasional dari September 2023 hingga September 2024 berhasil dijaga dengan cukup baik, dengan tingkat inflasi sebesar 1,84%."Angka ini masih dalam range target inflasi 2024 kita, yang menargetkan 2,5 + 1%, atau berada di 1,5% - 3,5%. Ini sangat baik, terjaga di antara range tersebut, 1,84%", ungkap Restuardy.

Selain itu, Restuardy juga melaporkan perkembangan harga pangan hingga minggu kedua Oktober 2024. Beberapa komoditas mengalami kenaikan harga, di antaranya bawang merah yang naik di 259 kabupaten/kota, minyak goreng di 154 kabupaten/kota, dan telur ayam ras di 140 kabupaten/kota. Disusul oleh komoditas lain seperti cabai rawit, bawang putih, dan daging ayam ras.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat terus memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dan pusat dalam menjaga stabilitas harga dan mengantisipasi potensi kenaikan inflasi di masa mendatang. (***)

Continue reading

di 0

Dinamikambojo.Net, Penjabat (Pj) Wali Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual di Mataram pada Rabu 2 Oktober 2024. 

Rakor diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, dengan peserta pemangku kepentingan terkait.

Rakor ini juga diikuti seluruh Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) di daerah masing-masing.

Diharapkan di daerah-daerah untuk memeriksa stok beras di daerah masing-masing, dan juga memeriksa kenaikan harian harga beras di daerah masing-masing dan mencari solusinya.

Mendagri RI juga berharap agar Pemerintah Daerah memiliki inovasi-inovasi dan kreasi-kreasi agar kenaikan harga beras tidak memberatkan masyarakat. (***)
Continue reading

di 0

Kota Bima - Dinamikambojo.Net, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten 2 Setda Kota Bima, Drs. Adisan mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama Kementerian Dalam Negeri, bertempat di ruang rapat Wali Kota, Senin (24/6/2024).

Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian melalui daring tersebut diikuti oleh seluruh Kabupaten dan Kota se Indonesia serta dihadiri oleh Menteri Kesehatan yang membahas 2 agenda penting, pertama lonjakan kasus Polio pada anak di 7 provinsi, kedua evaluasi perkembangan inflasi daerah.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan bahwa perkembangan inflasi mengenai harga pangan nasional hingga pada bulan Mei 2024 terpantau sangat baik yakni sebesar 2.84 porsen. Daerah penyumbang angka inflasi terrendah salah satunya provinsi Nusa Tenggara Barat.

Status harga pangan strategis update 21 Juni 2024, pantauan harga beras premium, beras medium, gula pasir, daging sapi dan minyak goreng curah terpantau dalam status stabil. Sementara harga bawang merah, bawang putih, jagung, telur ayam dan cabai terpantau dalam status waspada.

"Dengan demikian, diperlukan ada langkah strategis pemerintah daerah dalam menaggulanginya. Lebih khusus bagi provinsi, kabupaten dan kota yang angka inflasi nya tinggi," ujar Tito.

Lebih lanjut, Tito sapaan Menteri Dalam Negeri berharap kepada pemerintah daerah untuk memikirkan langkah strategis mengenai lonjakan kasus polio pada anak. Penyakit ini menyebabkan cacat permanen pada anak.

Ia mengaku, di Indonesia sendiri telah terjadi di Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Papua yang disebabkan karena imunisasi yang rendah pada tahun 2021.

"Laporan Menteri Kesehatan sudah ada 11 kasus polio di 7 Provinsi, ini harus dicegah, agar tidak menyebar kemana-mana seperti lonjakan kasus covid yang pernah melanda Indonesia," ucapnya.

Tito menambahkan, dengan adanya lonjakan kasus polio pada anak ini diharapkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera membentuk tim kerja.

"Gunakan dana reguler dinas kesehatan, bila perlu dana BTT juga bisa dipakai sepanjang ada instruksi pemerintah pusat untuk menangani hal yang sifatnya darurat," tuturnya.

"Bagi 273 penjabat kepala daerah, ini salah satu indikator kinerja kaitan vaksin polio di daerah masing-masing untuk ditindaklanjuti". Pungkasnya.

Turut hadir pada rapat koordinasi tersebut Plt. Asisten 2 Setda Kota Bima, Drs. Adisan, Disnaker Kota Bima, Dinas Koperindag Kota Bima, Dinas kesehatan Kota Bima serta dinas Ketahanan Pangan Kota Bima. (DM.001)
Continue reading

di 0

Mataram - Bertempat di Kantor PU Provinsi NTB Pj. Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, MT, secara virtual menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI bersama Badan Pangan Nasional. Acara tersebut juga dirangkaikan dengan Apel Siaga Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) jelang Idul Fitri.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Gubernur, Wali Kota, dan Bupati dari seluruh Indonesia, fokus utama adalah pembahasan langkah konkret untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing pada tahun 2024. Dalam konteks menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri, kerjasama semua pihak dalam menjaga stabilitas ekonomi menjadi sangat penting.

Ir. H. Mohammad Rum, MT, dalam partisipasinya, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bima dalam mendukung langkah-langkah pengendalian inflasi di wilayahnya. Beliau menggarisbawahi pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor terkait lainnya dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Rapat daring tersebut juga diikuti oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. H. Mukhtar, MH bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bima, yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Bima.

Suasana kerjasama yang baik diharapkan dapat mendorong efektivitas langkah-langkah dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas pasokan pangan untuk kepentingan bersama dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama di masa-masa penting seperti menjelang Hari Raya Idul Fitri. (DM.004)

Continue reading

di 0

Kota Bima - Pj. Wali Kota Bima, Ir. Mohammad Rum, MT, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara Daring di Ruang Rapat Wali Kota Bima, Senin, 18 Maret 2024.

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah merupakan agenda rutin yang dilaksanakan tiap minggu dalam rangka memantau indeks perkembangan harga pada tahun 2024.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Dalan Negeri RI, Tito Karnavian menyampaikan bahwa Rakor pengendalian inflasi tersebut merupakan hal yang perlu diatensi, di samping itu juga untuk menjaga situasi ekonomi dan membantu ekonomi masyarakat Indonesia.

“Saya minta kepada setiap  daerah  agar jeli dan detail dalam memantau IPH dan ketersediaan stok yang ada di daerah masing-masing”. Ujarnya

Tak hanya itu, mendagri terus menghimbau agar memberikan atensi khusus serta membuat kebijakan bagi daerah yang pertumbuhan ekonominya rendah.

Beliau juga menyampaikan dari segi laju Inflasi Indonesia menempati peringkat ke 53 dari 186 negara didunia.

“Inflasi kita relatif terjaga dengan baik, diharapkan untuk terus mengupayakan langkah-langkah terbaik untuk terus menekan angka inflasi", harap Tito Karnavian.

Saat ini terdapat beberapa Komoditas yang mengalami kenaikan harga di paling banyak kabupaten dan Kota yaitu Beras, Telur ayam Ras, Daging Ayam Ras, Cabai merah, Cabai Rawit, Selain itu, Beras adalah komoditas yang fluktuasi harganya cukup signifikan selama Maret 2024. 

Kegiatan tersebut Turut hadiri oleh, Sekretaris Daerah Kota Bima, Asisten ,Inspektur, Kepala Bappeda, Kadis Koperindag, Kadis Perhubungan, Kadis PUPR, Kadis Perikanan dan Kelautan, Kadis Ketahan Pangan, Kadis Tenaga Kerja, dan Kabag Ekonomi. (DM.001)

Continue reading

di 0

Kota Bima - Pemerintah Kota Bima kembali mengikuti Vicon Rapat Koordinasi Mingguan yang diselenggarakan oleh Kemendagri pada Rabu, 13 Maret 2024.

Rapat Koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Bima tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. Mukhtar, MH dan didampingi oleh beberapa Kepala OPD.

Inspektur Jenderal Kemendagri Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada Minggu ke-1 Maret Tahun 2024 yang mengalami kenaikan IPH di Kabupaten/Kota yaitu Bone Bolango, Musi Rawas Utara, Minahasa, Bitung, Bolang Mongondow, Gorontalo utara, Buol, Pesisir Selatan, Lombok Timur, Aceh Barat daya, Bolang Mongondow, Lombok Tengah, Toraja Utara, Barito Utara, dan Muna Barat.

“Saya berterima kasih kepada Kota dan Kabupaten yang mengalami penurunan IPH, semoga wawasan teman-teman lebih terbuka untuk memperhatikan pasokan atau distribusi yang lancar," capnya

Selain itu, Ia menyampaikan bahwa terdapat 3 Komoditas bahan pokok yang mengalami kenaikan yang cukup Signifikan pada Mingggu I Maret Tahun 2024 yaitu Komoditas Beras di 271 Kabupaten/Kota, Telur Ayam ras di 271 Kabupaten/Kota, Daging Ayam Ras di 250 Kabupaten/Kota, dan Cabai Merah di 245 Kabupaten/Kota.

Tak hanya itu, Ia juga meminta seluruh Kepala Daerah bersama seluruh unsur Forkopimda untuk bekerja sama dengan Perum Bulog agar berjalan dengan baik.

Di Akhir Rakor Irjen Mendagri berharap agar laporan inflasi bulan berikutnya terus menurun, pentingnya kolaborasi lintas sektor dan instansi untuk mengatasi tantangan inflasi yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh daerah. 

"Mari kita fokus dan bekerja sama untuk menangani inflasi ini, mudah-mudahan laporan selanjutnya tiap daerah mengalami penurunan IPH," tutupnya. (DM.004)

Continue reading

di 0

Kota Bima - Pemerintah Kota Bima dibawah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bekerja sama dengan Perum Bulog Kota Bima kembali menggelar Operasi Pasar Murah di Kelurahan Kolo, Selasa, 6 Februari 2024.

Operasi Pasar turut dihadiri langsung oleh Plt. Asisten II Drs. Muhammad Saleh dan beberapa pejabat lainnya. Kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk merespons dinamika pasar dan memastikan ketersediaan bahan pokok yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pada operasi pasar kali ini Pemerintah Kota Bima menyediakan berbagai komoditas pokok dengan harga terjangkau, diantaranya ada minyak sebanyak 1000 liter, gula 500 kilo, 7,5 Ton beras dan bawang merah sebanyak 30 kilo.

Pemerintah Kota Bima berharap dengan diadakannya secara rutin operasi pasar di seluruh kelurahan yang ada di Kota Bima dapat menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. (DM.003)

Continue reading

di 0

Kota Bima - Pemerintah Kota Bima menggelar Vicon (Video Conference) Rapat Koordinasi yang bertujuan untuk merumuskan strategi pengendalian inflasi pada tahun 2024.

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tersebut turut diikuti oleh Penjabat Wali Kota Bima Ir. H. Mohammad Rum, MT langsung dari Kantor Gubernur NTB. Sedangkan di Kota Bima sendiri dihadiri Asisten III Setda Kota Bima, Drs. Muhammad Saleh, di Ruang Rapat Wali Kota Bima bersama stakeholder lainnya, Senin 29 Januari 2024.

Dalam kesempatan tersebut, M. Saleh menegaskan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak terkait untuk menghadapi tantangan pengendalian inflasi. Dia menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor dan pemahaman mendalam terhadap dinamika ekonomi lokal akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi permasalahan inflasi.

Vicon yang berlangsung bersama Kemendagri RI tersebut, merupakan diskusi yang mencakup berbagai aspek terkait inflasi, termasuk harga-harga komoditas pokok, ketersediaan pasokan, serta kebijakan harga dari pemerintah, antara lain dipaparkan bahwa untuk minggu ke-4 di bulan Januari 2024 terdapat 80 Kota yang mengalami inflasi, dan di ketahui minyak goreng mengalami inflasi pada tiap tahunnya di bulan Januari.

Serta terdapat beberapa wilayah yang mengalami kenaikan dan penurunan IPH, yaitu 10 Kabupaten/Kota yg mengalami penurunan IPH tertinggi, dan 10 Kabupaten/Kota dengan kenaikan IPH tertinggi di luar pulau Jawa dan Sumatera

Dalam vicon Rapat Koordinasi tersebut, dipaparkan juga bahwa bawang putih mengalami kenaikan harga yang cukup tajam di setiap daerah di wilayah Kota maupun Kabupaten, harga meningkat signifikan dan jauh di atas median tahun 2023, dan ini yang perlu di cari sebab dan solusinya.

Tak hanya itu, kenaikan bawang putih sudah tersebar di seluruh Indonesia, dan untuk bawang merah jika di pantau berdasarkan kenaikan harga di bulan Januari , terlihat kenaikan harga bawang merah 14,7 % di bandingan dengan Desember 2023, sementara di minggu ke-4 Januari ini mencapai 37.000. Kemudian Kenaikan harga daging ayam ras yg tertinggi, sebagian besar terjadi di pulau Sumatera dan Kalimantan.

Selain itu, rapat juga menyoroti pentingnya kebijakan harga yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah daerah akan bekerja sama dengan pelaku usaha untuk mengontrol harga dan mencegah adanya praktik penimbunan barang yang dapat menyebabkan lonjakan harga secara tiba-tiba.

Di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan dalam negeri, rapat koordinasi seperti ini menjadi wadah yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk merumuskan strategi yang tepat guna menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Rapat koordinasi ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk melanjutkan langkah-langkah konkret dalam mengendalikan inflasi, serta untuk terus memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks. (DM.001)

 

 
Continue reading

di 0

Kota Bima - Pj Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, M.T, mengikuti Vicon Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2024. Rapat ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi dan menjaga stabilitas harga. yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Bima, Senin, 22 Januari 2024.

Acara ini dibuka oleh Kemendagri Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, yang mengungkapkan bahwa inflasi Desember 2023 terhadap Desember 2022 mencapai 2,61%, dengan kenaikan bulanan sebesar 0,41%.

Lanjutnya dalam rapat tersebut mencatat 10 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH tertinggi pada minggu ke-3 Januari 2024, dengan Kota Bima tidak termaksud didalamnya. Kota dengan inflasi tertinggi pada minggu ke-3 Januari 2024 untuk beras (0,53%), cabai merah (0,24%), cabai rawit (0,10%), bawang putih (0,08%), dan daging ayam (0,06%), sementara Kota Bima menghadapi inflasi pada beras.

Dalam strategi pengendalian inflasi, disepakati untuk meningkatkan penyaluran bantuan pangan diperkuat dan menggalakkan gerakan pangan murah diintensifkan.

Beliau berharap agar setiap daerah dapat saling berkoordinasi untuk saling membantu sehingga situasi dapat terkendali secara efektif demi stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

"Koordinasi antar daerah diharapkan dapat memungkinkan wilayah dengan harga pangan stabil membantu menjual pada daerah-daerah yang mengalami inflasi, menciptakan kesinambungan dalam upaya pengendalian inflasi secara bersama-sama." ucapnya. (DM.002)

Continue reading

di 0

Kota Bima - Senin, 15 Januari 2024 - Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhktar MH,  mengikuti Video Conference (Vicon) Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi l Daerah.yang dilaksanakan di Ruang Rapat Wali Kota Bima.

Dalam kesempatan tersebut, Kemendagri Komjen Pol Tomsir Tohir memberikan arahan kepada seluruh stakeholder untuk terus memusatkan perhatian pada penanganan inflasi, khususnya terkait bawang merah dan cabe rawit.

"Pentingnya kerjasama semua pihak dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, yang selalu kita harapkan bersama agar sekiranya semua pihak dapat memperhatikan dengan baik, fokus untuk memperbaiki dan penanganannya," ungkapnya.

Menggambarkan situasi secara nasional, Komjen Pol Tomsir Tohir menyampaikan data mengenai 10 Kab/Kota dengan persentase kenaikan harga bawang merah tertinggi. Wakatobi, Konawe Kepulauan, Dompu, Lombok Timur, Soppeng, Bolaang Mongondow Utara, Bima, Gorontalo Utara, Asahan, dan Enrekang menjadi fokus utama dalam upaya penanggulangan inflasi.

Komjen Pol Tomsir Tohir menyampaikan harapannya agar lajur inflasi tahun 2024 dapat menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Keseluruhan rapat memberikan momentum bagi Kota Bima untuk bersama-sama mencapai target tersebut dan menjaga stabilitas ekonomi lokal.

"Saya mengajak kepada semua Stakeholder untuk sama-sama bersinergi dalam upaya penanganan inflasi, dari tahun kemarin kita jadikan pelajaran untuk kedepannya yang lebih baik," tutupnya

Menyambut informasi tersebut Sekertaris Daerah Kota Bima dengan kesiapan untuk berkontribusi dalam mengatasi permasalahan inflasi di wilayahnya. 

"Kota Bima harus berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai pihak guna menciptakan langkah-langkah strategis yang efektif," tutupnya. (DM.004)

Continue reading
Langganan: Postingan (Atom)